Lintas Daerah

Surat Panggilan Palsu KPK Beredar di Blitar

BLITAR, SENAYANPOST.com – Pemerintah Daerah Kabupaten Blitar sempat menjadi bulan bulanan beredarnya surat panggilan dari KPK Jakarta yang di tujukan ke beberapa staf OPD juga kepala OPD termasuk kepada Bupati Blitar.

Surat panggilan dari Komisi Anti Rasuah tersebut tertanggal 10 Oktober 2018 itu menjadi pembicaraan luas di masyarakat Blitar dan para ASN (Aparatur Sipil Negara) di lingkungan Pemkab Blitar.

Bupati Blitar Riyanto mengakui bahwa beberapa staf menerima Surat panggilan dari KPK yang disertai beberapa petikan keputusan masalah Korupsi, mereka di panggil untuk di dengar kesaksiannya dalam dugaan kasus Pidana Korupsi termasuk dirinya sebagai Bupati pada hari Senin (15/10/2018).

Menurut Riyanto, surat surat tersebut di kirim melalui seseorang yang di titipkan petugas jaga, oleh petugas jaga kantor langsung di teruskan kepada staf yang dituju, tanpa ada penerimaan atau surat pengiriman dari KPK.

”Jadi kami masih melakukan koordinasi dengan pihak KPK, kebenaran surat panggilan itu, kan semuanya harus adanya kroscek, kita semua siap memenuhi panggilan tersebut, wong kita juga mendukung pemberantasan korupsi,” tegas Bupati Riyanto, Minggu (14/10/2018).

Untuk di ketahui, jauh sebelum beredarnya surat panggilan dari KPK yang di tanda tangani oleh Panca Purba selaku Penyidik mewakili Deputy Penindakan selaku Direktur Penindakan KPK yang berstempel Burung Garuda dalam Lingkaran dengan Nomor Surat.Spgl/5371/DIK.01-00/30/09/2018. Sebelumnya telah beredar isu bahwa KPK akan memanggil beberapa pejabat Pemkab Blitar dan Bupati , karena di duga terlibat korupsi.

Sementara menurut PLT kepala Dinas PUPR Kab.Blitar Puguh Imam Santoso mengakui kalau stafnya menerima surat panggilan dari KPK, namun semuanya akan di lakukan Kroscek atas surat tersebut, karena menurut Puguh, karena surat tersebut langsung ke alamat yang bersangkutan, pihaknya tidak tahu siapa yang mengantar surat tersebut.

“Jadi pada hari Jumat (13/10), ada surat dari KPK di atas Meja kerja staf kami, setelah dibuka di hadapan saya dan staf lainya, ternyata surat panggilan dari KPK,” terang Puguh Imam Santoso.

Akhirnya pihak Pemkab.Blitar melakukan koordinasi langsung ke KPK, atas surat panggilan dari KPK ternyata hal tersebut tidak benar,yang artinya bahwa Komisi Anti Rasuah (KPK) tersebut tiak pernah mengirim surat panggilan kepada siapapaun, termasuk untuk wilayah Kabupaten Blitar.

“Dan setelah kita koordinasi dengan pihak KPK,menyebutkan bahwa pihak KPK tidak pernah membuat atau mengirim surat panggilan tersebut, hal itu di sampaikan oleh Jubir KPK Mas Febri, jadi semua surat yang beredar itu adalah Hoax,” terang Puguh Imam Santoso, yang dibenarkan oleh Bupati Blitar Riyanto. (AF)

KOMENTAR
Tags
Show More
Close