Sri Mulyani Tegaskan Tata Kelola Dana Otsus Papua dan Papua Barat Masih Lemah

Sri Mulyani Tegaskan Tata Kelola Dana Otsus Papua dan Papua Barat Masih Lemah
Sri Mulyani

JAKARTA, SENAYANPOST.com - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menilai tata kelola dana otonomi khusus (otsus) untuk Papua dan Papua Barat selama ini masih lemah. Padahal dana otsus dan dana tambahan infrastruktur yang diberikan kepada Papua dan Papua Barat mencapai Rp138,65 triliun.

Ia menyebut setidaknya ada enam aspek yang memperlihatkan lemahnya tata kelola dana otsus Papua dan Papua Barat. Pertama, tingkat kepatuhan penyampaian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dari pemerintah daerah yang masih rendah.

"Sekitar 33 persen pemda di Papua dalam tiga tahun terakhir masih belum memenuhi kepatuhan penyampaian APBD. Sementara di Papua barat ada sekitar 29 persen pemda," kata dia dalam rapat dengan Komite I DPD RI secara virtual di Jakarta, Selasa, (26/1/2021).

Kedua, administrasi keuangan yang belum optimal. Hal ini bisa dilihat dari 51,7 persen kabupaten/kota di Papua yang mendapatkan opini disclaimer dan adverse pada 2018, sedangkan 38,5 persen kabupaten/kota di Papua Barat mendapatkan wajar dengan pengecualian (WDP).

"Itu berarti ada yang disebut administrasi kepatuhan, standar akuntansi, dan pelaporan yang tidak terpenuhi, atau ada suatu kasus isu yang menyebabkan mereka adverse atau disclaimer," ungkapnya.

Ketiga, sisa lebih pembiayaan anggaran (SILPA) yang masih tinggi. Di Papua tercatat mencapai Rp1,7 triliun pada 2019 dengan rata-rata selama tujuh tahun terakhir sebesar Rp528,6 miliar, sedangkan Papua Barat mencapai Rp370,7 miliar di 2019 dengan rata-rata Rp275,2 miliar.

Keempat, governance dari pemerintah daerah juga masih lemah terlihat dari hasil monitoring center Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Papua Barat menjadi provinsi yang terendah dengan 31 persen, sementara Papua ada di urutan kedua terendah dengan 34 persen.

Kelima, adanya kekosongan regulasi yang membuat tata kelola dana otsus Papua dan Papua Barat ini lemah. Di Papua ada empat dari 13 Perdasus dan lima dari 18 Perdasi belum ditetapkan, dan tujuh dari 13 Perdasus dan 12 dari 18 Perdasi di Papua Barat juga belum ditetapkan.

Terakhir, belanja pendidikan dan kesehatan yang menjadi mandatory dari dana otsus ini masih rendah. Untuk Papua, alokasi dana pendidikan hanya 13,9 persen dan kesehatan 8,7 persen. Sementara di Papua Barat alokasi pendidikan 14,3 persen dan kesehatan hanya 7,6 persen.

"Dibutuhkan monitoring evaluasi yang lebih efektif untuk Papua sendiri. Karena dana ini disediakan untuk perbaikan kesejahteraan Papua. Jadi perlu ada perbaikan perencanaan dan permintaan anggaran dan eksekusinya," pungkas dia.