Hukum

Sofyan Basir Masih Pikir-Pikir untuk Ajukan ‘Justice Collaborator’

JAKARTA, SENAYANPOST.com – Tersangka kasus‎ dugaan suap kesepakatan kontrak kerjasama proyek PLTU Riau-1, Sofyan Basir masih berpikir-pikir untuk mengajukan upaya menjadi Justice Collaborator (JC) atau pihak yang bekerja sama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Sebagaimana hal tersebut diungkapkan Kuasa Hukum Sofyan Basir, Soesilo Aribowo saat mendampingi kliennya menjalani proses pemberkasan pelimpahan ke tahap penuntutan pada hari ini.

“Mengenai JC asih dipikirkan sambil berjalan. Masih kita pikir-pikir tentu itu haknya Pak Sofyan yah‎,” kata Soesilo di pelataran Gedung Merah Putih KPK, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Selasa (11/6/2019).

Diketahui, ‎KPK telah melimpahkan berkas penyidikan Sofyan Basir ke tahap penuntutan. Sofyan akan segera disidang di Pengadilan Tipikor Jakarta setelah surat dakwaannya dirampungkan oleh tim Jaksa Penuntut Umum (JPU).

Soesilo mengaku bahwa penyidik KPK telah profesional dalam melengkapi berkas penyidikan Sofyan Basir. Dimana, proses penyidikan Sofyan Basir sendiri dapat dikatakan tergolong cepat.

Baca juga: KPK Panggil Ulang Dirut Pertamina Terkait Kasus Suap PLTU Riau-1

“Jadi pada intinya pemeriksaannya cepat belum 20 hari sudah terselesaikan saya terima kasih juga kepada KPK untuk mempercepat juga proses ini,” imbuhnya.

Sofyan Basir sendiri merupakan tersangka keempat dalam kasus dugaan suap kesepakatan kontrak kerjasama PLTU Riau-1. Sebelumnya, KPK telah lebih dulu‎ menjerat Wakil Ketua Komisi VII DPR RI, Eni Maulani Saragih, Pemegang saham Blackgold Natural Resources Limited, Johanes Budisutrisno Kotjo, serta Sekjen Golkar, Idrus Marham.

Eni, Kotjo, dan Idrus telah divonis ‎bersalah dalam perkara tersebut. Eni dan Kotjo telah dieksekusi karena putusannya telah berkekuatan hukum tetap. Sementara Idrus, masih dalam proses upaya hukum banding.

Dalam kasus ini, Sofyan diduga bersama-sama atau membantu ‎Eni Maulani Saragih dan Idrus Marham menerima suap dari Johannes B. Kotjo terkait kesepakatan kontrak kerja sama pembangunan PLTU Riau-1. KPK menduga Sofyan dijanjikan mendapat fee yang sama besar dengan Eni dan Idrus Marham.

Keterlibatan Sofyan dalam kasus ini bermula pada Oktober 2015. Saat itu, Direktur PT Samantaka Batubara mengirimkan surat pada PT PLN (Persero) yang pada pokoknya memohon pada PLN agar memasukkan proyek yang dimaksud ke dalam Rencana Umum Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) PLN.

Namun, PLN tidak menanggapi permohonan itu hingga akhirnya Johannes Kotjo mencari bantuan untuk diberikan jalan berkoordinasi dengan PLN agar mendapatkan proyek Independent Power Producer (IPP) Pembangkit Listrik Tenaga Uap Mulut Tambang Riau-1.

Diduga, telah terjadi sejumlah pertemuan yang dihadiri oleh Sofyan Basir, Eni dan Kotjo untuk membahas proyek senilai USD900juta tersebut. Setelah sejumlah pertemuan, ada 2016, Sofyan lantas menunjuk Johannes untuk mengerjakan proyek di Riau-1 karena untuk PLTU di Jawa sudah penuh dan sudah ada kandidat.

Padahal, saat itu belum terbit Peraturan Presiden Nomor 4 tahun 2016 tentang Percepatan Pembangunan Infrastruktur Ketenagalistrikan yang menugaskan PT PLN menyelenggarakan Pembangunan Infrastruktur Kelistrikan (PIK). Kemudian, PLTU Riau-I dengan kapasitas 2×300 MW masuk dalam Rencana Umum Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) PLN.

Johannes pun meminta anak buahnya siap-siap karena sudah dipastikan Riau-I milik PT Samantaka. Selanjutnya, Sofyan diduga menyuruh salah satu Direktur PT PLN agar PPA antara PLN dengan Blackgold Natural Resources Limited dan CHEC segera direalisasikan.

KOMENTAR
Tags
Show More
Back to top button
Close
Close