Soal Dugaan Gratifikasi Jaksa Pinangki, Pejabat Kejagung Beda Pendapat, PK atau Fatwa?

Soal Dugaan Gratifikasi Jaksa Pinangki, Pejabat Kejagung Beda Pendapat, PK atau Fatwa?

JAKARTA, SENAYANPOST.com – Soal dugaan gratifikasi yang menjerat Jaksa Pinangki Sirna Malasari terkait pengurusan upaya hukum terhadap terpidana Djoko Tjandra, Pejabat Kejaksaan Agung menyatakan pendapat yang berbeda.

Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung (Kejagung) Hari Setiyono mengatakan dugaan gratifikasi yang diterima Jaksa Pinangki terkait pengurusan Peninjauan Kembali (PK) Djoko Tjandra di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

“Keberhasilan Terpidana Djoko Soegiarto Tjandra masuk ke dalam negeri dan kemudian mengajukan Peninjauan Kembali (PK) ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan diduga ada peran Tersangka PSM (Pinangki Sirna Malasari) untuk yang mengkondisikan dan mengatur upaya hukum PK tersebut,” kata Hari dalam keterangan tertulis, Kamis (13/8/2020).

Berbeda halnya yang disampaikan Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda bidang Pidana Khusus Kejaksaan Agung, Febrie Adriansyah mengatakan, gratifikasi yang diterima Jaksa Pinangki Sirna Malasari dari Doko Tjandra diduga berkaitan dengan pengurusan sebuah fatwa.

Namun Febrie tak menjelaskan secara rinci ihwal fatwa yang dimaksud. Menurutnya, kasus dugaan korupsi berupa gratifikasi yang dilakukan Jaksa Pinangki bukan berkaitan dengan pengurusan PK.

“Pengurusan Fatwa bukan PK. Beda sama yang di sana,” kata Febrie di gedung bundar Pidsus Kejagung, Jakarta, Rabu (12/8/2020) malam.

“Dugaan gratifikasi Jaksa Pinangki yang jelas bukan dalam konteks pengurusan PK,” sambungnya.

Saat disinggung fatwa mengenai apa yang ditangani atau diurusi Jaksa Pinangki, ia tidak menjelaskan secara detail karena masih didalami oleh tim penyidik pidana khusus (pidsus). Febrie juga belum mengetahui motif Pinangki untuk membantu Djoko Tjandra, meski dijanjikan uang yang nilainya mencapai milyaran.

“Itu masih disimpan untuk pendalaman. Motif belum tahu pasti,” ujar Febrie.

Menurut Hari, tersangka PSM melakukan pertemuan dengan terpidana Djoko Soegiarto Tjandra di Malaysia bersama-sama dengan Anita Kolopaking, yang diduga untuk keperluan koordinasi.

“Dan pengkondisian keberhasilan PK Terpidana Djoko Soegiarto Tjandra yang dijanjikan hadiah atau pemberian sebanyak $ 500.000,- (limaratus ribu dollar amerika) kepada Jaksa Pinangki,” tuturnya.

Sebelumnya diketahui, tim Penyidik Jaksa Agung Muda bidang Pidana Khusus pada Kejaksaan Agung menetapkan Jaksa Pinangki Sirna Malasari (PSM) sebagai tersangka dalam dugaan kasus tindak pidana korupsi berupa menerima gratifikasi dari terpidana kasus hak tagih atau cessie Bank Bali Joko S Tjandra atau Djoko Tjandra.

Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung, Hari Setyono menyatakan, penetapan tersangka tersebut dilakukan bersamaan dengan penahanan terhadap Pinangki. Penahanan dilakukan pada Rabu (12/8/2020) dini hari.

“Menetapkan status tersangka terhadap jaksa PSM dan melakukan penahanan selama 20 hari ke depan,” kata Hari, di Kejaksaan Agung, Rabu (12/8).

Menurut Hari, hingga saat ini, penyidik masih melakukan penghitungan atas gratifikasi yang didapat Jaksa Pinangki dari Joko Tjandra. Hasil sementara, Jaksa Pinangki menerima uang senilai USD500.000 atau sekitar Rp7 miliar.

“Tapi untuk angka pastinya berapa masih didalami oleh penyidik,” tegas Hari. (WS)