Tak Disinggung dalam Pidato Kenegaraan, DPR: Pemerintah Tak Ingin Perbaiki Hukum

Tak Disinggung dalam Pidato Kenegaraan, DPR: Pemerintah Tak Ingin Perbaiki Hukum

JAKARTA, SENAYANPOST.com – Anggota DPR menilai masih banyak permasalahan yang belum diangkat dalam Pidato Kenegaraan Kepala Negara, salah satunya persoalan hukum.

Kondisi hukum Indonesia yang tidak baik-baik saja justru tidak diangkat dalam pidato kenegaraan tersebut. Contohnya adalah pelarian terpidana Kasus Hak Tagih (Cassie) Bank Bali, Djoko Tjandra yang melibatkan Jendral di Kepolisian.

“Saya merasa pidato itu terlalu banyak hal yang belum diangkat dengan kondisi Indonesia di 75 tahun,” kata Anggota Komisi III DPR RI Habib Aboe Bakar Alhabsyi, usai mengikuti sidang tahunan MPR di Gedung Parlemen, Jakarta, Jumat (14/8/2020).

Karena minimnya pembahasan hukum itu, Aboe Bakar Alhabsyi berpandangan pemerintah seperti tak punya keinginan untuk memperbaiki wajah hukum di Indonesia.

Sehingga menurutnya perlu adanya upaya bersama pemerintah dan DPR untuk menyelesaikan permasalahan hukum Indonesia.

“Paling tidak di masalah hukum saja terlalu banyak yang tidak terungkap dan tidak ada kelihatan ada ikhtiar untuk semangat penyelesaian permasalahan,” tuturnya.

“Jadi sehingga menurut saya oke-oke saja sebagai pidato tetapi kementerian dan DPR harus terus memfollow-up dan menegakkan hal-hal yang belum terungkap oleh Presiden,” pungkasnya.

Sebelumnya, dalam pidato kenegaraannya Presiden Joko Widodo menyinggung berbagai macam persoalan, salah satunya hukum. Namun aspek hukum ini tidak terlalu rinci dibahas Presiden dalam pidatonya, Jokowi hanya menegaskan hukum harus ditegakkan tanpa pandang bulu. (Jo)