Konsultasi Hukum

Syarat Tambahan Pengajuan Cerai Bagi PNS

Pertanyaan

Saya memiliki seorang teman bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) atau Aparatur Sipil Negara dalam rumah tangganya sudah tidak ada kecocokan dan ingin menceraikan pasangannya, ternyata teman saya harus memenuhi syarat tambahan sebelum mengajukan gugatan  atau permohonan perceraian ke Pengadilan. Pertanyaanya syarat apa yang harus dipenuhi dan apa akibat hukumnya bila teman saya itu langsung saja mengajukan gugatan atau permohonan perceraian tanpa melengkapi persyaratan ?

 

Kodir Lampung.

 

Jawaban :

Bahwa pada dasarnya setiap orang yang akan mengajukan gugatan atau permohonan cerai bisa langsung ke Pengadilan, untuk teman saudara yang PNS juga bisa langsung mengajukan ke Pengadilan tetapi harus siap menerima resiko dari instansi dia bekerja.

Untuk seorang PNS agar tidak menerima resiko sebelum mengajukan gugatan atau permohonan cerai sebaiknya harus ijin atasannya sebagai syarat tambahan.

Seorang PNS yang akan mengajukan perceraian harus memenuhi syarat tambahan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 1990 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi PNS.

Dalam peraturan tersebut sebagai Penggugat atau permohonan cerai wajib mengajukan permohonan izin sebelum mengajukan gugatan ke Pengadilan,sedangkan bagi PNS yang dalam kedudukannya sebagai Tergugat, sebelum memenuhi panggilan pengadilan wajib memberitahukan adanya gugatan perceraian yang diajukan oleh pasangannya selambat-lambatnya 6 (enam) hari kerja setelah menerima panggilan dari pengadilan.

PNS dalam mengajukan permohonan izin atau pemberitahuan adanya gugatan perceraian harus diajukan dan dibuat  secara tertulis kepada atasan PNS di instansinya dengan mencantumkan alasan-alasan yang mendasari perkara perceraian dan setelah mendapat ijin atau persetujuan dari instansinya  baru bisa mengajukan gugatan selaku Penggugat dan atau selaku Pemohon cerai.

Bahwa kemudian setelah proses perceraian di pengadilan selesai, maka PNS tersebut harus melaporkan perceraian dalam waktu selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sejak putusnya perkawinannya dan apabila tidak melaporkan maka akan dijatuhi salah satu hukuman disiplin  sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah  Nomor  53 Tahun 2010 sebagai pengganti dari Peraturan Pemerintah No. 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disipilin Pegawai Negeri Sipil.

 

Demikian jawaban ini, semoga bermanfaat

 

LKBH INTAN Bandar Lampung.

KOMENTAR
Tag
Show More
Back to top button
Close
Close