Lintas Daerah

Sumedang Berlakukan Karantina Wilayah Hari Ini

JAKARTA, SENAYANPOST.com – Pemkab Sumedang memberlakukan karantina wilayah parsial mulai hari ini, (1/4/2020). Karantina wilayah parsial ini berlaku hingga Selasa (14/4).

Bupati Sumedang Dony Ahmad Munir mengatakan di perbatasan pintu masuk, seperti Kecamatan Jatinangor, Cikaramas, Tanjungmedar, Cikamurang Ujung Jaya, dan Tomo dibuat posko pemeriksaan. Semua orang yang masuk ke Kabupaten Sumedang akan diperiksa terlebih dulu, termasuk warga yang pulang kampung.

“Pemeriksaan dilakukan petugas Dinas Perhubungan yang bersinergi dengan TNI/POLRI, Sub Denpom, Dinkes dan Camat. Kendaraan yang masuk diperiksa, warga didata dan diharapkan warga yang masuk ke Sumedang sudah memiliki hasil rapid test dari daerah asal. Upaya ini untuk mencegah penularan COVID-19,” ujar Dony, dalam keterangannya, Rabu (1/4).

Dony menganjurkan warganya tetap di rumah kecuali ada kebutuhan yang sangat mendesak. Satpol PP di setiap kecamatan dibantu anggota polisi dari Polsek setempat akan melakukan patroli setiap hari membubarkan kerumunan orang dan meminta warga kembali ke rumah.

“Untuk jaring pengaman sosial sudah disiapkan Pemkab Sumedang. Warga Sumedang yang terdampak langsung akibat COVID-19 karena tetap di rumah, bekerja dari rumah dan belajar di rumah,” kata Dony.

“Sehingga para pedagang di sekolah, penarik becak, ojek dan pekerja sektor informal lainnya kehilangan penghasilan. Pemkab Sumedang akan memberikan bantuan sembako kepada warga yang terdampak langsung dan minggu ini bisa terealisasi,” lanjut Dony.

Sebelumnya, Presiden Jokowi menyatakan bahwa pemerintah memilih opsi Pembatasan Sosial Berskala Besar untuk menangani corona. Hal itu pun sudah tertuang dalam PP yang sudah diteken Jokowi per tanggal 31 Maret 2020.

Dalam PP itu, disebutkan bahwa daerah diberi kewenangan untuk melakukan Pembatasan Sosial Berskala Besar atau pembatasan terhadap pergerakan orang dan barang di wilayah mereka. Namun, hal itu harus atas persetujuan Menteri Kesehatan.

Dengan penetapan itu, Jokowi berharap pemerintah daerah tidak membuat kebijakan sendiri untuk mencegah corona.

“Para kepala daerah tidak membuat kebijakan sendiri yang tidak terkoordinasi. Semua kebijakan daerah harus sesuai peraturan berada dalam koridor UU, PP serta Keppres tersebut,” ucap Presiden Jokowi dalam siaran pers, Selasa (31/3).

KOMENTAR
Tag
Show More
Back to top button
Close
Close