Sikapi UU Cipta Kerja, Gubernur Lampung Ajak Jaga Situasi Daerah Kondusif

Sikapi UU Cipta Kerja, Gubernur Lampung Ajak Jaga Situasi Daerah Kondusif
Gubernur Lampung, Arinal Djunaidi (Senayanpost/Sadad)

LAMPUNG, SENAYANPOST.com - Gubernur Lampung, Arinal Djunaidi, mengajak semua pihak untuk bersama-sama menjaga kondusifitas daerah pascapengesahan Omnibus Law Undang-Undang (UU) Cipta Kerja. 

"Kita terus berkoordinasi untuk menjaga daerah kondusif, sebab undang-undang yang sudah disahkan tetap harus berjalan. Informasi yang katanya-katanya itu kita coba jelaskan," ujar Arinal Djunaidi, usai Rapat Koordinasi Pembahasan Aksi Unjuk Rasa Penolakan Undang Undang Cipta Kerja di Provinsi Lampung di Gedung Pusiban Kantor Gubernur, di Bandarlampung, Senin (12/10/2020). 

Ia mengatakan, pihaknya berkoordinasi dengan pihak stakeholder dan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) untuk meluruskan beragam kesalahpahaman akan isi dari Undang-Undang Cipta Kerja. 

Dalam UU Cipta Kerja, kata dia, tetap mengatur mengenai upah minimum kabupaten/kota (UMK), uang pesangon masih ada, setelah pekerja kontrak berakhir maka berhak mendapatkan uang kompensasi.

Selain itu, perlindungan jaminan sosial pekerja tetap berlaku, waktu kerja tetap sesuai ketentuan, cuti haid dan cuti melahirkan atau cuti wajib masih ada dan sebagainya.

Terpenting, saat ini dan akan datang bisa menghadirkan investor lebih banyak lagi, memberikan kemudahan-kemudahan perizinan untuk kebermanfaatan orang banyak. Sebab, ada hampir 10 juta tenaga kerja, berpotensi menjadi tenaga kerja, ada yang sedang dirumahkan dan ada yang tidak bekerja.

"Jadi, jangan mudah keliru atau seolah-olah tidak sesuai dengan kepentingan masyarakat. Negara tidak akan pernah merugikan rakyat," ujar Arinal.