Konsultasi Hukum

Sistem Kontrak Kerja Karyawan dalam PKWT

Pertanyaan:
Saya seorang karyawan di sebuah perusahaan swasta bagian penjualan dengan status sebagai karyawan kontrak selama 1 tahun dan telah bekerja di perusahaan selama 10 bulan dengan demikian 2 bulan lagi kontrak saya berakhir. Tetapi belum ada informasi untuk perpanjangan kontrak kerja selanjutnya.

Pertanyaan saya, dalam posisi sebagai karyawan bagaimana hukum mengatur terhadap perjanjian kerja dengan sistem kontrak, jika kontrak berakhir dan kontrak tidak diperpanjang apakah saya mempunyai hak untuk mendapatkan pesangon?

Hety Seviana /Yogyakarta.

Jawaba. Terima kasih atas pertanyaanya. Perjanjian kerja antara saudara dengan perusahaan sama dengan perjanjian pada umumnya dalam ruang lingkup hukum keperdataan, dimana setiap perjanjian wajib memenuhi syarat-syarat sebagaimana diatur dalam hukum perdata khususnya terkait dengan asas-asas perjanjian yang diatur dalam pasal 1320 KUH Perdata. Syarat sahnya perjanjian harus memenuhi unsur: Kata Sepakat, Cakap, Suatu hal tertentu, Suatu sebab yang halal.

Setelah memenuhi syarat syah perjanjian, Pasal 56 ayat 1 (satu) dan ayat 2 (dua) Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan mengatur jenis-jenis perjanjian yang digantungkan pada waktu atau lamanya perjanjian yang dibuat sebagaimana di nyatakan :
(1) Perjanjian kerja dibuat untuk waktu tertentu atau untuk waktu tidak tertentu.
(2) Perjanjian kerja untuk waktu tertentu sebagaimana dimaksud ayat (1) didasarkan atas:
a. Jangka waktu; atau b. Selesainya sewaktu pekerjaan tertentu.

Untuk memperjelas jenis perjanjian kerja berdasarkan lamanya waktu yang akan diperjanjikan, dapat kami uraikan sebagai berikut:

A. Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT)

Perjanjian Kerja Waktu Tertentu yang pekerjanya sering disebut karyawan kontrak, perjanjian dibuat berdasarkan jangka waktu tertentu atau berdasarkan selesainya pekerjaan tertentu, Dalam hal ini PKWT tidak mensyaratkan adanya masa percobaan kerja, dan apabila di syaratkan masa percobaan kerja dalam perjanjian kerja maka perjanjian batal demi hukum.

Klausul ini untuk memenuhi syarat suatu hal tertentu seperti dalam syarat umum sahnya perjanjian, yaitu objeknya ditentukan berdasarkan waktu pekerjaan atau selesainya pekerjaan. Suatu PKWT wajib dibuat secara tertulis dan didaftakan pada instansi ketenagakerjaan terkait.

PKWT yang tidak dibuat secara tertulis dan didaftarkan kepada instansi ketenagakerjaan terkait akan dianggap sebagai PKWTT, sehingga jika perusahaan melakukan PHK maka karyawan berhak menerima uang pesangon.

B. Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT)

Perjanjian Kerja Untuk Waktu Tidak Tertentu (PKWTT)merupakan perjanjian kerja yang tidak ditentukan waktunya, bersifat tetap dan b erlaku untuk selamanya sampai terjadi Pemutusan Hubungan Kerja (PHK).

Selain tertulis, PKWTT juga dapat dibuat secara lisan, jika PKWTT dibuat secara lisan maka hubungan kerja yang mengatur pekerja dan pihak perusahaan adalah Undang-undang No. 13 tahun 2013 tentang ketenagakerjaan, jadi Pengusaha dan pekerja dianggap menyetujui seluruh isi Undang-undang ketenagakerjaan sebagai sumber hubungan hukum kerja mereka.

Jika PKWTT dibuat secara lisan maka pengusaha wajib membuat surat pengangkatan bagi pekerja yang bersangkutan.

Karyawan kontrak secara hukum adalah karyawan dengan status bukan karyawan tetap atau dengan kata lain karyawan yang bekerja hanya untuk waktu tertentu berdasarkan kesepakatan antara karyawan dengan Perusahaan pemberi kerja.

Apabila masa perjanjian sebagai karyawan kontrak berakhir sedangkan para pihak masih ingin memperpanjang kontraknya maka kontrak harus diperbarui dan atau kontrak diperpanjang hal tersebut diatur dalam pasal 59 ayat (3) Undang-undang No. 13 tahun 2013 tentang ketenagakerjaan Perjanjian kerja yang pada pokoknya menyatakan untuk waktu tertentu dapat diperpanjang atau diperbaharui.

Namun demikian untuk melindungi karyawan, maka PKWT dibatasi kontrak maksimal selama 2 (dua) tahun dan dapat diperpanjang 1 (satu) kali untuk selama maksimal 1 (satu) tahun.

Menjawab pertanyaan saudari, Jika perjanjian atau kontrak kerja saudari adalah PKWT dan kontrak berakhir sesuai dengan apa yang telah tercantum dalam perjanjian kerja, maka saudari tidak berhak mendapatkan uang Pesangon dari Perusahaan tempat saudari bekerja.

Demikian jawaban dari kami semoga bermanfaat.

Hendriadi, S.H.
Senior Lawyer /Tim Kuasa Hukum LKBH INTAN

KOMENTAR
Tags
Show More
Close