Nasional

Tangani Radikalisme ASN, 12 Kementerian dan Lembaga Teken SKB

JAKARTA, SENAYANPOST.com – Deputi Bidang SDM Aparatur Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Setiawan Wangsaatmaja mengatakan pihaknya bersama sejumlah kementerian/lembaga terkait menandatangani Surat Keputusan Bersama (SKB) tentang penanganan radikalisme bagi kalangan aparatur sipil negara (ASN), Selasa (12/11/2019).

Ia menambahkan, terdapat 11 kementerian/lembaga yang ikut menandatangani SKB tersebut, yakni Kemenko Polhukam, Kemendagri, Kemendag, Kemenkominfo, Kemendikbud, Kemenkumham, BIN, BNPT, BIPP, BKN, KASN.

“SKB tersebut sebagai langkah antisipasi terhadap maraknya isu radikalisme di kalangan ASN. Kami mendasarkan pada Undang-undang ASN dan keempat pilar negara Indonesia,” kata Setiawan Wangsaatmaja, di Jakarta, Selasa.

Keempat pilar tersebut adalah Pancasila, UUD 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika.

“Bahwa seorang ASN harus patuh dan taat pada 4 pilar tadi. Jadi sebetulnya sederhananya seperti itu. Bagi Kemenpan-RB sendiri, ini adalah salah satu yang diwajibkan bagi seorang ASN,” kata Setiawan .

“Jadi hal seperti ini dalam UU ASN kan sudah ada, ini bentuk-bentuk antisipatif,” tambahnya.

Kendati demikian, Setiawan tidak menjelaskan permasalahan radikalisme yang dimaksudkan. Menurutnya, laporan yang masuk melalui portal aduan ASN bisa dijadikan salah satu faktor penilaian terkait isu radikalisme pada ASN.

Secara teknis, kata Setiawan, laporan yang masuk ke portal aduan ASN tersebut akan ditindaklanjuti oleh satuan tugas dari kementerian/lembaga terkait. Nantinya, akan dilakukan proses validasi laporan yang menghasilkan sebuah rekomendasi terhadap Pejabat pembuat komitmen (PPK) kementerian/lembaga dari ASN yang dilaporkan.

“Jadi penjatuhan sanksi, dan sebagainya dikembalikan kepada PPKnya,”imbuh dia.

Sementara itu, Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Johnny G. Plate menilai portal aduan tersebut sebagai langkah untuk menjaga nilai-nilai nasionalisme bagi ASN di Indonesia.

“Tempat pengaduan dilihat untuk apa, untuk mengingatkan seluruh atasan kita bahwa mereka adalah pejabat aparatur sipil negara Indonesia yang konsisten dasar kebangsaan yaitu Pancasila dan Bhineka Tunggal Ika,” kata Plate saat peluncuran portal aduan ASN. (JS)

KOMENTAR
Tags
Show More
Back to top button
Close
Close