Konsultasi Hukum

Tata Cara Adopsi Anak

Pertanyaan :
Assalamulaikum
Kepada Yth. Rubrik Pengasuh Senayan Post

Perkenankan saya mengajukan pertanyaan tentang Adopsi Anak
Saya mempunyai kerabat jauh yang jika dilihat dari segi ekonomi kurang mampu, tetapi kerabat saya tersebut mempunyai banyak anak yang masih kecil-kecil, sekarang kerabat saya itu sudah hamil lagi anak yang ke-5, untuk meringankan beban kerabat saya, saya berniat untuk mengadopsi salah satu anaknya yang masih balita. Tetapi saya tidak tahu bagaimana cara dan prosesnya.
Pertanyaan saya bagaimana tatacara mengadopsi anak, Apakah harus melalui penetapan dari pengadilan atau cukup perjanjian dibawah tangan saja?

Terimakasih atas jawabannya.
Ibu Sumarni
Jawa Barat

Waalaikumsalam..
Yth. Ibu Sumarni di Jawa Barat.

Terimakasih atas pertanyaan ibu, kami sangat mengapresiasi niat baik ibu untuk mengadopsi anak kerabat nya, namun demikian sebelum dilakukan pengangkatan anak ada baiknya ibu mengetahui tatacara dan syarat-syarat pengangkatan anak termaksud agar kelak dikemudian hari jangan sampai berakibat hukum yang dapat merugikan diri sendiri.
Terlebih dahulu kami akan jelaskan tentang definisi anak adopsi atau anak angkat.
Anak adopsi atau anak angkat definisinya dapat kita lihat dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 (UU Perlindungan Anak) dan Pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah No. 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak (PP 54/2007) yang berbunyi:

“Anak angkat adalah anak yang haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan, dan membesarkan anak tersebut, ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan putusan atau penetapan pengadilan.”

Arti adopsi atau pengangkatan anak itu sendiri berdasarkan Pasal 1 angka 2 PP 54/2007 adalah suatu perbuatan hukum yang mengalihkan seorang anak dari lingkungan kekuasaan orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan dan membesarkan anak tersebut, ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkat.

Pengangkatan anak bertujuan untuk kepentingan terbaik bagi anak dalam rangka mewujudkan kesejahteraan anak dan perlindungan anak, yang dilaksanakan berdasarkan adat kebiasaan setempat dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Tata cara adopsi anak telah diatur dalam Undang-Undang No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (UU Perlindungan Anak) dengan peraturan pelaksana berupa Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak (PP Adopsi) dan dijelaskan lebih rinci dalam Peraturan Menteri Sosial Nomor 110/HUK/2009 tentang Persyaratan Pengangkatan Anak.

Dari ketiga regulasi tersebut dapat dirangkum menjadi beberapa syarat utama sebagai berikut:
1. Syarat Kepentingan Terbaik Bagi anak
Pengangkatan Anak haruslah berorientasi bagi kebahagiaan anak, sehingga di dalam Pasal 39 Undang-undang Perlindungan Anak dinyatakan bahwa Pengangkatan anak hanya dapat dilakukan untuk kepentingan yang terbaik bagi anak dan dilakukan berdasarkan adat kebiasaan setempat serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Dimana yang menjadi tolak ukur kepentingan terbaik bagi anak tersebut adalah faktor yang paling membuat anak bahagia di masa depannya, alasan ini sangat luas namun sangat penting dipahami secara mendalam oleh calon Orang Tua Angkat. karena alasan ini yang akan dianalisa oleh Negara dan Pengadilan terkait menguji kelayakan Orang Tua Angkat dalam tahap-tahap berikutnya.

2. Syarat Tidak Memutuskan Nasab (hubungan darah) Anak Angkat
Di dalam Pasal 39 UU Perlindungan Anak juga menjelaskan tentang keharusan orang tua angkat untuk tidak menutup-nutupi atau memutuskan hubungan darah si Anak Angkat dengan Orang Tua Kandungnya. Hal ini juga bermaksud agar orang tua angkat akan membuka informasi seluas-luasnya bagi si anak angkat akan keberadaan orang tua maupun saudara-saudara kandungnya.
Dalam hal keterbukaan informasi asal-usul orang tua kandung dijelaskan dalam Pasal 6 Peraturan Pemerintah tentang Adopsi, bahwa pemberitahuan tersebut dilakukan dengan memperhatikan kesiapan anak angkat, tentunya hal ini memperhatikan juga kondisi kesiapan mental si anak angkat. Artinya Orang Tua Angkat bisa saja merahasiakan adopsi si anak hingga kondisi mental si anak cukup kuat untuk menerima kenyataan bahwa ia adalah anak adopsi. Dalam hal menunggu kesiapan mental si anak, menutup informasi adopsi bukan merupakan pelanggaran hukum.

3. Syarat Orang Tua Angkat Seagama dengan Orang Tua Kandung
Di dalam UU Perlindungan anak tidak digariskan mengenai aturan ini, syarat ini mucul di dalam Pasal 3 PP Adobsi, sayangnya tidak terdapat penjelasan mengenai alasan diterapkannya persyaratan ini. Menurut penulis persyaratan ini tidak lebih untuk menghindari sengketa perbedaan agama dengan orang tua kandung di kemudian hari.

Walaupun pada dasarnya setiap anak yang sudah dewasa berhak untuk memilih agamanya sendiri, namun sebagian besar orang tua kandung menginginkan anaknya seagama dengan dirinya. Hal ini juga berpengaruh ketika si anak akan menikah dengan cara agama tertentu dan membutuhkan wali, sementara walinya berbeda agama dengan si anak.

Selain ke tiga syarat di atas juga terdapat beberapa syarat formil yang harus dipenuhi oleh Pihak Calon Orang Tua Angkat maupun Calon Anak Angkat sendiri:
1. Persyaratan Formil Calon Orang Tua Angkat
Dijelaskan di dalam Pasal 7 Peraturan Menteri, bahwa persyaratan Calon Orang Tua Angkat meliputi:
Sehat jasmani dan rohani
Berumur paling rendah 30 (tiga puluh) tahun dan paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun
Beragama sama dengan agama calon anak angkat
Berkelakuan baik dan tidak pernah dihukum karena melakukan tindak kejahatan
Berstatus menikah secara sah paling singkat 5 (lima) tahun
Tidak merupakan pasangan sejenis
Tidak atau belum mempunyai anak atau hanya memiliki satu orang anak
Dalam keadaan mampu secara ekonomi dan sosial
Memperoleh persetujuan anak dan izin tertulis dari orang tua atau wali anak
Membuat pernyataan tertulis bahwa pengangkatan anak adalah demi kepentingan terbaik bagi anak, kesejahteraan dan perlindungan anak
Adanya laporan sosial dari Pekerja Sosial setempat
Telah mengasuh calon anak angkat paling singkat 6 (enam) bulan, sejak izin pengasuhan diberikan
Memperoleh izin Menteri atau Kepala Instansi Sosial Propinsi
2. Persyaratan Formil Calon Anak Angkat:
Dijelaskan di dalam Pasal 6 Peraturan Menteri, bahwa persyaratan Calon Anak Angkat dibagi dalam 3 (tiga) kategori yang meliputi :
a. anak belum berusia 6 (enam) tahun merupakan prioritas utama, yaitu anak yang mengalami keterlantaran, baik anak yang berada dalam situasi mendesak maupun anak yang memerlukan perlindungan khusus;
b. anak berusia 6 (enam) tahun sampai dengan belum berusia 12 (dua belas) tahun sepanjang ada alasan mendesak berdasarkan laporan sosial, yaitu anak terlantar yang berada dalam situasi darurat;
c. anak berusia 12 (dua belas) tahun sampai dengan belum berusia 18 (delapan belas) tahun yaitu anak terlantar yang memerlukan perlindungan khusus.

Berikut ini tata cara pengangkatan anak:
1. Tahap Menyiapkan dokumen
Sebelum Pasangan Suami Isteri (Pasutri) memasukkan permohonan ke Dinas Sosial ditempat dimana ia akan mengangkat anak atau setidaknya sesuai domisili Calon Anak Angkat, ada beberapa Dokumen yang harus disiapkan terlebih dahulu, antara lain yaitu:
KTP, Kartu Keluarga, dan Surat nikah atau akta nikah, selain untuk mendata indentitas Calon Orang Tua Angkat, ini juga berfungsi untuk membuktikan bahwa Pasutri tersebut sah secara hukum sebagai pasangan dibuktikan dengan surat nikah yang valid. Dari akta nikah akan terlihat apakah pasutri memenuhi syarat sudah menikah selama lima tahun atau lebih.
Akta Kelahiran Calon Anak Angkat, hal ini menghindari kemungkinan pemalsuan nasab karena di akta kelahiran tersebut tercantum siapa nama orang tua kandungnya.
SKCK, dari Kepolisian, untuk membuktikan bahwa Pasutri tidak pernah melakukan tindak kejahatan.
Surat Keterangan dari Dokter Ahli Kandungan dari Rumah Sakit Pemerintah bagi Pasutri yang divonis tidak mungkin mempunyai anak.
Surat Keterangan Pendapatan dari tempat bekerja atau Neraca Laba Rugi bagi pengusaha, untuk membuktikan Calon Orang Tua Angkat mampu secara Ekonomi.
Surat Ijin Tertulis dari Wali atau Orang tua Kandung Calon Anak Angkat.
Membuat Surat pernyataan tertulis bahwa pengangkatan anak adalah demi kepentingan terbaik bagi anak, kesejahteraan dan perlindungan anak;
Setelah dokumen lengkap, maka pasangan suami istri Calon Orang Tua Angkat dapat memasukan permohonannya ke Dinas Sosial di tempat dimana akan melakukan pengangkatan anak, biasanya dokumen akan diteruskan ke Dinas Sosial Provinsi.
2. Tahap Uji Kelayakan Orang Tua Angkat
Setelah dokumen diterima oleh Dinas Sosial di Provinsi, maka akan dilakukan Uji Kelayakan oleh Pekerja Sosial yang ditunjuk untuk melakukan kunjungan ke rumah Calon Orang Tua Angkat. Studi kelayakan yang dilakukan adalah memastikan tentang dokumen yang dijadikan berkas permohonan, memastikan Calon Orang Tua Angkat layak secara ekonomi, dan aspek-aspek lainnya yang bertujuan untuk kepentingan perkembangan anak nantinya.
3. Tahap Pengasuhan Sementara
Jika dinilai Calon Orang Tua Angkat layak untuk melakukan pengangkatan anak, maka berdasarkan laporan dari Pekerja Sosial tersebut dikeluarkan Surat Ijin Pengasuhan Sementara untuk Calon Orang Tua Angkat. Setelah itu Calon anak angkat mulai dapat diasuh dibawah pengasuhan Calon Orang Tua Angkat, dengan diawasi perkembangannya oleh pekerja sosial yang selalu membuat laporan selama 6 (enam) bulan.
4. Tahap Rekomendasi Dinas Sosial
Jika selama 6 (enam) bulan pengasuhan sementara, Calon Orang Tua Angkat dinilai layak untuk dijadikan Orang Tua Angkat secara permanen, maka Dinas Sosial Provinsi akan mengeluarkan rekomendasi untuk hal tersebut kepada Kementrian Sosial dan akan diterima oleh Direktur Pelayanan Sosial Anak di Kementrian Sosial.
Dasar dikeluarkannya rekomendasi tersebut adalah pembahasan oleh Kepala Dinas Sosial akan hasil penilaian dan kelengkapan berkas permohonan pengangkatan anak dengan Tim Pertimbangan Pengangkatan Anak di Provinsi yang terdiri dari perwakilan beberapa lembaga. Lembaga itu antara lain Kementerian Sosial, Kementerian Koordinator Kementerian Koordinator Pemberdayaan Manusia dan Kebudayaan, serta wakil dari Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Kemenerian Kesehatan, Polri, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Agama, KPAI, Komnas Perlindungan Anak, dan Ikatan Pekerja Sosial Profesional Indonesia.
5. Tahap Pertimbangan Oleh Kementerian Sosial
Setelah diterimanya Rekomendasi oleh Direktur Pelayanan Sosial Anak, penilaian kelayakan calon orang tua angkat tersebut akan dibahas oleh Tim Pertimbangan Perizinan Pengangkatan Anak (PIPA) di Kementerian Sosial. Jika Tim PIPA menyetujui pengangkatan anak tersebut maka akan dikeluarkan Surat Keputusan Menteri Sosial tentang persetujuan pengangkatan anak namun jika di tolak, maka anak akan dikembalikan ke Lembaga Pengasuhan Anak.
6. Tahap Penetapan Pengadilan
Jika Calon Orang Tua Angkat sudah mendapatkan Surat Keputusan Menteri Sosial yang isinya menyetujui mengenai pengangkatan anak, maka Calon Orang Tua Angkat dapat mengajukan Permohonan Penetapan oleh Pengadilan Negeri di mana dilakukan pengangkatan anak tersebut, selanjutnya Jika sudah ada Penetapan dari Pengadilan, maka salinan penetapannya disampaikan lagi kepada Kementerian Sosial untuk dilakukan pencatatan oleh Kementrian Sosial. Dengan demikian penetapan pengadilan tercatat di Kementerian seshingga pengangkatan anak menjadi sah secara hukum. (Dari berbagai sumber)

Demikian yang dapat kami jelaskan, semoga bermanfaat.

EKA INTAN PUTRI, S.H., M.H.
Advokat/ Ketua LKBH INTAN

 

KOMENTAR
Tags
Show More
Close