Opini

Tafsir Ketuhanan yang Berkebudayaan #2

Oleh Ngatawi al-Zastrouw

TAFSIR PEJORATIF terhadap frasa “Ketuhanan Yang Berkebudayaan” juga dikaitkan dengan posisi sila Ketuhanan versi Bung Karno dengan versi Piagam Jakarta dan Pembukaan UUD 45.

Mereka menafsirkan Pancasila versi Bung Karno mengabaikan Ketuhanan, dan sekuler, karena meletakkan sila Ketuhanan sebagai sila terakhir yang posisinya di bawah.

Agar tidak terjebak pada penafsiran yang banal (ngawur), ada baiknya kita lihat penggalan pidato Bung Karno berikut ini:
Nabi Muhammad SAW telah memberi bukti yang cukup tentang verdraagzaamheid tentang menghormati agama-agama lain. Nabi Isa pun telah menunjukkan verdraagzaamheid itu. Marilah kita di dalam Indonesia merdeka yang kita susun ini –sesuai dengan itu— menyatakan bahwa prinsip kelima dari negara kita ialah Ketuhanan yang berkebudayaan. Ketuhanan yang berbudi pekerti yang luhur, Ketuhanan yang hormat menghormati satu sama lain. Hatiku akan berpesta raya, jikalau saudara-saudara menyetujui bahwa Negara Indonesia merdeka berazaskan Ketuhanan Yang Maha Esa !
Di sinilah, dalam pengakuan azas yang kelima inilah, saudara-saudara, segenap agama yang ada di Indonesia sekarang mendapat tempat sebaik-baiknya. Dan negara kita ber-Tuhan pula!
Ingatlah, prinsip ketiga –permufakatan, perwakilan— di situlah tempatnya kita mempropagandakan ide kita masing-masing dengan cara yang tidak onverdraagzaam yaitu dengan cara yang berkebudayaan (Pidato 1 Juni 1945).

Teks ini secara tegas menjelaskan Negara Indonesia berazaskan Ketuhanan Yang Maha Esa yang diekspresikan melalui tindakan yang berbudi pekerti luhur yang dalam Islam dikenal dengan istilah akhlakul karimah.

Bentuk dari akhlakul karimah dalam kehidupan berbangsa adalah saling mengormati terhadap perbedaan keyakinan atau agama dan perbedaan dalam berketuhanan. Jelas di sini pengertian Ketuhanan Yang Berkebudayaan bukan sebagai pengganti terhadap sila Ketuhanan Yang Maha Esa, tetapi justru sebagai bentuk pengejawantahan dari sila Ketuhanan Yang Maha Esa.

Hal ini terlihat dalam teks pidato Bung Karno yang menyebut frasa Ketuhanan Yang Berkebudayaan disebut satu paragraf (senafas) dengan sila Ketuhanan Yang Maha Esa.

Dari pidato itulah Soekarno merumuskan Pancasila dengan meletakkan sila Ketuhanan Yang Maha Esa pada sila terakhir.

Ini bisa dimaknai, asumsi dasarnya, Ketuhanan merupakan tujuan akhir dari sila-sila yang ada. Artinya, pelaksanaan keempat sila versi Bung Karno; Kebangsaan Indonesia; Internasionalisme atau perikemanusiaan; Mufakat atau demokrasi dan Kesejahteraan Sosial merupakan ekspresi kebudayaan yang semuanya harus ditujukan kepada Allah sebagai tujuan akhir.

Jadi penempatan Sila Ketuhanan di akhir sila bukan berarti merendahkan atau mengabaikan Tuhan, tetapi justru bentuk pemuliaan karena didudukkan sebagai fondasi dan menjadi tujuan akhir dari pengamalan keempat sila.

Melihan isi pidato Bung Karno di atas, bisa dikatakan spirit dari susunan Pancasila versi Bung Karno merupakan ekspresi sufistik, yang menganggap Tuhan (Allah) adalah tujuan akhir dari setiap amal berbuatan manusia.

Bagi kaum sufi, Allah tidak ditaruh di depan, tetapi di ujung perjalanan sebagai tujuan utama dan terakhir. Ini bisa kita lihat pada tahapan laku hidup (maqamat) sufis, misalnya Abu Nasr al-Sarraj al-Tusi dalam kitab al-Luma’ menyebutkan urutan qamat sufi, mulai al-taubah, al-wara’, al-zuhud, al-faqr, al-tawakkal dan berujung pada al-ridla.

Imam al-Ghazali dalam kitabnya Ihya’ Ulum al-Din mengatakan bahwa maqamat tasaawuf itu ada delapan, dimuali dari al-taubah, al-shabr, al-zuhud, al-tawakkal, al-mahabbah, alma’rifah, dan pada akhirnya adalah al-ridla.

Dalam spirit inilah sebenarnya Bung Karno meletakkan Ketuhanan sebagai sila terakhir, sebagaimana terlihat dalam pidatonya. Inilah spirit dari Ketuhanan Yang berkebudayaan.

Penempatan sila Ketuhanan sebagai sila terakhir dan diletakkan di bawah ini ditentang para tokoh Islam dan ulama. Mereka menginginkan Ketuhanan ditaruh sebagai sila pertama dengan asumsi ketuhanan harus menjadi yang utama, yang menjiwai sila-sila yang ada di bawahnya.

Artinya keempat sila itu harus mencerminkan nilai-nilai Ketuhanan, dengan demikian dia harus diletakkan yang paling atas.

Perdebatan muncul dalam sidang tim sembilan yang membahas rumusan Pancasila Bung Karno. Pandangan para ulama dan golongan Islam ini diterima sehingga sila Ketuhanan ditempatkan di atas menjadi sila pertama dan berlaku hingga sekarang.

Penempatan Sila Ketuhan sebagai sila pertama ini bisa dikatan sebagai cerminan pola pikir perspektif fiqih yang simbolik formal. Dalam pandangan kaum fiqih, kemuliaan sila Ketuhanan harus dicerminkan secara simbolik dalam tata urutan sila Pancasila.

Kalau sila Ketuhanan di letakkan sebagai sila terakhir dan ditaruh di bawah, dikhawatirkan akan menimbulkan kesalahan persepsi, timbul anggapan melecehkan Tuhan dan agama, atau muncul pemikiran Ketuhanan tidak penting.

Dengan meletakkan sila Ketuhanan pada sila pertama maka tafsirnya bukan lagi “Ketuhanan yang Kerkebudayaan” tetapi menjadi “Kebudayaan Yang Berketuhanan”.

Melihat spirit, kerangka pikir filofis secara mendalam, sebenarnya tidak ada perbedaan prinsip dan mendasar antara Pancasila versi Bung Karno dan Pancasila yang ada sekarang terkait dengan asumsi mengenai sila Ketuhanan.

Keduanya sama-sama menginginkan negara ini berdasarkan Ketuhanan dan menginginkan semua warga bangsa bertuhan.
Keduanya juga sama-sama menempatkan sila Ketuhanan di tempat yang mulia dan sakral. Baik perspektif bung Karno yang sufistik maupun perspektif fiqih yang simbolik-formal keduanya sama-sama sepakat bahwa Ketuhanan menjadi azas dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Ini artinya, baik frasa “Ketuhanan Yang Berkebudayaan” maupun “Kebudayaan yang berketuhanan” sama-sama cerminan dari spirit religiusitas.

Perbedaan terjadi pada tataran perspektif. Memang dengan susunan Pancasila yang ada sekarang akan lebih tepat penggunaan frasa Kebudayaan Yang Berketuhanan.

Tetapi melihat fenomena ummat beragama yang anti kebudayaan, sehingga dengan gampang menista, mecaci, menebar kebencian dan memfitnah sesamanya atas nama agama, maka bisa difahami kalau muncul inisiatif mengaktualisasikan gagasan Bung Karno mengenai Ketuhanan Yang Berkebudayaan.

Rasanya tidak perlu menentang inisiatif tersebut dengan membuat tuduhan dan tafsir-tafsir yang distirotif untuk meligitimasi tuduhan tersebut. Akan lebih baik jika dilakukan dialog dan tabayyun untuk menentukan langkah terbaik agar Pancasila dapat diwujudkan dalam laku hidup.

Menolak inisiatif tersebut dengan cara menafsirkan frasa Ketuhanan Yang Berkebudayaan sebagai bentuk sekularisasi Pancasila, disusupi atheisme, melecehkan agama dan berbagai tudingan negatif lainnya, sama saja dengan mencabut spirit religiusitas dari frasa tersebut. Dan ini artinya tafsir tersebut tidak saja a historis tetapi juga distortif, sehingga cenderung menjadi plintiran daripada tafsiran.*****

KOMENTAR
Tag
Show More
Back to top button
Close
Close