Hukum

Sidang Zainudin Hasan, KPK Hadirkan Saksi Plt Bupati Lamsel

LAMPUNG, SENAYANPOST.com – Plt Bupati Lampung Selatan, Nanang Ermanto menjadi salah satu dari 7 saksi yang dihadirkan Jaksa Penuntut Umum (JPU) Komisi Pemberantasan Korupsi dalam sidang lanjutan suap fee proyek infrastruktur di Dinas PUPR Kabupaten Lampung Selatan, dengan terdakwa Bupati Lampung Selatan nonaktif, Zainudin Hasan, Senin (14/1/2019).

Selain Plt Bupati Lampung Selatan, Nanang Ermanto, dalam sidang lanjutan ini, JPU KPK menghadirkan Kadis PUPR Lamsel Anjar Asmara, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Lampung Agus Bhakti Nugroho, Kepala Bidang Pengairan Dinas PUPR Lamsel Syahroni, Kadis Pendidikan Lamsel Thomas Amrico, Kabid PUPR Lamsel Hermansyah Hamidi, dan Ketua DPRD Lamsel Hendri Rosadi.

Dalam persidangan, Kadis PUPR Lamsel Anjar Asmara mengatakan, usai dirinya dilantik menjadi kepala dinas, Zainudin Hasan pernah menyampaikan kepadanya untuk mengamankan kebijakan seluruh proyek di Dinas PUPR.

“Pak Bupati bilang waktu itu kalau tidak salah sesudah saya dilantik untuk mengamankan beberapa ploting-ploting kegiatan pekerjaan proyek,” katanya.

Sementara dalam keterangan saksi Herman Syahsyamidi mengatakan, ketika itu Agus BN menyampaikan bahwa atas perintah Bupati untuk mengatur semua proyek, namun dia tidak percaya hal itu dan langsung menginformasikan perintah tersebut.

“Karena disampaikan Agus, jadi saya tidak percaya dan saya konfirmasi langsung ke Bupati. Di situ Bupati memanggil saya sama Sahroni bertemu di ruangan kerja sama Pak Bupati,” tambahnya.

Kemudian, Sahroni membenarkan jika dia melakukan pengumpulan data-data untuk pemenang lelang kepada Wayan, Destrinal Data selaku Pokja.

“Untuk anggota Dewan juga ada proyek selain Ketua Dewan,” kata Sahroni.

Sementara, Ketua DPRD Lampung Selatan Hendri Rosadi, membantah adanya aliran dan yang disebutkan Agus BN sebesar Rp2 miliar.

“Tidak benar yang mulia, pernah bertemu dengan Pak Anjar itu pun bukan kepentingan pembahasan ploting proyek,” kata Ketua Dewan dengan nada keras.

Akan tetapi bantahan ketua DPRD Lamsel itu kembali dibenarkan Kadis PUPR Anjar Asmara. Menurutnya, ada uang dan ploting proyek untuk ketua DPRD Lamsel, mereka sudah sampaikan kepada Sekda bahwa (Dewan) minta Rp2 miliar soal APBD. Kami berdua sekda lapor kepada bupati, ada saksi Sahroni waktu itu.

“Wakil bupati juga minta Rp15 miliar karena sudah diploting hanya dapat Rp10 miliar,” ungkapnya.

Terkait kasus ini, Bupati Lampung Selatan nonaktif Zainudin Hasan telah menjalani sidang atas perkara suap fee proyek infrastruktur di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung.

JPU dari KPK dalam sidang dakwaan lalu telah mendakwa Zainudin Hasan dengan pasal Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) serta pasal Tindak Pidana Korupsi (TPK). JPU juga menyebutkan bahwa peran Zainudin Hasan di perkara tersebut sebagai pengendali atas perkara suap “fee” proyek infrastruktur di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung.

KOMENTAR
Tags
Show More
Close