Soal PSBB DKI, Istana: Rem Jangan Sampai Berdampak ke Ekonomi

Soal PSBB DKI, Istana: Rem Jangan Sampai Berdampak ke Ekonomi

JAKARTA, SENAYANPOST.com -  Pemerintah provinsi DKI Jakarta diingatkan Istana supaya tetap menyeimbangkan gas dan rem dalam penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB).

Tenaga Ahli Kantor Staf Presiden (KSP) Donny Gahral Adian menekankan penerapan PSBB di Ibukota jangan sampai berdampak negatif terhadap perekonomian.

"Tentu saja keseimbangan itu harus ditemukan. Rem pun jangan sampai berdampak pada ekonomi. Jadi remnya harus pas," katanya kepada wartawan, Kamis (10/9/2020).

Menurutnya, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan harus dapat menentukan sektor-sektor mana yang harus dibuka dan ditutup selama masa PSBB. Sehingga, perekonomian tidak terganggu dengan penerapan kembali PSBB seperti masa awal pandemi Covid-19.

"Harus dipilah mana yang ditutup mana yang dibuka," ujarnya.

Seperti diketahui, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan kembali memberlakukan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) seperti pada awal pandemi virus Corona. PSBB ini mulai berlaku pada 14 September 2020 hingga batas waktu yang belum ditentukan.

Hal ini mengingat terjadi lonjakan kasus baru positif Covid-19 yang penambahannya bisa menembus angka 1.000 orang dalam satu hari di Ibu Kota. Anies bahkan menilai kondisi saat ini lebih darurat dari awal wabah Covid-19 dulu.

"Daruratnya lebih darurat dari awal wabah (covid-19) dulu. Maka jangan keluar rumah, bila tidak terpaksa," kata Anies dalam video YouTube Pemprov DKI Jakarta, Rabu, 9 September 2020.

Pertimbangan lain hingga memberlakukan PSBB seperti di awal lantaran dalam sepekan terakhir angka positivity rate di Jakarta mencapai 13,2 persen. Angka tersebut menurut Anies jauh di atas ketentuan aman Badan Kesehatan Dunia (WHO), yakni maksimal 5 persen.

Dengan kembali diterapkannya PSBB seperti di awal masa pandemi, Pemprov DKI Jakarta akan kembali melakukan pembatasan secara ketat untuk semua aktivitas warga maupun bagi para pelaku usaha.