Catatan dari Senayan

Stop Impor Khilafah

POLISI tak mengizinkana acara Temu Khilafah Sedunia dengan titel “Syiar dan Silaturahim Kekhalifahan Se-Dunia 1440 Hijriyah” yang direncanakan digelar di Sentul, Jawa Barat. Alasannya pertemuan itu berpotensi dapat menimbulkan gangguan. Kebijakan Polri itu kita apresiasi karena penolakan paham khilafah oleh mayoritas bangsa Indonesia sudah sangat jelas. Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) sebagai organisasi yang mengusung paham itu ke Indonesia sudah dibubarkan pemerintah.

Pemilihan Umum di Indonesia yang membarengkan Pemilu legislatif dengan pemilihan Presiden adalah perhelatan politik bangsa Indonesia yang akan berlangsung hanya beberapa bulan lagi. Konsentrasi bangsa kita kini adalah menyukseskan gawe besar ini. Adalah sangat wajar kalau perhelatan yang akan menentukan perjalanan bangsa 5 tahun ke depan itu tidak diganggu dengan persoalan yang berpotensi menimbulkan kerawanan.

Perdebatan soal khilafah di Indonesia kita anggap sudah selesai. Paham ini, meminjam bahasa KH Ma’ruf Amin, Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI), tidak hanya ditolak, tapi sudah tertolak oleh bangsa Indonesia, karena bangsa ini sudah sepakat untuk memilih bentuk pemerintahan Republik, dalam Negara Kesatuan berdasarkan Pancasila, bukan dalam bentuk kerajaan, kekhalifahan atau bentuk pemerintahan lain. Karena pilihan negara kesatuan dengan bentuk Republik itu dianggap sangat tepat untuk sebuah negara yang penduduknya multiagama, etnis, ras, dan golongan.

Pengalaman banyak negara di Timur Tengah menunjukkan bahwa upaya memaksakan paham khilafah di negara-negara Islam telah menimbulkan perpecahan dan perang saudara yang tak berkesudahan. Ribuan nyawa melayang, pengusiran dan pengungsian besar-besaran mendatangkan bencana dan derita kemanusiaan yang mengenaskan. Rasanya cukup sudah pengalaman pahit itu kita petik untuk menyelamatkan perjalanan bangsa kita.

Pada hakikatnya khilafah bukanlah sistem pemerintahan yang jelek, tetapi berdasarkan banyak kajian sangat tidak cocok untuk diterapkan di Indonesia. Di negara-negara Islam yang besar seperti Arab Saudi, Iran, dan Irak pun tidak dianut model kekhalifahan. Negara-negara yang sedang bergulat dengan upaya memaksakan model itu malah mengalami kehancuran. Selain itu di beberapa negara paham itu malah terbukti mengundang intervensi pihak-pihak asing dengan berbagai dalih, baik yang rasional maupun irasional.

Sudah tepat adanya kebijakan bahwa Indonesia tidak memberikan peluang sedikit pun untuk masuknya paham itu. Berbagai kajian menunjukkan model pemerintahan yang sekarang ini sudah sangat bagus dan pas dengan kondisi bangsa. Semua komponen bangsa kita terus berupaya menegakkan Negara Kesatuan Republik Indonesia(NKRI) berdasarkan Pancasila. Konstitusi kita pun mengikat sistem itu tetap akan terjaga sampai kapan pun.

Sangatlah mahal risiko yang harus ditanggung bangsa ini jika kita terjebak dengan eksperimentasi ideologi dan sistem pemerintahan. Silakan mereka yang masih mengidolakan model khilafah untuk diterapkan, tapi bukan di negeri ini. Karena itu, pertemuan yang sekalipun hanya membahas soal itu sebaiknya diselenggarakan di tempat lain.

Pertemuan yang mendatangkan pihak luar dengan spirit memboyong paham khilafah akan sangat berbahaya. Belum lagi kemungkinan ditunggangi para pembonceng yang memanfaatkan momentum di tahun politik ini. Biarkan bangsa kita hidup tenteram dengan sistem dan model yang sudah disepakati para founding fathers dan telah diikat erat dengan konstitusi UUD 1945. Karena pilihan itu nyata-nyata telah mampu menjaga keutuhan bangsa.

Salam.

KOMENTAR
Tags
Show More
Close