Hukum

Tak Diberi Status “Justice Collaborator”, Eni Mengaku Kecewa

JAKARTA, SENAYANPOST.com – Jaksa Penuntut Umum (JPU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Lie Putra Setiawan menolak permohonan Anggota Komisi VII DPR dari fraksi Partai Golkar Eni Maulani Saragih sebagai saksi pelaku yang bekerja sama dengan penegak hukum (justice collaborator) di pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, Rabu (6/2/2019).

Menerima penolakan ini, Eni Maulani Saragih mengaku kecewa.

“Bagaimana pelaku korupsi ini semakin habis? Saya menyampaikan apa adanya, membuka semuanya, tidak dilihat sama sekali itu yang meringankan,” kata Eni, usai persidangan.

Ia menambahkan, saya mencoba mengembalikan walaupun saya sadar waktu itu ada penerimaan, pakai kuitansi. Saya tidak menyangka itu adalah suap dan saya juga menyampaikan di persidangan tapi tidak membuat jadi ringan.

Sebelumnya, JPU KPK Lie Putra Setiawan membacakan Surat Edaran Mahkamah Agung.

“Sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia No 4/2011 tentang Perlakuan bagi Pelapor Tindak Pidana dan Saksi Pelaku yang Bekerja Sama, maka permohonan ‘justice collaborator’ yang diajukan oleh terdakwa tidak dapat dikabulkan,” kata JPU KPK Lie Putra Setiawan.

Dalam perkara ini Eni dituntut 8 tahun penjara ditambah denda Rp300 juta subsider 4 bulan kurungan karena terbukti menerima menerima Rp10,35 miliar 40 ribu dolar Singapura dari pengusaha yang bergerak di bidang energi dan tambang.

JPU KPK juga menuntut pidana tambaham berupa pembayaran uang sejumlah Rp10,35 miliar ditambah 40 ribu dolar Singapura. Eni sudah mengembalikan total Rp4,05 miliar kepada KPK.

Selain itu, JPU KPK juga menuntut pencabutan hak Eni Saragih untuk dipilih dalam jabatan publik selama 5 tahun sejak Eni Maulani Saragih selesai menjalani pidana pokok.

Dalam surat tuntutan, JPU KPK menolak memberikan status JC karena menilai Eni sebali pelaku utama.

“Terkait permohoan justice collaborator yang diajukan terdakwa kepada pimpinan KPK dapat kami sampaikan bahwa terdakwa cukup kooperatif mengakui perbuatannya di dalam proses persidangan sehingga membantu pentunt umum dalam membutkikan perkara ini. Namun terdakwa selaku anggota Komisi VII DPR periode 2014-2019 merupakan pelaku utama dalam perkara ini,” tambah JPU Lie. (JS)

KOMENTAR
Tags
Show More
Back to top button
Close
Close