The Element of Surprise - Countdown PilPres 2024

The Element of Surprise - Countdown PilPres 2024
Sampe Purba

The element of Surprise – Countdown PilPres 2024

TAHUN 2024 adalah Tahun Demokrasi di Indonesia. Perhelatan besar-besaran super sibuk.  Pada tahun tersebut akan dilangsungkan pemilihan umum untuk empat kategori, yaitu Pemilihan Kepala Daerah (Gubernur, Bupati dan Walikota), Anggota Parlemen (DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/ Kota), Senat (Dewan Perwakilan Daerah) dan Pemilihan Presiden & Wakil Presiden. Keempat kategori kontestasi ini memiliki dinamika masing-masing. Secara spesifik hal ini diatur runut dalam Undang – Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Untuk dapat menjadi  Partai Politik Peserta Pemilu tahun 2024, harus terlebih dahulu lolos verifikasi administrasi dan faktual. Ketentuan itu berlaku baik untuk Partai yang saat ini telah memiliki anggota di DPR Pusat, Partai yang ikut pemilu di 2019 tetapi tidak lolos batas ambang suara di Parlemen Nasional, atau Partai baru. Hal ini merupakan konsekuensi dari Mahkamah Konstitusi yang menolak uji materi UU Pemilu pada awal tahun 2020 yang lalu terkait dengan aturan verifikasi partai politik. Secara logika, 9 partai partai besar yang telah menempatkan anggotanya di parlemen nasional, akan mudah lolos, karena telah memiliki struktur dan kader militan lengkap mulai dari tingkat  pusat hingga ke kabupaten, atau mungkin  sampai ke kecamatan dan tingkat desa.. Adapun Partai Politik Peserta Pemilu 2019 lainnya, beserta dengan partai partai baru, masih akan berjuang keras untuk lolos verifikasi.

Akan halnya Pemilihan Calon Kepala Daerah, memiliki dua kekhasan. Ada daerah yang memiliki petahana, karena kebetulan periodesasi jabatannya saat ini berakhir di 2024 menjelang pilkada. Tetapi ada juga beberapa daerah yang tidak memiliki petahana, karena periodisasi jabatannya berakhir dengan jeda waktu yang relatif lama, sebelum Pilkada. DKI Jakarta termasuk dalam hal ini, di mana periode petahana akan berakhir di 2022. Sambil menunggu hasil Pilkada, Jabatan Kepala Daerah akan diemban Pelaksana Tugas dari unsur Pejabat Kementerian Dalam Negeri (untuk Provinsi), Pejabat Provinsi untuk tingkat Kabupaten/ Kota. Kecuali calon perorangan, maka Partai Politik yang dapat mengusulkan calon adalah Partai Politik yang saat ini memiliki anggota parlemen di Provinsi, atau Kabupaten Kota yang bersangkutan. Selain itu, saat ini sedang dalam wacana usulan RUU, bahwa  calon Kepala Daerah harus terlebih dahulu tercatat sebagai anggota partai politik, kecuali yang maju melalui jalur independen

Untuk anggota DPD sifatnya sangat cair. Tidak dikenal istilah petahana. Tidak juga ada calon yang melalui partai. Semua maju untuk dan atas nama dirinya masing-masing di daerah pemilihan (DAPIL) Provinsi. Mengenai berapa orang calon DPD di satu provinsi tertentu, serta persyaratan  administrasi dan faktual detilnya dapat direfer ke aturan yang juga dimuat di laman/ web Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Sedangkan untuk kategori yang terakhir, yakni Pemilihan Presiden & Wakil Presiden lebih berbeda lagi. Berdasarkan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku saat ini, untuk menjadi calon Presiden & Calon Wakil Presiden, tidak perlu harus menjadi anggota Partai Politik. Tetapi paket Capres & Cawapres tersebut harus diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang memiliki suara dan kursi di Parlemen Tingkat Nasional, pada Pemilu yang terakhir (dalam hal ini hasil Pemilu 2019). Persyaratan ini menutup dan tidak membuka kemungkinan adanya calon perseorangan/ calon independen. Satu persyaratan tambahan lagi adalah bahwa seseorang yang telah pernah dua kali menjabat sebagai  Presiden dan/ atau Wakil Presiden, walau dengan pasangan yang berbeda, tidak diperkenankan maju lagi untuk jabatan yang sama.

Adapun presidential treshold (ambang batas pencalonan) sesuai pasal 222 Undang – Undang nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu adalah “Pasangan calon diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu yang memenuhi perolehan kursi paling sedikit 20% dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25% dari suara sah secara nasional pada Pemilu anggota DPR sebelumnya”.

Distribusi (% Kursi/ % suara) hasil  Pemilu 2019 adalah sebagai berikut   : PDIP (22,26%/ 19,33%); Golkar (14,78%/ 12,31%); Gerindra   (13,57%/ 12,57%);  NasDem (10,26%/  9,05%); PKB (10,09%/ 9,69%); Demokrat (9,39%/ 7,77%); PKS (8,70%/ 8,21%); PAN (7,65%/ 6,84%); PPP (3,30%/ 4,52%). Komposisi di atas menunjukkan bahwa antara persentase kursi dengan persentase suara, ada sedikit perbedaan walau tidak terlalu signifikan.

Berdasarkan pengalaman empiris di berbagai PilPres sebelumnya, juga dengan mengambil proxy di beberapa Pilkada, SAMA SEKALI tidak ada kaitan antara platform/ ciri khas suatu partai dalam hal bermitra atau berkoalisi. Entah itu partai yang dipersepsikan sebagai partai religius yang kental nuansa dan basis agamanya, partai nasionalis, partai borjuis, partai sosialis, partai keluarga – you name it – kalau untuk urusan berkoalisi dan bermitra semua menjadi cair, guyub dan pragmatis.

Kembali kepada alokasi suara dan kursi di atas, untuk memenuhi ambang batas pengusungan calon presiden/ wapres, paling dapat dibentuk dua atau tiga pengelompokan. Untuk tiga pengelompokan harus diasumsikan partai pemilik tiga suara terbesar tidak saling berkoalisi, tetapi mengambil mitra koalisi dengan partai menengah kecil. Misalnya PDIP + PKS, Gerindra + Demokrat, Golkar + PAN, atau berbagai permutasi lainnya. Partai partai kecil akan memperkuat energi dinamisator penyedap dalam poros-poros  tersebut.

Lain halnya kalau dua partai besar bergabung, maka kemungkinan hanya akan ada dua kelompok koalisi. Dalam situasi seperti ini, partai kecil dan menengah menjadi sangat strategis dan memiliki posisi tawar yang lebih kuat, dan bahkan dapat menjadi penentu untuk poros ketiga. Misalnya Poros 1 Gerindra + PDIP; Poros 2 Golkar + PKB; Poros 3 Nasdem + PKS +Demokrat, atau PAN atau PPP. Tentu saja ini hanya hitung-hitungan kertas. Faktanya, walau kelihatannya cair, tidak mudah membentuk koalisi itu, entah koalisi partai  besar + besar, besar + kecil, menengah + kecil + kecil.

Penyebab kesulitan itu umumnya ada tiga hal. Yang pertama adalah ego  terkait dari partai mana yang akan jadi calon presiden, dari partai mana yang jadi calon wakil presiden. Yang kedua adalah, partai – partai cenderung tergoda untuk berkoalisi dengan mitra yang dipersepsikan menurut survey memiliki keunggulan dan peluang untuk menang dan menambah coat-tail effect pada perolehan suara Partainya.  Pesona ketokohan personal,  kemampuan sumber daya/ dana,  dan baseline jaringan. Yang ketiga, chemistry kecocokan Pemimpin Partai dengan Pemimpin Partai lainnya.

Peran Pengendali Partai, terutama dalam posisi sebagai Ketua Umum sangat menentukan jadi tidaknya seseorang dicalonkan, terlepas nama-nama bakal capres itu memiliki rating yang tinggi dan populer dalam survey-survey. Yang ideal adalah apabila Pengendali Partai dengan bakal calon presiden yang akan diusungnya, popularitasnya tinggi serta merupakan calon utama/ putra/putri mahkota dari Pengendali Partai. Persoalan dan dilema akan muncul mana kala berdasarkan survey, elektabilitas seseorang dari Partai X sangat populer dan dipersepsikan memiliki kemampuan head-to-head dengan Calon lainnya dari Poros Partai Y, tetapi sang calon partai X tersebut bukan merupakan pemegang tiket utama sang Pengendali Partai.

Berdasarkan rilis berbagai lembaga survey belakangan ini, sekitar 10 nama Bapak-bapak dan Ibu yang populer dengan elektabilitas tinggi adalah Prabowo S, Anies Baswedan, Ganjar Pranowo, Sandiaga Uno, Ridwan Kamil, Agus H Y, Tri Rismaharini, Erick Thohir, Puan Maharani, Mahfud MD. Secara umum, nama nama di lima teratas itu selalu muncul, namun untuk lima terbawah sangat bervariasi bergantian dengan tokoh tokoh lain seperti Gatot Nurmantyo, Jusuf Kalla, Khofifah Indarparawansa, Moeldoko, Airlangga Hartarto dan tokoh-tokoh lainnya, termasuk dari kalangan artis/ pesohor.

Dari nama – nama di atas, yang ideal – yakni Pengendali Partai sekaligus Elektabilitas Tinggi hanya satu, yaitu Prabowo Subianto yang saat ini menjabat Menteri Pertahanan. Itu apa artinya ? Pengendali Partai lain harus sangat cermat menyodorkan nama dan mencari mitra koalisi yang dipersepsikan memiliki probabilitas menang. Ambillah PDIP sebagai contoh. Dari daftar di atas setidaknya ada tiga tokoh yakni Ganjar Pranowo (saat ini Gubernur Jawa Tengah), Tri Rismaharini (Menteri Sosial) dan Puan Maharani (Ketua DPR). Dari survey elektabilitas tiga besar yang dapat mengimbangi Prabowo Subianto dan Anies Baswedan adalah Ganjar Pranowo. Di sisi lain banyak yang menganggap bahwa privilege prioritas pemegang  tiket kandidat  partai adalah Puan Maharani.

Apabila peristiwanya demikian, maka kemungkinan skenarionya adalah Puan akan dipasangkan untuk mendampingi Prabowo S. , yang menciptakan poros 1 Gerindra + PDIP. Pertanyaannya adalah apakah Poros Prabowo S cukup yakin bahwa berpasangan dengan Puan akan mampu head-to-head berhadapan dengan Poros Anies Baswedan, atau Poros Golkar di bawah Airlangga Hartarto misalnya. Atau apakah Prabowo S akan meminta agar pasangannya adalah Ganjar Pranowo.

Dalam hal PDIP kurang berkenan terhadap usulan Prabowo tersebut, apakah ada kemungkinan PDIP membentuk Poros sendiri untuk berhadapan dengan Poros Gerindra, dengan mengajukan Ganjar Pranowo sebagai Capres, yang berarti mengorbankan Puan, atau misalnya meminang Anies Baswedan sebagai Capres dengan Puan Maharani sebagai Cawapresnya. Lalu bagaimana dengan sikap Anies Baswedan. Apakah beliau akan menerima pencapresan tersebut, dan yakin pede dapat amunisi prima untuk  memenangkan kontestasi apabila berhadapan dengan Poros Gerindra, atau Poros Golkar yang digalang oleh Hartarto yang berpasangan dengan Ganjar Pranowo misalnya. Atau apakah Anies Baswedan lebih memilih berpasangan dengan calon lain yang diusulkan oleh Nasdem, Demokrat dan PKS misalnya.

The element of surprise

Sesungguhnya Pemilu dan Pilpres itu sudah di depan mata. Sudah countdown days dari sekarang. Dengan berkaca pada Pemilu sebelumnya, KPU memerlukan lebih kurang 2 tahun kalender mulai dari penyusunan aturan – pendaftaran dan verifikasi Peserta Pemilu – Pemutakhiran Data Pemilih – Penataan dan Penetapan Dapil – Pencalonan - Penyiapan logistik dan seterusnya, hingga Pemilu dan Pelantikan para Kontestan Terpilih, termasuk Presiden dan Wakil Presiden. Apabila ditambah dengan pemantapan survey, opini dan menggalang media, mitra konsolidasi, penyusunan strategi, pembentukan bakal team sukses, mobilisasi sumber daya dan dana, yang katakanlah perlu satu tahun sebelum tahapan di KPU. Itu artinya untuk yang merasa dan dirasa mampu jadi Capres ya sekarang sudah mulai kerja kerja seriusnya.  Sekarang, di tahun 2021 ini.

Hasil survey terakhir yang dikeluarkan oleh lembaga-lembaga Survey terkemuka di bulan Pebruari 2021 kemarin tiga nama besar yaitu Bapak Prabowo, Bapak Anies Baswedan dan Bapak Ganjar Pranowo yang dianggap seimbang. Hingga muncul the element of surprise, yaitu KLB (Kongres Luar Biasa) Partai Demokrat di Deli serdang di akhir minggu pertama Maret,  yang mengukuhkan hadirnya tokoh keempat Bapak Muldoko.

Faktor Pak Muldoko ini merubah semua kalkulasi, dinamika dan konstelasi yang di atas. Dari sisi kapasitas, networking dan sumber daya, kehadiran beliau ini dalam kancah dunia kangow Percapresan tentulah mitra tanding seimbang dengan ketiga nama di atas. Pengendali Partai pula. Ini menambah posisi tawar, sehingga Demokrat dapat menjadi leader poros ketiga.

Apakah perjalanan Beliau ini akan mulus ? Tampaknya akan terjal. Selain perlawanan dari Kubu Cikeas yang tidak dapat dianggap remeh, kehadiran pak Muldoko di kancah PerCapresan ini juga tidak menguntungkan kaum establishment di atas. Demikian juga dengan tokoh tokoh individual hasil survey baik yang di lima besar, maupun yang dibawahnya yang mengharapkan spill over,  apabila deal para Capres dari tiga teratas tadi menghendaki hadirnya mereka sebagai Cawapres.

Akan terlihat indikasinya besok – besok dengan bersatu dan hampir seragamnya pendapat pendapat pihak pihak yang selama ini tidak akur. Istilahnya mereka memiliki common denominator, dan ada ancaman bersama. Sayup sayup. Beberapa kelompok pendukung Presiden Jokowi - yang kemungkinan dekat dan terafiliasi dengan Partai partai dan tokoh tokoh besar – akan melihat hadirnya Muldoko sebagai ancaman terhadap calonnya. Poros Gerindra yang salah satu kekuatan tokohnya adalah latar belakangnya yang  militer dan persepsi ketegasan, menemukan lawan tanding seimbang. Sementara poros  Anies Baswedan kemungkinan masih wait and see, ke mana arah pendulum ini. Apakah hadirnya Muldoko sebagai ancaman atau justru peluang apabila dapat diajak sebagai pasangan capres – cawapres.

Bagaimana kalau perjalanan Pak Muldoko untuk mendapatkan tiket pengesahan itu alot dan lama, atau mungkin gagal ?. Ini akan meniupkan godaan sinyal baru bagi para tokoh veteran untuk turun gunung. Tidak menutup kemungkinan Pak JK, ibu Mega atau bahkan Bp Kyai Ma’ruf Amin turun gelanggang langsung sebagai kontestan. Juga tokoh tokoh Militer yang saat ini aktif atau menjelang pensiun. Atau bahkan mungkin tokoh-tokoh keagamaan dan anak anak muda lapis kedua, yang saat ini belum terjangkau radar para lembaga survey.  Jagat kita semakin riuh.

Bagaimana dengan posisi dan sikap Bapak Presiden Jokowi. Tentu saja saya tidak tahu. Terlalu jumawa kalau saya menebak arah angin kalkulasi beliau – sang Pendekar  welas asih tanpa bayangan, jurus terukur –. Yang jelas beliau dan kita juga  berharap, pasca kepemimpinannya kelak di 2024, Infrastruktur yang telah dibangun, geliat ekonomi masyarakat yang dihidupkan sekuat tenaga, di tengah  titian topan badai pandemi, dan dasar dasar kebhinnekaan yang dipupuk dalam taman sari persada Nusantara, dilanjut suburkan oleh penerusnya.   Untuk kejayaan Indonesia

Jakarta,  9 Maret 2021.

Sampe Purba – Mahasiswa Univ.  Pertahanan dan Pemerhati Kebangsaan