Catatan dari Senayan

Suara-suara Nyinyir Seputar Mudik Lebaran

MUDIK, tradisi khas Indonesia, tak bisa dipisahkan dengan Hari Raya Idul Fitri. Orang-orang yang tinggal di kota-kota besar berbondong pulang ke kampung halaman. Segala upaya dilakukan agar dapat menemui sanak keluarga. Ada yang menggunakan transportasi udara, naik pesawat, mobil pribadi, kereta api, kapal laut, angkutan umum, sepeda motor, sampai mudik bersama gratis.

Mudik adalah ritual setiap tahun yang terus berulang bagi umat Islam maupun nonmuslim. Bagi bangsa kita mudik adalah bagian dari realitas budaya. Mudik adalah Indonesia. Mudik adalah kita. Mereka yang setahun bekerja keras di kota menyisihkan sebagian kecil, sebagian besar , bahkan hampir semua penghasilannya untuk modal berkumpul dengan sanak keluarga. Berlakulah ungkapan yang terkenal di Jawa, “mangan ora mangan asal kumpul.”

Hitung-hitungan ekonomisnya mudik itu pemborosan besar. Setiap orang mengeluarkan biaya yang tidak sedikit. Mulai dari biaya transportasi, untuk membeli oleh-oleh, menyantuni sanak keluarga, para tetangga, dan biaya hidup selama di kampung halaman. Tapi untuk masyarakat “destinasi” di kampung halaman dan semua pengelola jasa yang berkaitan dengan mudik, akumulasi uang yang terdistribusikan dari jutaan pemudik sangat besar.

Namun menurut ahli ekonomi, mudik memiliki nilai positif. Peredaran uang ke desa-desa meningkatkan daya beli masyarakat. Bank-bank mengeluarkan puluhan, bahkan mungkin ratusan triliun dalam waktu singkat. Setiap individu atau keluarga pemudik sudah pasti mengeluarkan dana untuk keperluan mudik. Hal ini multiplayer efect-nya dapat menggerakkan roda perekonomian di daerah-daerah dan secara nasional.

Rasanya tak relevan lagi bicara tentang pemborosan dalam konteks mudik. Yang sangat relevan adalah bagaimana mudik berlangsung dengan aman dan nyaman. Di sinilah peran pemerintah sebagai public services sangat diperlukan. Pemerintah telah berbuat banyak. Sebagian besar aparat keamanan dikerahkan. Sarana dan prasarana disiapkan.

Lebih-lebih di pemerintahan Jokowi-JK ini pembangunan infrastuktur dikebut sesungguhnya untuk kepentingan jangka panjang. Tapi jangka pendeknya untuk memberikan kenyamanan para pemudik. Antara lain dengan pembangunan jalan-jalan tol, dilakukannya rekayasa lalu lintas, penambahan angkutan ekstra darat, laut dan udara.

Untuk kepentingan jangka pendek ada istilah jalan tol operasional dan fungsional. Yang operasional memang tol itu sudah selesai dan sempurna. Yang fungsional difungsikan hanya pada saat ramainya arus mudik dan arus balik. Libur Lebaran pun diperpanjang dengan harapan ada kelonggaran waktu bagi warga masyarakat untuk berangsur pulanh kampung. Itu semua demi kelancaran kenyamanan kaum pemudik.

Prinsipnya mudik harus aman, nyaman, dan bahagia. Bukan sebaliknya, mudik tidak boleh menderita karena adanya ancaman bahaya keamanan, buruknya sarana transportasi, dan lainnya.

Pemerintah selalu belajar soal penyelenggaraan mudik dari tahun ke tahun. Segala kekurangan tahun sebelumnya selalu diperbaiki tahun berikutnya. Walaupun demikian tetap saja ada kekurangan di sana-sini. Maklum jumlah pemudik setiap tahunnya selalu bertambah sejajar dengan pertambahan penduduk.

Lalu munculah pihak-pihak yang memanfaatkan kekurangan penyelenggaraan mudik ini dengan kritik dari yang lunak sampai yang tajam. Lebih-lebih di tahun politik sekarang ini, momentum mudik dimanfaatkan untuk mencari-cari kesalahan pemerintah dan rezim yang sedang berkuasa. Seolah tidak ada yang beres dengan antisipasi pemerintah terhadap ritual mudik.

Mereka tak pernah objektif membandingkan progres kemajuan upaya dan layanan pemerintah kepada pemudik setiap tahunnya. Tentunya masyarakat tetap lebih objektif, bahwa trend penyelenggaraan mudik terus membaik dari tahun ke tahun. Soal yang nyinyir biar terus menggonggong, kafilah akan tetap berlalu. Memang mengkritik itu pekerjaan yang mudah, tanpa modal dan beban pikiran. Kita tetap menghargai yang terus bekerja.

Wassalam.

KOMENTAR
Tags
Show More
Close