Taksiran Kerugian Pengusaha Akibat Demo Tolak UU Ciptaker 

Taksiran Kerugian Pengusaha Akibat Demo Tolak UU Ciptaker 
Tolak UU Ciptaker 

JAKARTA, SENAYANPOST.com - Ketua Komite Tetap Ketenagakerjaan, Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia, Bob Azzam berharap pemerintah bisa memfasilitasi advokasi publik tentang pro dan kontra aturan Undang-Undang Cipta Kerja atau Omnibus Law.

Menurut dia, ketidakpahaman dan ketidakutuhan informasi yang diterima masyarakat telah memicu penolakan undang-undang sapu jagad itu.

"Ini harus dieliminasi dengan dialog sosial yang intens sesuai dengan prinsip HIP (Hubungan Industrial Pancasila) dan advokasi publik digiatkan. Harus tripartit (red: melibatkan tiga pihak, yaitu pemerintah, pengusaha, dan pekerja) yang difasilitasi pemerintah," ujar Bob kepada Tempo, Jumat 9 Oktober 2020.

Sebelumnya aksi digelar, kalangan pengusaha sudah lebih dulu mengeluarkan surat edaran yang berisi imbauan untuk tidak ikut dalam aksi mogok kerja pada 6-8 Oktober lalu. Merujuk pada UU Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, Bob mengatakan mogok kerja boleh dilakukan apabila ada kegagalan dalam perundingan.

Dalam surat tersebut, juga sudah ancaman sanksi bagi pekerja yang tetap mogok kerja. Menurut dia, mogok kerja yang dilakukan oleh buruh beberapa hari lalu itu tidak sah. "(Sanksi) sesuai ketentuan saja dan sanksi dilihat kasus per kasus. UU Nomor 13 disebutkan bahwa mogok (bisa) dilakukan akibat gagalnya perundingan. Jadi, kalau tidak ada perundingan tidak boleh ada mogok," ujar Bob.

Bob menyayangkan mogok nasional yang dilakukan oleh sejumlah kelompok buruh tetap dilakukan. Hal tersebut, kata Bob, menimbulkan gangguan dan keterlambatan produksi. Ia juga menyinggung adanya sejumlah kelompok yang melalukan "sweeping" atau ajakan berdemonstrasi dan mogok nasional bagi karyawan yang sedang bekerja pada hari itu.

Sekretaris Jenderal Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API) Rizal Tanzil Rakhman juga menyayangkan sweeping yang dilakukan oleh sejumlah kelompok mengajak buruh yang sedang bekerja untuk mogok kerja. Rizal berharap bentuk penolakan dilakukan tidak harus melalui aksi di jalan, melainkan lewat mekanisme hukum yang dinilai lebih efektif.

"Kerugian pasti ada, tapi belum bisa kami taksir. Aktivitas produksi tentunya semakin berkurang setelah dihantam pandemi yang utilisasinya tidak sampai 50 persen," ujar Rizal.

Wakil Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Shinta Kamdani mengatakan perusahaan sudah berupaya untuk mensosialisasikan peraturan yang berlaku mengenai mogok kerja dan konsekuensinya.

Para pekerja juga sudah diimbau untuk tetap bekerja dan tidak mogok. Namun, kata dia, adanya sweeping untuk ikut mogok merugikan perusahaan karena menganggu aktivitas produksi.

"Perusahaan dan kawasan industri dibantu oleh aparat keamanan yang ada untuk menjaga situasi agar tetap kondusif. Kami harapkan agar informasi mengenai substansi dari UU Cipta Kerja terus disosialisasi kan sehingga masyarakat tidak salah informasi," ujar Shinta.

Direktur Eksekutif Asosiasi Persepatuan Indonesia (Aprisindo) Firman Bakrie mengatakan perusahaan terus melakukan konsolidasi dengan serikat buruh terkait isi dan substansi omnibusaw ini.

Selain itu, Firman berujar perusahaan juga berkoordinasi dengan aparat keamanan untuk menjaga keberlangsungan aktivitas bisnis, aset perusahaan, dan mengantisipasi sweeping terjadi lagi.

"Yang paling mengkhawatirkan itu terjadinya sweeping, padahal mereka (pekerja) juga punya kewajiban untuk bekerja," ujar Firman.

Tak hanya gangguan produksi, Firman mengatakan demonstrasi beberapa hari lalu juga menyebabkan gangguan akses untuk distribusi ekspor. Ia menyayangkan opsi mogok nasional dilakukan sebagai bentuk penolakan omnibus law karena selain menghambat produksi, juga menimbulkan sentimen negatif bagi mitra dagang industri.

"Pabrik itu terikat kontrak. Kami tidak hanya harus menjaga soal kontrak tetapi juga imej (citra) industri nasional kita bahwa industri kita kompeten dan bisa menyelesaikan kewajiban tepat waktu," ujar Firman.