Survei Indikator September Sebut Mayoritas Responden Minta PSBB Dihentikan

Survei Indikator September Sebut Mayoritas Responden Minta PSBB Dihentikan
Suasana DKI Jakarta saat PSBB Transisi (foto Bisnis.com)

JAKARTA, SENAYANPOST.com - Persepsi masyarakat terkait Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) cenderung fluktuatif dalam rentang Mei-September 2020. Hal ini diungkapkan Lembaga Survei Indikator Politik Indonesia dalam surveinya.

Berdasarkan hasil survei nasional 'Mitigasi Dampak Covid-19: Tarik Menarik Kepentingan Ekonomi dan Kesehatan' pada Mei 2020, sebanyak 50,6 persen responden survei menyebut bahwa sebaiknya PSBB sebaiknya dilanjutkan agar penyebaran virus Covid-19 bisa diatasi.

Sementara itu 43,07 persen sisanya responden merasa PSBB sudah cukup dan bisa dihentikan agar ekonomi segera berjalan.

Angka tersebut berubah drastis dua bulan kemudian. Pada Juli 2020 jumlah responden yang menyebut PSBB dilanjutkan agar penyebaran virus corona/covid-19 bisa diatasi turun hingga 34,72 persen.

Sebaliknya responden merasa PSBB sudah cukup dan bisa dihentikan agar ekonomi segera berjalan meningkat hingga 60,55 persen.

Namun dua bulan setelahnya, yakni September 2020 terlihat bahwa masyarakat merasa agar PSBB dilanjutkan kembali meningkat menjadi 38,95 persen. Sementara itu, responden yang merasa PSBB sudah cukup dan bisa dihentikan agar ekonomi segera berjalan meningkat hingga 54,95 persen.

"Terkait dengan kebijakan PSBB, tampak ada sedikit penguatan terhadap keberlanjutannya, sebaliknya, ada kecenderungan sedikit penurunan terhadap aspirasi agar PSBB bisa dihentikan," kata Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi dalam diskusi daring, Minggu (18/10/2020).

Selain itu, terjadi dinamika yang cukup signifikan terkait persepsi masyarakat soal isu prioritas, antara kesehatan dan perekonomian.

Temuan pada September 2020 tampak kembali kepada persepsi publik pada Mei 2020 yang lalu, di mana prioritas kesehatan kembali menjadi perhatian mayoritas publik, 60,4 persen. Sebaliknya, isu perekonomian sekitar 36,2 persen.

"Pergeseran ini signifikan dibandingkan dengan temuan pada Juli 2020 yang lalu. Pergeseran tersebut terjadi di setiap segmen demografi dan wilayah, dan pergeseran terbesar terutama terjadi pada kelompok pendidikan dan pendapatan yang semakin rendah, dan wilayah Banten, DKI dan Jawa Tengah," katanya.

Adapun, survei dilakukan menggunakan kontak telpon kepada responden. Sampel sebanyak 1200 responden dipilih secara acak dari kumpulan sampel acak survei tatap muka langsung yang dilakukan Indikator Politik Indonesia pada rentang Maret 2018 hingga Maret 2020.

Indikator memiliki sebanyak 206.983 responden yang terdistribusi secara acak di seluruh nusantara pernah diwawancarai secara tatap muka langsung dalam rentang 2 tahun terakhir. Secara ratarata, sekitar 70% di antaranya memiliki nomor telpon.

Jumlah sampel yang dipilih secara acak untuk ditelpon sebanyak 5.614 data, dan yang berhasil diwawancarai dalam durasi survei yaitu sebanyak 1200 responden.

Dengan asumsi metode simple random sampling, ukuran sampel 1.200 responden memiliki toleransi kesalahan (margin of error--MoE) sekitar ±2.9 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen.

Sampel berasal dari seluruh provinsi yang terdistribusi secara proporsional. Survei dilakukan pada 24-30 September 2020. (ws)