HukumPeristiwa

Terima Suap Proyek Rp 2,2 Miliar, Wali Kota Pasuruan Divonis 6 Tahun Penjara

SURABAYA, SENAYANPOST.com – Wali kota Pasuruan non aktif, Setiyono terbukti bersalah menerima suap terkait proyek di Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Pemkot Pasuruan Rp 2,2 miliar. Ketua Majlis Hakim Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), Wayan Sosiawan menjatuhkan vonis terhadap terdakwa 6 tahun penjara.

Selain vonis tersebut, hakim juga memberikan hukuman Denda kepada terdakwa senilai Rp. 500 juta. Apabila tidak di bayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 4 bulan.

“Pidana tambahan kepada terdakwa mencabut hak politik selama 3 tahun. Dan uang pengganti Rp.2,26 Milyar apabila tidak dibayar, harta benda akan dilelang jika tidak ada maka pidana kurungan selama 1 tahun,” kata Ketua Majlis Hakim Wayan Sosiawan dalam amar putusannya, Di Ruang Chakra Tipikor Surabaya, Senin (13/5/2019).

Sebelum menjatuhkan pidana Ketua Majlis Hakim Wayan Sosiawan membacakan pertimbangan yang memberatkan dan meringankan para terdakwa. Adapun Pertimbangan yang memberatkan karena para terdakwa tidak dapat menjadi contoh yang baik bagi masyarakat kota Pasuruan.

Selain itu, para terdakwa tidak mendukung program pemerintah memberantas tindak pidana korupsi. Sedangkan pertimbangan yang meringankan para terdakwa menyesali atas perbuatannya yang dilakukan.

Putusan Majlis Hakim tidak jauh berbeda dengan tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum (JPU) dari Komisi Pemberantasa Korupsi (KPK). Yang mana menuntut terdakwa dengan pidana penjara 6 tahun. Namun yang berbeda subsider yang dari tuntutan jaksa 6 bulan menjadi 4 bulan sebagai pengganti denda.

Atas putusan itu, JPU dan Kuasa Hukum terdakwa masih memilih untuk pikir-pikir dengan amar putusan yang dibacakan hakim.

“Kalau dari putusan hakim semua pertimbangan jaksa dan tuntutan diambil alih oleh hakim seluruhnya. Dan amarnya sesuai sama jpu. Yang beda hanya subsider untuk denda JPU 6 bulan, hakim 4 bulan, jadi saya pikir-pikir,” ucap Taufiq Ibnu Groho JPU saat ditanyakan oleh Ketua Majlis Hakim Wayan menerima, pikir-pikir atau banding.

Sementara itu, kuasa hukum terdakwa, Alias Ismail merasa keberatan menerima putusan yang disampaikan oleh Majlis Hakim. Lantaran, ada pertimbangan yang tidak sesuai dengan fakta persidangan.

“Saya menghormati putusan hakim itu, tapi dalam beberapa hal kami memandang ada pertimbangan yang tidak sesuai dengan fakta. Bahwa Pertimbangan majlis hakim itu terkesan seolah-olah mengulangi atau mengcopi paste dakwaan atau tuntutan Jaksa. Jadi kami minta diberi waktu berfikir selanjutnya,” ujarnya.

Kasus yang menjerat Setiyono, Dwi Fitri dan Wahyu berawal dari OTT yang dilakukan KPK. Setiyono diduga menerima suap terkait proyek pada Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Pemkot Pasuruan, yaitu proyek belanja modal gedung dan bangunan pengembangan Pusat Layanan Usaha Terpadu-Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (PLUT-KUMKM).

KPK menduga Setiyono menggunakan tangan Dwi Fitri selaku Plh Kadis PU Kota Pasuruan dan Wahyu untuk menerima uang dari seorang pihak swasta sebagai pemberi suap atas nama Muhamad Baqir. Keempatnya pun ditetapkan KPK sebagai tersangka.

Untuk proyek itu, Setiyono mendapatkan jatah 10 persen dari nilai kontrak sebesar Rp 2.210.266.000. Selain itu, ada permintaan 1 persen untuk pokja sebagai tanda jadi.

Atas putusan tersebut terdakwa secara sah melanggar Pasal 12 b Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 tentang tindak pidana korupsi yang telah diubah UU Nomor 20 tahun 2001 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. (AF)

KOMENTAR
Tags
Show More
Close