Nasional

Tanggapi Presiden Jokowi, Puan: Amandemen UUD 45 Jangan Dihentikan, Cukup Dibatasi

JAKARTA, SENAYANPOST.com – Ketua DPR RI Puan Maharani menegaskan amandemen UUD 45 jangan disetop, melainkan dibatasi cakupan materi pembahasannya.

“Kalau dari awal niatnya hanya membahas soal GBHN, ya fraksi-fraksi di MPR  harus konsisten dengan GBHN jangan melebar kemana-mana,” tegas Puan. dalam.keyerangannya, Senin (3/12/2019).

Puan menyatakan hal ini menanggapi Presiden Joko Widodo yang menyatakan lebih baik tidak ada amandemen UUD 1945, jika ada usulan penambahan masa jabatan presiden menjadi tiga periode.

“Sejak awal kami juga menyatakan wacana penambahan periode jabatan presiden menjadi tiga periode itu sebuah kemunduran demokrasi. Jadi tertib dan konsisten saja pada niat awal amandemen yaitu membahas soal GBHN,” jelas Ketua PDIP itu.

Puan mengakui  lewat Fraksi PDI Perjuangan di MPR,  menjadi pelopor usulan amandemen terbatas  UUD 1945.

“Kami tegaskan lagi, hanya amandemen terbatas dengan mengusulkan MPR memiliki kewenangan menetapkan haluan negara,” tambahnya.

Menurut Puan, Haluan Negara diperlukan sebagai ‘blue print’ pembangunan nasional jangka panjang.

“Memang sudah ada RPJP. Tapi itu lebih mencerminkan visi misi presiden yang juga bisa berganti, bukan panduan pembangunan nasional hasil musyawarah dan kesepakatan seluruh komponen bangsa,” pungkas Puan.

KOMENTAR
Tag
Show More
Back to top button
Close
Close