NasionalPolitik

Soal Kursi MPR, Sekjen PPP Kembali Minta PKB Tak Emosional

JAKARTA, SENAYANPOST.com – Anggota Komisi III DPR Arsul Sani meminta politisi PKB tidak emosional merespon jatah kursi Wakil Ketua MPR RI pasca revisi UU MD3 (MPR, DPR, DPD dan DPRD). Sebab, memahami nalar hukum itu tidak semaunya sendiri.

“Saya mengajak anggota FPKB DPR RI agar menanggapi pandanga saya terkait pengisian kursi tambahan pimpinan MPR yang diklaim PKB menggunakan nalar dan ilmu perundang-undangan. Bukan dengan emosi dan suudzon,” kata Sekjen PPP itu di Jakarta, Jumat (16/3/2018).

Menurut anggota Badan Legislasi DPR itu, ilmu perundang-undangan yang dimaksud adalah tentang metode penafsiran bunyi atau kata-kata dalam suatu produk hukum seperti UU MD3 ini.

Dimana untuk memahami bunyi UU melalui jalan penafsiran, maka tidak bisa dengan semaunya sendiri, melainkan harus menggunakan satu atau lebih metode penafsiran hukum yang dikenal.

“Di antaranya dengan metode tata bahasa (gramatikal) atau metode authentik,” ujarnya.

Penafsiran PKB bahwa kalimat “partai yang memperoleh suara terbanyak di DPR urutan ke- 6. “Itu artinya sama dengan “partai yang memperoleh kursi terbanyak di DPR urutan keenam”. Pada Pasal 427A huruf c adalah penafsiran yang tidak ada basis metodenya alias cara penafsiran “semaunya”.

Dari sisi tata bahasa atau diksi yang dikenal dalam ilmu kepemiluan maka antara kata “suara” dengan kata “kursi” adalah dua kata yang berbeda maksudnya, dan tidak pernah dipergunakan secara bergantian (exchangeable).

“Jadi, perolehan suara dengan perolehan kursi adalah dua diksi yang berbeda dalam ilmu kepemiluan. Karena itu tidak bisa diklaim sebagai hal yang sama,” jelas Arsul.

Jika memang maksud Pasal tersebut sama lanjut Arsul, maka logikanya mengapa pula tidak menggunakan saja secara tegas kata “perolehan kursi”, bukan “perolehan suara”. Dengan begitu, makan akan menutup ruang penafsiran yang berbeda.

Arsul menegaskan jika apa yang disampaikan itu dalam kapasitasnya sebagai anggota komisi hukum dan Badan Legislasi DPR, yang punya tanggung jawab moral agar nantinya status atau kedudukan seorang pimpinan MPR tidak dipersoalkan secara hukum. Apalagi jika yang dipersoalkan menyangkut dasar penggunaan fasilitas negara atau alokasi anggaran yang melekat pada jabatan MPR.

“Saya hanya mengingatkan saja agar tidak menjadi kasus di belakang hari yang menambah panjangnya deret kasus tentang anggota atau pimpinan di DPR/MPR. Jadi, ini gak ada urusannya dengan PPP, gak legowo karena gak dapat kursi. Terlalu naif teman-temen PKB yang berpikiran seperti itu,” pungkasnya.

KOMENTAR
Tags
Show More

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

Close