Tetap Tolak UU Cipta Kerja, Buruh Akan Gugat ke Mahkamah Konstitusi

Tetap Tolak UU Cipta Kerja, Buruh Akan Gugat ke Mahkamah Konstitusi
Buruh

JAKARTA, SENAYANPOST.com - Serikat buruh tetap menolak disahkannya Omnibus Law UU Cipta Kerja. Mereka menilai beleid sapu jagat itu lebih mementingkan pelaku usaha ketimbang pekerja.

Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI), Andi Gani Nena Wea, mengatakan pihaknya siap melakukan uji materi atau judicial review beleid tersebut ke Mahkamah Konstitusi (MK).

Andi Gani mengatakan, saat ini berbagai landasan hukum yang bisa digunakan untuk menggugat UU Cipta Kerja itu tengah dipelajari dan dipersiapkan.

"Saat ini kan UU-nya belum ada penomoran ya, nanti begitu ada, kami siap ajukan judicial review ke MK, kami siapkan landasan hukumnya untuk gugat ke MK," ujar Andi kepada kumparan, Selasa (6/10).

Andi Gani menuturkan, beberapa pengacara siap membantu para buruh untuk menggugat UU Cipta Kerja. Nantinya ada sejumlah pasal yang diminta review oleh MK.

"Dari awal kami kan konsisten menolak, kami pikir mungkin bisa ditangguhkan. Tapi ternyata justru semua dipercepat, sampai paripurna saja dipercepat, semakin cepat disahkannya," jelasnya.

Sebelumnya, ada tujuh poin utama dalam UU Cipta Kerja yang ditolak Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) dan beberapa serikat pekerja lainnya.

Pertama, UU Cipta Kerja menghapus upah minimum kota/kabupaten (UMK) bersyarat dan upah minimum sektoral kota/kabupaten (UMSK). Sedangkan KSPI menilai UMK tidak perlu diberikan syarat karena nilai UMK yang ditetapkan di setiap kota/kabupaten berbeda-beda.

Serikat buruh menilai seharusnya penetapan nilai kenaikan dan jenis industri yang mendapatkan UMSK, dilakukan di tingkat nasional. Kedua, pemangkasan nilai pesangon dari 32 bulan upah menjadi 25 bulan, di mana 19 bulan dibayar pengusaha dan enam bulan dibayar BPJS Ketenagakerjaan.

Ketiga, perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT) yang menyatakan tidak ada batas waktu kontrak atau kontrak seumur hidup.

Keempat, karyawan kontrak dan outsourcing seumur hidup, yang menurut KSPI bakal menjadi masalah serius bagi buruh. Sebab masih belum jelas nantinya siapa pihak yang akan membayar Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) untuk karyawan kontrak dan outsourcing.

Kelima, jam kerja yang eksploitatif atau tanpa batas jelas dinilai merugikan fisik dan waktu para buruh .

Keenam, penghilangan hak cuti dan hak upah atas cuti. Protes ini juga disampaikan oleh Komisi Nasional (Komnas) Perempuan yang menyebut salah satu pasal di klaster ketenagakerjaan menyebutkan secara jelas bahwa perusahaan tidak memiliki kewajiban untuk membayar upah buruh perempuan yang mengambil cuti haid secara penuh

Ketujuh, terancam hilangnya jaminan pensiun dan kesehatan karena adanya kontrak seumur hidup.