THR Tak Dibayar Penuh, Buruh Outsourcing PLN 30 Provinsi Bakal Demo dan Mogok Serentak

THR Tak Dibayar Penuh, Buruh Outsourcing PLN 30 Provinsi Bakal Demo dan Mogok Serentak
PLN

JAKARTA, SENAYANPOST.com – Buruh outsourcing PT Perusahaan Listrik Negara atau PLN (Persero) akan melakukan mogok nasional pada Juli mendatang sebagai bentuk protes atas pemberian tunjangan hari raya atau THR yang diduga tak sesuai kesepakatan. Aksi mogok bakal berlangsung di 30 provinsi yang meliputi 300 kabupaten dan kota.

“FSPMI (Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia) dan KSPI (Konfederasi Sertikat Pekerja Indonesia) akan mengorganisasi pemogokan seluruh buruh outsourcing PLN," ujar Presiden KSPI Said Iqbal, Sabtu, 12 Juni 2021.

Mogok massal akan didahului dengan demo yang berlangsung pada 16 Juni mendatang. Unjuk rasa rencananya berlangsung di kantor pusat dan kantor-kantor cabang PLN. Said berharap Dewan Direksi PLN tidak tinggal diam menanggapi tuntutan buruh.

Selain aksi tersebut, KSPI akan menyerukan masalah buruh outsourcing PLN di pertemuan Organisasi Buruh Internasional atau ILO. KSPI akan menyampaikan isu pembayaran upah murah, THR rendah, hubungan outsourcing tanpa batas, kontrak kerja terus-menerus, serta kesejahteraan yang tidak sesuai ketentuan UU Ketenagakerjaan dan konvensi Organisasi Buruh Internasional atau ILO.

Buruh outsourcing PLN sebelumnya mempersoalkan berkurangnya THR sebesar Rp 300 ribu hingga Rp 1,5 juta. Masalah itu bermula sejak munculnya Peraturan Direksi (Perdir) PLN Nomor 0219. Peraturan ini disebut-sebut menghilangkan dua komponen tunjangan tetap, yaitu tunjangan kompetensi dan tunjangan delta menjadi tunjangan tidak tetap.

“Kedua tunjangan tersebut tidak lagi masuk dalam perhitungan pembayaran THR. Itulah sebabnya THR buruh outsourcing PLN 2021 per orangnya berkurang Rp 300 ribu sampai 1,5 juta dari tahun sebelumnya,” kata Ketua Umum Serikat Pekerja Elektronik Elektrik FSPMI  Abdul Bais.

Abdul Bais meminta agar PLN tidak lepas tangan. “Kalau dibilang kami bukan karyawan PLN dan harus menagih ke perusahaan Vendor, lalu mengapa dengan dasar Peraturan Direksi PLN tersebut nilai THR kami dikurangi?” ujarnya.

Ia mengatakan selama ini buruh outsourcing PLN berada di garda terdepan untuk memastikan agar aliran listrik bisa terdistribusi dengan baik ke pelanggan. Dengan adanya pengurangan THR, ia mengatakan kebijakan ini melukai keadilan kaum buruh.

Adapun Vice President Public Relations PLN Arsyadany Akmalaputri mengatakan persoalan tunjangan dan pengupahan tersebut adalah ranah pekerja vendor dan perusahaannya. “Bukan dengan PLN,” ujar Arsyadany dalam pesan tertulisnya, Sabtu, 12 Juni 2021.

Sebelumnya perusahaan outsourcing PLN, PT Haleyora Power, mengkonfirmasi ihwal adanya kabar manajemen tak membayar tunjangan hari raya atau THR kepada pegawai alih dayanya sesuai ketentuan. Perseroan mengklaim telah melaksanakan kewajiban pembayaran tunjangan tepat waktu dengan jumlah seperti yang diatur dalam undang-undang.