Ekonomi

Sri Mulyani Bandingkan APBN Era Soekarno & Soeharto

JAKARTA, SENAYANPOST.com – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati membandingkan sejumlah kebijakan fiskal lintas era pemerintahan. Kebijakan yang tertuang melalui Anggaran Pendapan dan Belanja Negara (APBN) ini dijabarkan sejak era Indonesia baru merdeka.

Dia menjelaskan, APBN memiliki peranan penting dan merupakan esensi yang hampir identik dengan jatuh bangunnya republik Indonesia. Karena itu, kebijakan di tiap era memiliki perbedaan.

“Pada saat presiden kita yang pertama [mendiang Presiden Soekarno] mungkin beliau tidak memiliki kemewahan [anggaran negara]. Karena dari memperjuangkan kemerdekaan membangun Indonesia dari nol, dengan tata kelola dengan peraturan perundang-undangan semuanya adalah masih legacy [warisan] dari penjajahan,” katanya dalam acara bedah buku yang berlangsung Sabtu (4/7/2020) seperti dilansir CNBC Indonesia.


Dengan institutional setting yang belum memadai, kala itu Indonesia dituntut harus berdiri tegak sebagai negara yang merdeka dengan cita-cita yang tertuang dalam mukadimah UUD 45 dan dasar Pancasila.

“Namun kita berasal dari situasi yang luar biasa nol pada saat kita mengambilalih dari penjajahan Belanda melalui perjuangan. Bukan melalui suatu proses yang mudah,” kata mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia ini.

Dengan berbagai keterbatasan ini, Sri Mulyani menyebut bahwa ada implikasi di era selanjutnya. Dikatakan, Indonesia menghadapi krisis fiskal pada masa-masa peralihan dari Orde Lama ke Orde Baru.

“Menyebabkan kita harus melakukan negosiasi terhadap banyak kreditor pada pertengahan tahun 60-an. Paris Club yang pertama,” paparnya.

Sebagai informasi, Paris Club adalah grup informal pejabat-pejabat finansial dari 19 negara terkaya di dunia, didirikan tahun 1956 dan menyediakan layanan finansial seperti strukturisasi utang dan keringanan utang.

Kemudian periode Orde Baru saat mendiang Presiden Soeharto, dia menjelaskan para teknokrat punya milestone atau pencapaian luar biasa. Era tersebut ditandai dengan reformasi di bidang keuangan negara.

“Yaitu melalui balance budget di mana defisit hanya boleh dibiayai oleh utang yang berasal dari bilateral dan multilateral. Di situlah disiplin itu menimbulkan suatu stabilitas,” bebernya.

Sayangnya, kata Sri Mulyani, di Indonesia hal itu tidak ada dokumentasinya. Hal ini baru disadari Sri Mulyani ketika sudah menjabat sebagai Menteri Keuangan.

“Saya semenjak jadi menteri keuangan menyadari, banyak hal yang terjadi di republik ini kita tidak meng-capture-nya secara sangat detail sehingga banyak yang kita pelajari mungkin Sekarang harus belajar dari oral learning seperti ini,” paparnya.

Dalam kesempatan itu diluncurkan buku Sri Mulyani bersama sejumlah ekonom berjudul Terobosan Baru Atas Perlambatan Ekonomi.

KOMENTAR
Tag
Show More
Back to top button
Close
Close