Teknologi

Tahun Depan, Fintech Wajib Lapor ke PPATK

JAKARTA, SENAYANPOST.com – Tahun depan perusahaan teknologi finansial (fintech) wajib lapor ke Pusat Pelaporan Analisis dan Transaksi Keuangan (PPATK). Hal ini. akan dituangkan dalam aturan PPATK mengenai fintech.

Revisi peraturan terkait fintech tersebut ditargetkan selesai pada 2020 untuk memitigasi risiko penyalahgunaan teknologi itu dalam Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU).

Kepala PPATK Kiagus Ahmad Badaruddin mengatakan, fintech yang berpotensi disalahgunakan itu yakni layanan pinjam meminjam dalam jaringan dan layanan urun dana melalui penawaran saham (equity crowd funding).

“Fintech punya kewajiban sebagai pihak pelapor sama dengan penyedia jasa keuangan lainnya,” kata Badaruddin acara dalam refleksi akhir tahun di Jakarta, Jumat (13/12/2019).

Selain berkewajiban melaporkan keuangan kepada PPATK, lanjut Badaruddin, fintech tersebut juga diminta menerapkan prinsip mengenali pengguna jasa.

Saat ini, aturan fintech wajib lapor kepada PPATK masih belum termasuk dalam regulasi sesuai pasal 17 ayat 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan TPPU.

Selain itu, Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2015 tentang pihak pelapor dalam pencegahan dan pemberantasan TPPU. Sebelumnya, PPATK melakukan pembahasan initial draf Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2015 tersebut.

PPATK melibatkan Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Kementerian Koperasi dan UKM, Kementerian Perdagangan, dan asosiasi penyelenggara fintech. Pihaknya, lanjut dia, juga mengajukan permohonan izin prakarsa atas penyusunan rancangan peraturan pemerintah kepada Sekretariat Negara.

“Apa yang dikenakan terhadap pihak pelapor lainnya seperti perbankan, maka Fintech dan pihak penyelenggara kripto berkewajiban patuh menyampaikan laporan. OJK mencatat sampai 30 September 2019 total jumlah penyelenggara fintech terdaftar dan berizin sebanyak 127 perusahaan,” kutipnya.

Sedangkan aset kripto, kata dia, diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 99 tahun 2018 tentang Kebijakan Umum Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Aset Kripto.

“Dalam peraturan itu, aset kripto ditetapkan sebagai komoditi yang dapat dijadikan subyek kontrak berjangka yang diperdagangkan di bursa berjangka,” tutupnya.

KOMENTAR
Tag
Show More
Back to top button
Close
Close