Politik

Tetap Ajukan PK ke MA, KPU Hanya Buang-buang Waktu

JAKARTA, SENAYANPOST.com – Komisi Pemilihan Umum (KPU) berencana mengajukan peninjauan kembali (PK) ke Mahkamah Agung terkait putusan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) yang memenangkan gugatan Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI).

Namun, langkah KPU itu dianggap hanya akan membuang-buang waktu saja, sebab putusan PTUN tersebut bersifat final dan mengikat.

“KPU menurut saya ngabis-ngabisin waktu saja kalau mengajukan PK,” kata Pakar hukum tata negara Refly Harun kepada wartawan, Selasa (17/4/2018).

Menurut Refly, PK yang rencananya diajukan KPU tersebut justru akan membuat susah penyelenggara jika kemudian PK itu diterima oleh MA. “Ya sudahlah terima saja lah. Nanti ribet sendiri,” ujar Refly.

Baca juga: PKPI Laporkan Komisioner KPU Hasyim Asyari ke Polda Metro

Apalagi kata Refly, KPU sebelumnya juga telah menindaklanjuti putusan PTUN Jakarta dengan menetapkan PKPI sebagai peserta Pemilu 2019 dengan nomor urut 20.

“Lalu kalau KPU mengajukan PK, kemudian diterima kan harus dicoret PKPI, malah kemudian mengacaukan persoalan nanti,” ucap Refly.

Baca juga: Hasyim Asy’ari Dipolisikan PKPI, 7 Komisioner KPU Pasang Badan

Refly juga menilai tak ada alasan bagi KPU mengajukan upaya hukum lanjutan atas putusan sengketa proses pemilu di PTUN Jakarta yang dimenangkan PKPI tersebut.

“Ini kan kemudian tidak terkait dengan keadilan seseorang atau institusi yang betul-betul dirugikan. KPU kan tidak dirugikan apa-apa, yang dirugikan kan PKPI, persiapan kurang dan sebagainya,” jelas Refly.

Meski demikian kata Refly, KPU tetap punya hak untuk mengajukan PK ke MA. Walaupun putusan atas putusan PTUN Jakarta tersebut bersifat final dan mengikat (final and binding).

“PK ini pakai landasan umum saja. Jadi PK memang tidak diatur dalam UU Pemilu tapi bisa saja dilakukan. Kan PK upaya hukum luar biasa,” katanya.

“Hanya saya tidak menyarankan buat apa, mengganggu persiapan Pemilu, menghabiskan waktu, dan KPU tidak dirugikan apa-apa, secara materiil dan moril yang dirugikan adalah PKPI sebenarnya,” tandasnya.

Sebelumnya, Komisioner KPU Hasyim Asyari mengatakan KPU akan mengumpulkan alat bukti baru terlebih dahulu sebelum mengajukan PK. Menurutnya saat ini KPU tengah mempelajari lebih lanjut putusan yang diberikan oleh PTUN. KPU juga mempertimbangkan melaporkan hakim PTUN

PKPI sebelumnya mengajukan gugatan ke PTUN terhadap KPU terkait keputusan KPU yang tidak meloloskan PKPI sebagai partai politik peserta pemilu 2019. Majelis hakim PTUN kemudian mengabulkan gugatan PKPI dan memerintahkan KPU menerbitkan SK untuk PKPI sebagai peserta Pemilu 2019.

KOMENTAR
Tags
Lihat selanjutnya
Close