Opini

Teroris, Penjahat Perang ataukah Pidana Kriminal?

SERANGKAIAN serangan bom teroris yang intens di Indonesia, diawali dari Bom Kedubes Filipina tahun 2000, bursa efek, bom natal, gereja Santa Anna, KFC di Makasar dll.

Pada waktu terjadi tragedi teroris bom bali (2002) yang segera dapat diungkap, Kepolisian RI mendapat acungan jempol dari dalam dan di luar negeri.

Kepolisian pada dasarnya mengetahui dan dapat dengan baik memetakan para kelompok teroris ini, namun mengeluhkan tidak dapat menindaknya. Bukti rekaman permufakatan jahat para terorispun belum dianggap tindak pidana. Tidak ada payung hukum. Itu yang selalu dikeluhkan kepolisian.

Atas desakan berbagai kalangan, Pemerintah mengeluarkan PerPu nr.  1 tahun 2002 yang kemudian ditingkatkan menjadi  UU No. 15 tahun 2003. Kepolisian mendapatkan payung hukum. Walau belum memadai.

Inilah awal kekeliruan itu. Kenapa disebut kekeliruan? Karena menggolongkan dan mendefinisikan terorisme sebagai tindak pidana. Kemudian, kesalahan yang sama diulang lagi dalam RUU tentang Perubahan UU No. 15 tahun 2003. Perhatikan di pasal 1 ayat 1. Tindak pidana terorisme adalah segala perbuatan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana sesuai dengan ketentuan dalam Perpu ini.

Apa itu terorisme? Sudah lebih dua tahun hingga hari ini tidak berhasil disepakati definisi dan cakupannya di Parlemen.

Untuk membuktikan unsur-unsur pidana itu tidaklah mudah. Harus ada bukti permulaan yang cukup dan memadai. Bukti-bukti itu harus diperoleh dengan cara yang yang sah dan tidak melawan hukum. Seluruh unsur-unsurnya harus terpenuhi. Pelakunya harus dibawa ke pengadilan. Ada pembelaan. Due process of law, KUHAP, HAM.

Bahkan kalau terbuktipun berbuat pidana belum tentu akan dihukum. Karena untuk seseorang itu dipidana harus terpenuhi 5 unsur sekaligus. Ada hukum yang dilanggar, ada ancaman hukumannya, terbukti dilakukan yang bersangkutan, dapat dimintai pertanggungjawabannya kepada pelaku, serta tidak ada alasan pemaaf.

Kejahatannya dianggap telah ditebus, kalau sudah menjalani hukuman. Telah terbebas dari rasa bersalah.  Karena hukuman adalah pemasyarakatan, mengembalikan harkat martabat terpidana, bukan arena balas dendam.

Bahkan beberapa narapidana teroris beruntung, masuk dalam program deradikalisasi untuk menyadarkan para teroris yang lain, terlepas korbannya sudah berapa banyak. Bahwa kemudian, yang bersangkutan mengulangi perbuatannya lagi, menjadi teroris lagi, ya diadili lagi. Begitulah seterusnya.

Nah, seseorang atau sekelompok orang yang pergi ke medan perang Syria misalnya, untuk jangka waktu lama, entah berperang atau berbuat apa di sana, kemudian kembali ke tanah air, berkumpul-kumpul dengan sesama eks kombatan, berkomunikasi untuk berbuat aksi, atau bahkan mengeluarkan ide terang terangan memerangi pemerintah. Ini belum dianggap tindak pidana.

Paling jauh yang dilakukan oleh aparat adalah memantau, mengikuti diam-diam berbulan-bulan, hingga ada kesalahan kecil ditemukan. Terlambat. Perhatikan itu kejadian di Mako Brimob dan bom di Surabaya yang terbaru. Selepas kejadian, dengan sangat runut dan lancar, para petinggi kepolisian dapat menjelaskan ada komunikasi antarteroris dengan penyokongnya di luar tahanan. Kronologi perjalanan satu keluarga yang berangkat akan melaksanakan misi bom bunuh diripun dapat dijelaskan dengan baik, termasuk berpisah di simpang mana, pakai kendaraan apa.

Salah satu kegamangan/kebingungan di negeri ini dalam bersikap menghadapi teroris adalah dalam memandang terorisme atau teroris. Apakah ini perbuatan kejahatan perang atau tindak pidana. Bahkan sudah ada yang berwacana ria yang menganggap teroris anak-anak yang meledakkan dirinya ditengah keramaian orang banyak adalah korban. Bukan teroris.

Inilah kegenitan sekaligus keblingeran para intelektual akademisi pembela HAM plus politisi yang diuntungkan dari situasi ketidakstabilan negeri, atau mungkin yang diam-diam merupakan simpatisan dan patronnya.

Terorisme adalah kejahatan perang. Teroris itu menganggap dirinya pejuang yang berperang di jalan suci. Tidak peduli korbannya sipil, aparat atau militer, anak-anak atau orang tua, fasilitas umum hancur atau bagaimana. Teroris tidak memandang salah pelibatan anak, isteri atau kerabat dekat dalam perjuangannya.

Teroris hanya mengenal dua kelompok saja; beriman atau kafir. Demikian tercantum dalam surat kabar mingguan Al Fatihin, yang mewartakan dan memuji keberhasilan serangan di Mako Brimob dan bom Surabaya. Kita juga heran, kok bisa-bisanya majalah seperti ini beredar di Republik ini. Konon website mereka telah ditutup. Ternyata masih ada Kemenkominfo… walau banyak telatnya.

Bagaimana penanganan terorisme di luar negeri?

Ambillah Pakistan sebagai contoh. Di Pakistan, orang-orang yang kembali dari medan perang Afganistan/Taliban, entah itu pedagang, pelajar atau guru agama, sekembalinya ke Pakistan langsung dibatasi kebebasannya. Tidak boleh berbicara di tempat umum, akses ke media maupun ke lembaga lembaga agama dan pendidikan ditutup.

Mereka dibatasi dan dicabut hak asasinya. Para pendukung dan simpatisannyapun akan dikejar. Itupun, beberapa teror masih sering terjadi dan kebobolan.

Bagaimana di Amerika Serikat? Selepas serangan teroris 911 yang terkenal itu, segera diundangkan dan disesuaikan tiga undang-undang, masing-masing Homeland Security Act, Patriot Act dan Feedom of Information Act.

Kalau anda –terlepas anda warga Amerika atau asing– dinilai berpotensi menjadi ancaman bagi Amerika, jangankan masuk Amerika, di kampung dan tempat tidurmu pun kamu bisa diciduk. Tak peduli entah kamu sembunyi di sudut kutub utara. Musnahkan musuh sekecil apapun sebelum membesar. Preventive and Pre emptive strike.

Kembali ke topik tulisan ini. Apakah teroris itu penjahat kriminal pelaku tindak pidana sebagaimana dimaksudkan dalam KUHP? Jawabnya adalah tidak. KUHP adalah hukum yang dirancang dan dimaksudkan untuk mengadili orang orang beradab yang melanggar hukum. Itu adalah hukum civil –civic– beradab.

Sementara teroris, hidup, memandang dan mendedikasikan hidup dan perjuangannya terlepas dari negara di mana dia berada.  Outlaw. Tidak mengakui tatanan entah itu demokrasi, law and order, maupun cita-cita bersama sebagai bangsa. Mereka rela dan mengabdikan dirinya untuk tujuan yang diyakininya.

Perhatikan majalah Al Fatihin itu. Para teroris disebut junud khilafah. Dia yang menentukan di mana perangnya, apa senjatanya dan siapa sasarannya. Bahkan masih jauh lebih brutal dari perang modern yang mengenal diplomasi, gencatan senjata, membedakan tawanan dan sebagainya.

Undang-undang sudah jelas mengatur. Tugas  Pokok TNI dalam menegakkan kedaulatan Negara, dilakukan dengan Operasi Militer, baik Operasi Militer untuk Perang maupun Operasi Militer

Selain Perang. Pasal 7 ayat (2) b  Undang-undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI membebankan tugas pokok mengatasi aksi terorisme adalah dengan OPERASI MILITER.

Bagaimana dengan Kepolisian? Fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. (Pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian).

Bagaimana kalau terganggunya ketertiban masyarakat tersebut adalah karena ulah teroris? Itu harus dikembalikan menjadi tugas tentara.

Justifikasi itu dapat dianalogikan sebagai berikut: bagaimana kalau ketertiban masyarakat terganggu karena serangan tentara asing, apakah untuk menghadapinya kepolisian? BIG NO.  Itu tugas TNI.

Bahwa kepolisian telah berjasa mengungkap dan mengatasi aksi terorisme selama ini dengan Densus 88 yang legendaris itu, tidak merupakan justifikasi untuk mengambil beban itu dari TNI. Doktrin Perang TNI adalah perang semesta. Pelibatan seluruh kekuatan bangsa dengan TNI sebagai komponen utama. Postur TNI dibangun dan dipersiapkan sebagai bagian dari postur pertahanan negara untuk mengatasi setiap ancaman militer dan ancaman bersenjata.

Karena TNI adalah militer, sedangkan kepolisian adalah penegak hukum, maka diperlukan suatu payung hukum dalam bentuk Perppu. Perppu untuk memberdayakan kepolisian dengan kewenangan pre emptive attact, untuk mendukung tugas – tugas tentara dalam memusnahkan teroris.

Kewenangan itu adalah untuk membungkam simpatisan teroris, baik yang memberikan dukungan secara langsung, maupun tidak langsung. Dukungan tidak langsung itu dapat berupa penyemaian ajaran-ajaran radikalisme, anti nasionalisme, maupun yang membenarkan tindakan teroris dengan alasan apapun. Kebebasan Pers, menyatakan pendapat dan lain-lain perlu dibatasi dan disesuaikan dengan eskalasi yang dihadapi di medan perang ini.

Perang modern, tidak lagi hanya mengandalkan senjata, tetapi sudah melibatkan proxy informasi, teknologi dan penyesatan informasi.

Pemainnya sudah lintas jurisdiksi negara. Itu bisa tentara, sipil, politisi, pengusaha, juru khotbah, akademisi, birokrat, mahasiswa, pengangguran dan seterusnya. Untuk ini, demi menjaga tertib hukum dan keamanan, diperlukan aparat hukum yang tegas dan berwibawa. Itulah Kepolisian.

Bagaimana dengan teroris yang tertawan/tertangkap? Jumlahnya akan sedikit. Di tangan militer, mereka akan dihancurkan dan dieksekusisebelum menjadisum berpenyakit baru, yang malah membebani negara untuk memberi makan dan penampungan. Dalam perang, hukumnya hanya dua. To kill or to be killed. The survival of the fittest.

Bagaimana kalau musuh tidak sempat dimatikan, tetapi tertangkap? Perhadapkanlah mereka di mahkamah penjahat perang. Mereka tidak layak untuk dibawa ke pengadilan sipil. Wong pasukan gerombolan dan kombatan bersenjata mematikan kok.

Sebentar lagibangsa Indonesia akan ada hajatan internasional, Asian Games. Ada tahun politik. Ada program pembangunan dan penyejahteraan masyarakat yang perludiselamatkan. Selamat datang Komando Pasukan Gabungan Anti Teror TNI. Selamat datang Perppu untuk pemberdayaan Kepolisian RI.

Tentu saja, sesuai Undang-undang, semua ini ada di bawah Komando Presiden RI.

 

Untuk Indonesia yang lebih baik

Jakarta, 18 Mei 2018

Penulis, Pemerhati Sosial Politik , Pecinta Republik.

 

 

 

 

 

KOMENTAR
Tags
Show More
Back to top button
Close
Close