Nasional

Soal RUU Daerah Kepulauan, DPR Minta Pemerintah Tak Sekedar Pertimbangkan Anggaran Negara

JAKARTA, SENAYANPOST.com – Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Hendrik Lewerissa berjanji akan terus berjuang menjadikan Maluku sebagai provinsi kepulauan melalui Rancangan Undang-undang (RUU) Daerah Kepulauan untuk disahkan menjadi Undang-undang.

DPD dan DPR RI memiliki semangat yang sama untuk menghendaki lahirnya Undang-undang Daerah Kepulauan itu sebagai pengembangan daerah-daerah pesisir dan pengelolaan poros maritim di Nusantara.

Namun, tantangannya justru datang dari pemerintah yang memperhitungkan alokasi anggaran dari pemerintah pusat ke daerah.

“Saya memahami pemerintah yang mempertimbangkan konsekuensi anggaran negara saat RUU Daerah Kepulauan itu disahkan menjadi Undang-undang,” tegas Hendrik di Kompleks Parlemen, Senayan Jakarta, Rabu, (26/2/2020).

Karena itu, politisi Gerindra itu meminta pemerintah agar mengalokasikan anggaran yang berkeadilan dan merata bagi daerah-daerah kepulauan sebagai fondasi poros maritim.

“Bayangkan kalau keresahan rakyat di daerah-daerah kepulauan yang selama ini merasa bahwa konsep pembangunan nasional lebih berorientasi kepada pendekatan wilayah daratan. Maka yang terjadi adalah gerakan kontra produktif untuk menuntut keadilan,” ungkanya.

Anggota Komisi VI DPR RI itu tak menampik faktor utamanya adalah soal anggaran di tengah-tengah tekanan defisit Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) yang ada saat ini.

“Tapi kepentingan negara untuk menjaga keutuhan NKRI dan memberi keadilan yang merata ke seluruh wilayah tanah air jauh lebih penting dari sekedar hitung-hitungan anggaran negara,” pungkas Hendrik. (WS)

KOMENTAR
Tag
Show More
Back to top button
Close
Close