Hukum

Sidang PK, Suryadharma Ali Serahkan Bukti Baru

JAKARTA, SENAYANPOST.com – Mantan Menteri Agama Suryadharma Ali menyerahkan sejumlah bukti tertulis dalam persidangan peninjauan kembali (PK) di Pengadilan Tipikor Jakarta, Senin (2/7/2018).

Bukti tersebut diserahkan kepada Ketua Majelis Hakim Franky Tambuwun.

Usai memeriksa dokumen yang diserahkan, majelis hakim mengungkapkan agenda sidang PK berikutnya adalah pemeriksaan saksi dari pihak Suryadharma.

Persidangan akan kembali digelar pada Rabu (11/7/2018) mendatang. “Sidang kita tunda 9 hari ke depan atau tanggal 11,” kata Franky.

Setelah persidangan, kuasa hukum Suryadharma Ali, M Rullyandi menjelaskan pihaknya menyerahkan beberapa bukti baru kepada majelis hakim.

Salah satunya ia menyebutkan bukti tersebut memuat putusan Mahkamah Konstitusi (MK) nomor 25/PUU-XIV/2016 tentang perubahan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU Tipikor sebagai delik materil.

“Bukti-bukti dari kita. Ada putusan-putusan terkait dari putusan MK yang nanti kami menyerahkan kepada hakim untuk menilai semuanya,” kata dia.

Selain itu, kata dia, tim kuasa hukum juga menyerahkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) nomor 4 tahun 2016.

SEMA itu juga memuat pernyataan bahwa instansi yang berwenang menyatakan kerugian negara adalah Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Dalam sidang berikutnya, Rullyandi menjelaskan pihaknya akan menghadirkan saksi-saksi.

Ia tak menyebutkan secara spesifik terkait identitas dan jumlah saksi yang akan dihadirkan. Namun, ia memastikan saksi yang dihadirkan terdiri dari saksi ahli dan saksi fakta.

“Ya nanti dong. Ini kan belum dibuka untuk umum kan. Kita menghormati asas peradilan,” katanya.

Ia juga menyatakan pihaknya masih melengkapi bukti-bukti lainnya, mengingat adanya bukti-bukti yang belum dilampirkan.

“Ya kita lengkapi, masih di-pending. Ada yang belum dilampirkan. Minggu depan ya,” katanya.

Sementara itu, Suryadharma tak banyak berkomentar soal PK. Ia meminta publik menunggu hasil PK nanti.

“Sabar, Sabar,” ujar Suryadharma Ali Sebelumnya, Pengadilan Tinggi (PT) DKI Jakarta menolak permohonan banding yang diajukan Suryadharma Ali.

Pengadilan Tinggi justru memperberat hukuman bagi Suryadharma. Majelis hakim justru menambah hukuman bagi Suryadharma menjadi 10 tahun penjara.

Selain itu, Pengadilan Tinggi juga menambah hukuman berupa pencabutan hak politik Suryadharma selama lima tahun setelah pidana penjara selesai dijalani. (JS)

KOMENTAR
Tags
Lihat selanjutnya
Close