Konsultasi Hukum

Syarat Pemilih dalam Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota

Sebentar lagi, pemilihan kepala daerah Gubernur, Bupati, Walikota secara serentak akan segera dimulai lagi, bila ada seorang warga negara belum mempunyai KTP elektronik dan umur baru memasuki 17 tahun tentu tidak bisa begitu saja datang ketempat pemungutan suara untuk menggunakan hak pilihnya karena pengalaman yang lalu melihat orang akan menyalurkan hak pilihnya ditolak oleh Petuga sPemungutan Suara di TPS.

Pertanyaan, bagaimana seharusnya seseorang yang sudah memiliki hak pilih agar tidak kehilangan hak pilihnya hanya karena belum memiliki KTP elektronik, juga seseorang yang baru memasuki usia 17 tahun pada saat pemungutan suara atau seorang yang belum 17 tahun tetapi sudah menikah?

Nusanto, Bandar lampung.

Jawaban:

Dasar dari Pemilihan Kepala Daerah Gubernur, Bupati dan Walikota adalah Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang.

Dalam pelaksanaannya Komisi Pemilihan Umum RI selaku penyelenggara pemilihan mengeluarkan Peraturan KPU Nomor 19 Tahun 2019 sebagai perubahan dari Peraturan KPU Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.

Menjawab pertanyaan, kami mengacu pada Peraturan KPU Nomor 19 Tahun 2019 yakni;

– Agar seseorang dapat menggunakan hak pilihnya agar tidak kehilangan hak pilih, sebelumnya haru smasuk daftar pada saat tahapan pendataan pemilih, hal ini pertegas dalam pasal 5 ayat 1 & 2 yang mengatakan, “Untuk dapat menggunakan hak memilih dalam Pemilihan, Warga Negara Indonesia harus terdaftar sebagai Pemilih kecuali yang ditentukan lain dalam undang-undang” dengan syarat genap berusia 17 tahun atau lebih pada hari pemungutan suara atausudah /pernah kawin, tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

– Bagi Pemilih yang belum genap berumur 17 (tujuh belas) tahun pada hari pemungutan suara tetapi sudah/pernah kawin dibuktikan dengan akta perkawinan/bukun ikah, Kartu Tanda Penduduk Elektronik, atau Surat Keterangan.

– Sedangkan bagi Pemilih belum mempunyai KTP Elektronik dapat menggunakan Surat Keterangan yang diterbitkan dinas yang menyelenggarakan urusan kependudukan dan catatan sipil setempat.

Demikian jawaban ini semogaber manfaat.

Supriyadiadi/Konsultan Hukum LKBH Intan Bandarlampung

KOMENTAR
Tag
Show More
Back to top button
Close
Close