Energi & Tambang

Tak Mau Bayar Proyek, SKKMigas Dilaporkan ke Ombudsman dan Presiden

JAKARTA, SENAYANPOST.com – PT Global Haditech melalui kuasa hukum Hendropriyono & Associates (HP&A) melaporkan SKKMigas ke Ombudsman RI karena membandel tidak membayar biaya proyek sebesar Rp39.569.200.000, Selasa (14/7/2020).

Kewajiban membayar itu sudah diputuskan Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) dan dinyatakan berkekuatan hukum tetap oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

Selain ke Ombudsman pengaduan tentang hal yang sama juga disampaikan kepada Presiden RI dan sejumlah instansi terkait seperti Menko Maritim dan investasi, Menteri BUMN, Menteri ESDM, dan lainnya.

Kepada Ombudsman, kuasa hukum menyampaikan permohonan agar sebagai instansi yang berwenang mengawasi penyelenggara negara Ombudsman dapat melakukan pengawasan terhadap SKKMigas yang dengan sengaja tidak mematuhi putusan eksekusi Pengadilan Negeri dan putusan BANI.

Sedangkan dalam surat yang ditujukan kepada Presiden RI, Supriyadi Adi dkk menyampaikan permohonan agar Presiden dapat memberikan jaminan hak-hak dasar kepada warga negara, klien mereka, dan memberikan sanksi kepada instansi (SKKMigas) yang tidak mematuhi hukum.

Kepada wartawan di Jakarta Selasa (14/7/2020) Supriyadi Adi, advokat dari Kantor Hukum HP&A menjelaskan, pengaduan itu disampaikan karena SKKMigas telah mengabaikan putusan BANI yang dinyatakan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (inkracht).

Menurut Supriyadi Adi sebagai instansi negara semestinya SKKMigas mematuhi hukum dengan melaksanakan kewajibannya itu, kenyataannya sudah lewat waktu yang ditetapkan pengadilan hingga saat ini kewajiban pembayaran proyek tersebut tak kunjung dilaksanakan. Akibatnya PT Global Haditech, kliennya, berhenti beroperasi karena kehabisan modal.

“Sungguh disesalkan, sebagai institusi negara mestinya SKKMigas melaksanakan putusan yang berkekuatan hukum tetap, tapi diabaikan begitu saja. Ini sangat ironis, bertentangan dengan prinsip good governance yang tengah digaungkan pemerintahan Presiden Joko Widodo saat ini,” kata Supriyadi Adi.

Dalam surat pengaduan tersebut diuraikan kronologi terjadinya perjanjian antara PT Global Haditech dengan SKKMigas. Dalam perjanjian tertanggal 6 Maret 2017 PT Global Haditech dipercaya untuk membangunkan Sistem Monitoring Produlsi Minyak Bumi Berbasis Online Real Time oleh SKKMigas.

Dalam perjalanan proyek dengan nilai kontrak sebesar Rp.58.190.000.000. Setelah melalui sejumlah adendum perjanjian sebelum jangka waktu kontrak berakhir, pada 29 November 2017 SKKMigas mengirim surat agar PT Global Haditech menghentikan aktivitas pekerjaan. Kedua pihak kemudian bersepakat penghitungan penyelesaian hasil pekerjaan.

Namun kemudian SKK Migas pada 30 November 2017 menyatakan menolak hasil pekerjaan yang dilakukan PT Global Haditech sehingga menimbulkan perselisihan. Untuk menyelesaikannya ditunjuk Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI).

Hasilnya BANI menghukum SKKMigas untuk melakukan pembayaran atas pekerjaan yang dilaksanakan PT Global Haditech sebesat Rp 39.569.200.000 selambat-lambatnya 45 hari setelah penetapan.

SKKMigas tidak melaksanakan kewajibannya, alih-alih malah mengajukan permohonan penolakan atas putusan BANI tersebut ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Permohonan itu tidak dikabulkan dan diputus pada 6 Januari 2020.

PT Global Haditech kemudian menindaklanjuti dengan mengajukan penetapan eksekusi atas putusan BANI tersebut ke PN Jakarta Selatan. Permohonan dikabulkan pada tanggal 10 Juni 2020. Tidak juga dilaksakan, PN Jaksel pada 24 Juni 2020 melalukan teguran (aanmaning) terhadap SKK Migas untuk melaksanakan putusan selambatnya 8 hari sejak ditetapkan.

Merasa terus diabaikan, PT Global melalui kuasa hukum Hendropriyono & Associates kemudian melayangkan pengaduan ke Ombudsman agar mengawal pelaksanaan kewajiban yang harus ditunaikan SKKMigas. Juga kepada Presiden agar memberikan jaminan hukum terhadap warga negara, dalam hal ini PT Global Haditech. (WS)

KOMENTAR
Tag
Show More
Back to top button
Close
Close