Politik

Soal Hasil Pilwalkot Makassar, KPU Tegaskan Tak Ada Manipulasi Data

JAKARTA, SENAYANPOST.com – Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Arief Budiman menegaskan tak ada manipulasi data dalam proses perhitungan suara di Pilkada Makassar.

Arief mengatakan, KPU selalu melibatkan semua pihak dalam proses perhitungan suara di setiap tingkatan, mulai dari Panwas hingga saksi dari tiap pasangan calon.

“Jelas seluruh proses yang dikerjakan oleh KPU di setiap level itu tidak dilakukan sendirian,” kata Arief di Jakarta Minggu (1/7).

Untuk itu , jika memang ada manipulasi dalam proses penghitungan suara, seharusnya sudah diketahui sejak awal.

“Ada manipulatif pasti semua teriak,” ucapnya.

Komisioner KPU Ilham Saputra menegaskan permasalahan yang terjadi di Pilkada Makassar telah selesai.

Ia menjelaskan perbedaan jumlah suara dalam laporan dengan jumlah suara yang ada dalam Sistem Informasi Penghitungan Suara (Situng) pun telah dikonfirmasi.

Jika kemungkinan ada kekeliruan atau kesengajaan yang dilakukan oleh PPK di Tamalati. Saat ini, lanjutnya, pihak berwenang tengah mencari klarifikasi dari yang bersangkutan.

“Sekarang sedang dikonfirmasi apakah betul, sekarang dia sedang dicari tahu, nanti akan dilaporkan,” katanya.

Pilkada Wali Kota Makassar menjadi sorotan setelah hasil hitung cepat sejumlah lembaga menunjukkan kotak kosong mengalahkan perolehan suara pasangan kandidat tunggal Munafri Arifuddin-Andi Rachmatika Dewi.

Belakangan Badan Pengawas Pemilu Sulawesi Selatan mencurigai ada sejumlah oknum penyelenggara Pilkada Makassar yang terlibat manipulasi data untuk memenangkan calon tunggal.

Aparat bahkan sempat mempersulit peliputan proses rekapitulasi suara pemilihan Wali Kota Makassar. Jurnalis kedapatan dilarang meliput proses rekapitulasi pemilihan wali kota Makassar di salah satu kecamatan.

Ketua KPU Makassar Syarif Amir telah diperiksa oleh Bawaslu terkait dugaan manipulasi data hasil perhitungan suara di Makassar.

Syarif diminta keterangan atas perbedaan data format C1 KWK yang dimiliki pihak Bawaslu Makassar, Panwascam dengan yang ada di situs KPU makassar.

Bawaslu menyoroti kasus dugaan manipulasi data rekapitulasi sebagaimana diatur pasal 178 huruf e, UU Pilkada nomor 10 tahun 2016 dengan ancaman 3 tahun penjara. (MU)

KOMENTAR
Tags
Lihat selanjutnya
Close