Opini

Tantangan Penyediaan BBM di Provinsi Kepulauan

Penyediaan BBM (Bahan Bakar Minyak) untuk masyarakat, maupun industri di Indonesia, memiliki dimensi strategis baik secara ekonomi maupun untuk stabilitas bernegara.  Tiga isu pokok yang harus selalu dijawab adalah mengenai ketersediaan (availability), distribusi (accessibility) dan kemampuan membeli (affordability).

Tantangan penyediaan BBM untuk daerah kepulauan berbeda dengan untuk daerah darat. Ada tiga provinsi yang dominan berbasis kepulauan di Indonesia, yaitu Provinsi Kepulauan Riau, Provinsi Maluku Utara dan Provinsi Maluku. Ketiga Provinsi Kepulauan tersebut, juga sama-sama berbatasan dengan luar negeri.

Berikut data ringkas demografi ketiga provinsi kepulauan kita ini (ref. Wikipedia)

  Kepulauan Riau Maluku Utara Maluku
Luas Wilayah (kilometer persegi) 252.601 145.801 705.645
% lautan terhadap total luas wilayah 95% 69% 93%
Jumlah Penduduk (jiwa) – 2017 1.873.274 1.275.831 1.842.933
Jumlah Pulau 2.408 1.474 1.450
Jumlah Kabupaten/ Kota 7 10 11

Dengan memperhatikan kondisi objektif dan alam seperti itu, tiga tantangan terbesar tersebut harus dijawab dengan tepat. Pertama dari segi penyediaan BBM (availability).

Pertamina, sebagai penyedia dan distributor utama BBM membagi Indonesia dalam 8 wilayah pemasaran (marketing operation region). Kawasan Maluku dan Papua dilayani oleh Marketing Operation VIII yang berpusat di Jayapura. Sedangkan Riau Kepulauan berada di bawah koordinasi Marketing Operation I. BBM untuk wilayah Timur utamanya disupply dari kilang Balikpapan atau dari impor.

Untuk sampai di terminal Tangki Penyimpanan/ Storage BBM banyak tergantung pada kondisi ketersediaan kapal tanker, faktor cuaca, dan stabilitasjalur impor. Apabila ada gangguan keamanan lalu lintas laut di  Selat Hormuz Timur Tengah, atau Selat Malaka misalnya, itu akan mengganggu ketahanan ketersediaan BBM kita. Demikian juga kalau ada gangguan  pada kilang domestik atau moda transportasi kapal tanker. Secara umum ketahanan cadangan operasional BBM berdasarkan kapasitas tangki timbun, rata-rata adalah di bawah 30 hari. Peningkatan kapasitas tangki timbun adalah salah satu upaya untuk meningkatkan ketahanan ketersediaan BBM. Itu tidak murah.

Hal penting yang kedua adalah accessibility. Moda transportasi BBM dari terminal untuk sampai ke penyalur/ niaga seperti SPBU (stasiun pengisian bahan bakar umum), SPBN (untuk Nelayan), APMS (agen premium minyak solar) atau AMT (agen minyak tanah) sangat variatif dan terkadang rumit. Ada yang menggunakan mobil tangki, tongkang/ LCT (drum), truk barang, pesawat terbang, dan kemudian  dimuat kembali ke truk barang dan seterusnya. Ada yang melewati laut terbuka dengan gelombang ganas, ada yang melalui selat sempit atau muara sungai, yang di kala laut surut atau musim kemarau ada resiko kapal terjerat kandas di kedangkalan lumpur. Sementara di musim penghujan, jalanan dan tikungan yang licin sering mengancam keselamatan mobil tangki.  Semakin panjang mata rantai penyaluran, akan semakin tinggi kerumitan, biaya dan resiko dalam pendistribusian BBM.

Setelah sampai di titik terakhir ke konsumen, pemerataan penyaluran perlu mendapat perhatian. BBM selain untuk masyarakat, juga dipakai oleh industri, kapal besar, kapal nelayan, traktor, dan sebagainya.Ada perbedaan (disparitas) harga antara BBM solar untuk masyarakat dengan BBM untuk industri. Disparitas harga  ini, dapat menggoda perbuatan spekulatif dan kecurangan. Penyaluran ke konsumen akhir yang tidak terkelola dengan baik, dapat berpotensi terjadinya penimbunan, yang menjurus kepada kelangkaan BBM dan mendorong harga-harga di konsumen akhir meningkat. Jerigen atau drum adalah wadah terbaik untuk mengangkut BBM dari SPBU untuk kepentingan non kendaraan darat. Sementara, kalau hal tersebut dibiarkan tidak terkontrol dapat mengakibatkan penimbunan dan kelangkaan BBM. Belum lagi kalau  kapal-kapal cantrang atau illegal fishing beroperasi. Terima kasih kepada Menteri Susi yang gigih memberantasnya.  Semua hal ini  dapat mendorong anomali ketidakstabilan ketersediaan BBM sekalipun dari sisi pasokan normal tidak ada gangguan. Peran Pemerintah Daerah, aparat keamanan serta mitra Pertamina sangat penting untuk memastikan penyaluran dan dan BBM yang tepat sasaran.

Affordability ( kemampuan membayar) adalah hal ketiga  yang tidak kalah pentingnya. Pemerintah pada dasarnya telah memetakan kebutuhan rata-rata BBM di satu daerah. Baik jenis BBM tertentu (solar dan minyak tanah), BBM dalam rangka penugasan (premium), atau BBM yang bersifat umum lainnya. Pemetaan ini penting untuk menentukan kuota di masing-masing daerah, mengingat sebagian harga BBM tersebut disubsidi oleh Pemerintah.  Harga yang ditetapkan atau diatur oleh Pemerintah adalah hingga ke tingkat penyalur. Dituntut tata kelola logistik dan distribusi Pertamina sebagai korporasi  yang optimaldalam perencanaan, penyediaan, pengangkutan dan distribusi BBM hingga tingkat penyalur/ niaga berizin bersama mitranya pada koridor batas harga agregat yang ditetapkan Pemerintah. Termasuk di dalamnya mengelola faktor eksternal harga minyak pasar dunia yang fluktuatif.

Sentra ekonomi dan tingkat persebaran penduduk di pulau-pulau yang tidak merata baik dari segi jumlah, jarak dan kemampuan serap yang tidak sama,maupunmoda transportasi yang berbeda, merupakan kondisi objektif yang menyumbang kepada tambahan  harga di tingkat konsumen akhir. Pemerintah secara bijak terukur telah melakukan intervensi dan afirmasi meringankan beban masyarakat.

Salah satu visi Nawacita Presiden Jokowi adalah membangun dari pinggiran, dengan memperkuat perbatasan, serta meningkatkan taraf hidup masyarakat desa. Menteri ESDM Ignasius Jonan menterjemahkan visi Presiden di bidang energi dengan tag line Energi Berkeadilan. Energi berkeadilan utamanya meliputi percepatan penyediaan kelistrikan, akses ke air bersih, konverter kit untuk nelayan memanfaatkan LPG,  dan BBM satu harga.

Program BBM satu harga dipayungi melalui Peraturan Menteri ESDM nomor 36 tahun 2016 tentang Percepatan Pemberlakuan Satu Harga Jenis BBM tertentu dan BBM Khusus Penugasan Secara Nasional. Pertamina dan PT AKR ditugaskanmerealisasikan lembaga penyalur BBM satu harga hingga ke pelosok-pelosok, dengan supervisi BPHMIGAS. Nilai investasi pembangunan sarana stasiun penyalur bahan bakar yang memenuhi standar teknis, keselamatan dan lingkungan relatif mahal, sementara omzet tidak terlalu besar. Program tersebut dilaksanakan secara bertahap. Hingga tahun 2019 direncanakan beroperasi 160 titik penyalur BBM satu harga.

Untuk mengakselerasi dan mendukung program Pemerintah, BPHMIGAS menerbitkan peraturan  nomor 6 tahun 2015 tentang Penyaluran Jenis Bahan Bakar Tertentu dan Jenis Bahan Bakar Minyak Khusus Penugasan pada Daerah Yang Belum Terdapat Penyalur.

Model penyaluran ini sifatnya adalah sistem tertutup titip beli. Perwakilan dari sekelompok konsumen pengguna jenis BBM tertentu atau jenis BBM khusus penugasan, yang mendapat persetujuan dari Pemda setempat, dapat memiliki kegiatan usaha berupa usaha dagang dan/ atau unit usaha yang dikelola oleh Badan Usaha Milik Desa.

Agar tujuannya tercapai secara optimal, peran PEMDA sangat diharapkan.  Peran itu terutama adalah mengawasi agar BBM tersebut tidak disalah gunakan (mengingat disparitas harga) dan menjaga dari penimbunan. Selain itu  Pemda dapat membantu mempermudah perizinan, dan berpartisipasi dalam membantu pengurangan ongkos angkut dari titik penyalur terdekat.

Daerah perbatasan, memiliki nilai strategis. Rakyat di perbatasan, adalah garda terdepan yang menjaga integritas dan keutuhan Negara. Pembangunan di perbatasan, tidak boleh semata-mata diukur dari hitung-hitungan ekonomi semata. Pemerintahan Jokowi -JK dengan program BBM satu harga, adalah salah satu jawaban jitu dan konkrit untuk mensejahterakan rakyat Indonesia. Terutama yang di daerah terluar dan terdepan, beranda Republik Indonesia.

Jakarta, akhir November 2018

Penulis – Profesional Komunitas Masyarakat Energi.

KOMENTAR
Tags
Show More
Back to top button
Close
Close