Politik

Tak Perlu Revisi atau Perppu Pilkada untuk Tersangka KPK

JAKARTA, SENAYANPOST.com – Masalah calon kepala daerah menjadi tersangka ini bukan sesuatu yang baru. Sejak pilkada 2014 dan 2015 sudah terjadi. Hanya saja persoalannya kenapa dalam setiap revisi UU Pilkada tidak ditindaklanjuti oleh DPR.

“Seandainya kesadaran itu ada di pemerintah dan DPR RI sejak dulu, maka tak akan masalah yang diributkan seperti sekarang ini. Jadi, revisi tak mungkin, dan apalagi Perppu karena tak ada alasan kegentingan yang memaksa,” tegas Koordinator Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) Sabastian Salang di Kompleks Parlemen, Senayan Jakarta, Kamis (29/3/2018).

KPK kata Sabastian, memeng pernah menyebut sebanyak 90 % paslon kepala daerah berpotensi terjerat hukum, tapi kemudian diralat. “Apa jadinya kalau 90 % itu kena kasus hukum? Pasti akan ada kegoncangan politik,” kata dia.

Lalu apakah perlu Perppu atau revisi UU Pilkada? Menurut Sabastian, kalau Perppu tak ada kegentingan, kecuali 90% kepala daerah menjadi tersangka.

“Juga tak mungkin revisi UU hanya untuk kepentingan pilkada 2018 ini, melainkan revisi untuk pilkada ke depan,” pungkas Sabastian lagi.

Hal itu didukung oleh politisi Gerindra Arteria Dahlan. Wakil Ketua Komisi II DPR ini tetap mendesak KPK untuk melanjutkan proses hukum bagi paslon yang memang terkena kasus hukum.

“Gerindra mendukung dan meminta KPK melanjutkan proses hukum itu,” katanya singkat.

KOMENTAR
Tags
Show More

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

Close