Politik

Soal Caleg Koruptor, DPR Panggil Pihak Terkait

JAKARTA, SENAYANPOST.com – Pro-kontra napi korupotor dilarang nyaleg di pemilu 2019 terus menjadi polemik. Karena itu Ketua DPR RI Bambang Soesatyo akan memanggil KPU, Bawaslu, Kemendagri, Kejaksaan Agung, dan Kemenkum dan HAM untuk membicarakan masalah tersebut di Kompleks Parlemen, Senayan Jakarta, Rabu besok.

“Pimpinan DPR sudah mengundang seluruh pihak-pihak terkait atas permintaan Komisi II DPR RI untuk membicarakan masalah caleg koruptor itu bersama KPU, Bawaslu, Kemendagri, Jaksa Agung dan Kemenkumham,” tegas politisi Golkar itu, Selasa (3/6/2018).

Menurut Bamsoet, rapat koordinasi tersebut diharapkan menghasilkan solusi atas polemik selama ini. Dimana, PKPU itu seharusnya hanya bersifat imbauan dan bukannya melarang caleg koruptor.

Karena itu lanjut Bamsoet, mesti ada jalan keluar. “Bagi saya, mungkin yang lebih elegan dan elok adalah aturannya bukan melarang melalui PKPU, melainkan cukup mengimbau, menyarankan partai politik untuk tidak mengajukan caleg koruptor,” ujarnya.

Mengapa? Kata Bamsoet, poin pertama di PKPU No 20 Tahun 2018 itu adalah menyarankan parpol untuk tidak mencalonkan. Poin kedua, jika tetap dicalonkan, maka KPU akan mengumumkan kepada publik, sehingga akan merugikan partai terkait.

Bamsoet menilai poin pertama lebih elegan untuk melarang parpol mencalonkan mantan terpidana korupsi, dan kedua KPU akan mengumumkan secara terbuka calon terpidana tersebut, sehingga akan merugikan partai bersangkutan. “Itu kira solusinya,” pungkasnya. (JS)

KOMENTAR
Tags
Lihat selanjutnya
Close