Politik

Soal Papua, DPD RI: Australia Tegaskan NKRI Harga Mati

JAKARTA, SENAYANPOST.com  –  Presiden Senat Australia Scott Ryan menegaskan jika integritas wilayah dan kedaulatan Indonesia atas Papua adalah harga mati yang tak perlu dibahas lagi.

Penegasan itu disampaikan Scott Ryan dalam pertemuan bilateral dengan Ketua DPD RI Lanyalla Mahmud Mattalitti di sela-sela sidang pimpinan parlemen MIKTA di Meksiko, Jumat (8/11/2019).

Demikian ketrangan pers DPD RI yang disampaikan pad wartawan di Jakarta, Jumat (8/11/2019).

Penegasan Scott itu disampaikan kepada delegasi DPD RI setelah mendapat pertanyaan tajam dari Ketua DPD RI Lanyalla Mahmud Mattalitti tentang adanya oknum-oknum anti-Indonesia yang terus berkampanye dari Australia untuk merongrong kedaulatan NKRI khususnya terkait Papua.

Menurut Lanyalla,  kelompok-kelompok ataupun oknum anti-Indonesia yang dulu berkampanye dari Australia sampai Timor Timur sebagai provinsi ke 27 akhirnya lepas dari Indonesia. Tapi, sekarang mereka berkampanye lagi dari Australia termasuk kerusuhan yang terjadi di Papua belum lama ini.

Karena itu, Ketua DPD RI ingin mendengar sendiri dari pimpinan Senat Australia tentang sikap Australia terkait Papua tersebut.

Menjawab  Lanyalla, pimpinan Senat Australia kembali menegaskan bahwa sepak terjang segelintir orang di Australia tak dapat menggambarkan sikap resmi pemerintah dan rakyat Australia.

“Itu sama sekali tak mewakiki Australia,”jelas Scott.

Menurut Lanyalla, penegasan presiden Senat Australia tersebut adalah untuk kedua kalinya disampaikan kepada DPD RI tentang Papua. Sebelumnya, pada Desember 2016 presiden Senat Australia Stephen Parry juga telah menegaskan bahwa pemerintah Australia tidak akan berubah sikap tentang Papua, karena Papua adalah bagian integral dari NKRI.

Namun demikian, akhir-akhir ini masih terdapat banyak petualang politik yang beroperasi dari Australia untuk memancing perlawanan menuju disintegrasi wilayah NKRI di Papua.

Inilah sebabnya kata Lanyalla, dalam pertemuan dengan presiden Senat Australia  tersebut, DPD RI mempertanyakan sikap pemerintah, DPR, dan Senat Australia terkait Papua tersebut.

Duta Besar Indonesia untuk Meksiko, Cheppy Wartono, yang mendampingi Ketua DPD RI menambahkan bahwa sebaiknya pemerintah Australia merepatriasi para petualang politik tersebut agar gerakan pengacau semacam ini bisa diredam aktivitasnya — dalam semangat menjaga hubungan baik antara Australia dan Indonesia.

Pihak Australia sendiri mengakui jika sudah ada mekanisme kerjasama antara aparat keamanan kedua negara yang akan ditaati. Sehingga perlakuan Australia terhadap Indonesia haruslah sama dengan perlakuan Australia terhadap negara sahabat lainnya.

Scott Ryan, pun berjanji penegasan terkait Papua tersebut akan disampaikan  lagi pada Januari tahun 2020 depan dalam pertemuan pimpinan parlemen negara-negara sahabat di Canberra. Untuk itu Scott mengundang Ketua DPD RI untuk menghadirinya bersama Ketua DPR RI.

Pertemuan bilateral antara pimpinan Senat kedua negara itu dihadiri oleh Wakil Ketua DPD RI Sultan Baktiar Najamudin, Wakil Ketua Badan Kerjasama Parlemen Richard Hamonangan Pasaribu, Wakil Ketua Komisi II DPD RI Bustami Zainudin, dan Sekjen DPD RI Reydonnyzar Moenek. (AR)

KOMENTAR
Tags
Show More
Back to top button
Close
Close