Subholding Pertamina, BUMN: Bisnis Fosil akan Ditinggalkan dan Beralih ke Bisnis Baterai

Subholding Pertamina, BUMN: Bisnis Fosil akan Ditinggalkan dan Beralih ke Bisnis Baterai

JAKARTA, SENAYANPOST.com - Subholding di PT Pertamina (Persero) tidak akan melanggar amanah Pasal 33 UUD 1945. Meskipun subholding membuat penugasan negara kepada Pertamina akan diteruskan ke anak-anak usaha yang berorientasi komersial.

Menurut Staf Khusus Menteri BUMN Arya Sinulingga, pembentukan subholding memang perlu dilihat kesesuaiannya dengan UU yang ada. Namun di sisi lain, ia menekankan subholding perlu dilakukan karena memberi manfaat efisiensi dan efektivitas bisnis dalam mengejar target-target dan tren energi di masa depan.

"Apakah melanggar dari UU? Ini perlu kita pikirkan, tapi tantangan ke depan yang namanya bisnis fosil itu akan ditinggalkan, kemungkinan kita akan masuk ke bisnis baterai. Dengan begitu, perlu ada perubahan pandangan bisnis Pertamina," terang Arya, pada diskusi virtual, Kamis (22/10/2020). 

Bahkan, lanjut dia, tren energi sudah mulai ada perubahan sejak saat ini. Dunia kini melirik sumber energi yang lebih ramah lingkungan, yang cadangannya masih tersedia banyak. Salah satunya, nikel untuk menjadi baterai. 

"Ke depan, bisa dibilang fosil tidak vital tapi baterai yang vital. Jadi, bisa mengubah cara pandang kita terhadap UU juga, bisnis akan bergerak, tidak stuck (mandek). Misal, dulu nikel bukan yang terpenting, tapi sekarang nikel jadi rebutan orang," jelasnya. 

Karena itu, Kementerian BUMN mempersiapkan perubahan bisnis di tubuh Pertamina melalui pembentukan subholding. Saat ini, rencananya ada enam subholding di BUMN minyak raksasa itu. 

"Nantinya subholding ada shipping, upstream, commercial & trading, gas, refining & petrochemical, power & NRE," jelasnya. 

Sementara itu, Pakar Hukum Tata Negara Yusril Ihza Mahendra menilai kebijakan subholding tak melanggar UU karena tetap sejalan dengan amanah Pasal 33 UUD 1945.

"Pembentukan subholding Pertamina dengan tujuan untuk meningkatkan efisiensi adalah merupakan suatu langkah tepat yang dilakukan dan hal tersebut tidak melanggar konstitusi dan peraturan perundang-undangan," kata Yusril. 

Bahkan, Yusril melanjutkan Mahkamah Konstitusi (MK) pernah memberi pandangan bahwa Pasal 33 UUD 1945 sejatinya tidak menolak privatisasi. Asalkan, privatisasi itu meniadakan penguasaan negara. (Jo)