Politik

Sipol Hanura Berubah, Wiranto Diduga Intervensi KPU

JAKARTA, SENAYANPOST.com – Momentum tahapan pencalegan membuat Partai Hanura bergejolak kembali. Hal itu diduga karena KPU tidak independen dan mandiri dalam bersikap. Sehingga Sistem Informasi Partai Politik (Sipol) Hanura terus berubah-ubah. Hanura menduga Ketua Dewan Pembina Hanura, Wiranto terlibat.

“Yang lebih mencolok lagi, tanpa persetujuan ketua umum yang yaitu Oesman Sapta Odang (OSO), data Sipol yang telah sah diverifikasi KPU itu telah diubah oleh oknum di KPU,” tegas Ketua bidang Hukum dan HAM DPP Partai Hanura Dodi S Abdulkadir di Jakarta, Jumat (6/7/2018).

Padahal kata Dodi, untuk mengubah data kepengurusan partai di Sipol itu harus dengan usulan dan persetujuan ketua umum partai yang sah. Bukan karena tekanan atau intervensi pihak lain.

“Jadi, saya sangat sesalkan data Sipol untuk kepengurusan di daerah berubah begitu saja tanpa persetujuan ketua umum yang sah, yaitu Oesman Sapta. Mau pakai alasan yang manapun, ketua umum yang sah itu Oesman Sapta karena gugatan fiktif positif Daryatmo ke PTUN telah ditolak dan putusan sudah in kracht,” ujarnya.

Dodi menduga posisi KPU saat ini sudah tidak mandiri dan sudah diintervensi. Hal itu terlihat ketika secara serentak data kepengurusan Partai Hanura di Sipol berganti. “Walau belum terbukti dilakukan oleh KPU, tapi karena itu ada di Web KPU,” kata Dodi.

Karena itu dia berharap Bawaslu dan DKPP mencermati hal ini. Apalagi mereka yang waktu itu diverifikasi dengan semua persyaratannya lulus, tiba-tiba diganti, dan anehnya lagi sudah ada pengurus yang bergabung di partai lain tetap dimasukkan. “Agenda apa yang dimainkan KPU ini?” tanya Dodi.

Ketika ditanya apakah ada kaitan dengan adanya Rakortas yang digelar Kemenpolhukam yang dikomandani Wiranto pada tanggal 5 Juli sekitar pukul 15.00 WIB yang khusus membahas soal Partai Hanura, Dodi mensinyalir ada kaitannya.

“Ya saya dapat bocoran surat Rakortasnya itu mengundang Menkumham, Ketua KPU dan lainnya untuk membahas Partai Hanura. Saya jadi bingung, karena dulu kita anggap Wiranto bagian dar solusi atas konflik ini, ternyata kesannya Wiranto bagian dari masalah dengan menggunakan jabatan untuk agendanya sendiri. Mestinya mau bahas Hanura ya duduk bareng OSO dengan Wiranto. Bukan malah menggunakan fasilitas negara untuk agenda politik pribadi,” ungkap Dodi.

Menurut Dodi, hiruk pikuk ini bermula ketika KPU berkirim surat kepada DPP Partai Hanura dengan merujuk surat Menkumham yang ditujukan kepada Pimpinan Hanura.

“Jadi aneh, kok KPU berinisiatif kirim surat ke Hanura, berdasarkan surat Menkumham yang ke Hanura juga. Parahnya surat itu dijadikan dasar untuk mengubah pimpinan partai yang sah dan mengubah datanya di Sipol. Itu mengingkari aturan PKPU No. 20 tahun 2018 yang mereka buat sendiri,” jelas Dodi.

Untuk itu, Dodi mengingatkan agar KPU kembali independen. Ikuti PKPU yang dibuatnya sendiri kalau kasus perselisihan belum selesai secara hukum maka yang berlaku adalak SK Kemenkumham yang terakhir.

“Ini kasus masih banding kok semangat sekali mau eksekusi dan salah. Baca dong Pasal 13 ayat (4) PKPU No. 20 tahun 2018. Semoga saja ini murni karena kelalaian menafsirkan aturan, bukan karena adanya intervensi, baik karena jabatan ataupun karena ada kedekatan kekeluargaan oknum tertentu disana,” pungkas Dodi. (JS)

KOMENTAR
Tags
Lihat selanjutnya
Close