Hukum

Sidang Gugatan Pilpres, TKN Anggap Ada “Ketidakadilan’ dari MK

JAKARTA, SENAYANPOST.com – Juru Bicara Tim Kampanye Nasional (TKN) Joko Widodo-Ma’ruf Amin, Taufik Basari, mengungkapkan, ada ‘ketidakadilan’ dari Mahkamah Konstitusi (MK) terkait PHPU Pilpres 2019.

Dalam hal ini, MK memberi waktu yang panjang bagi tim hukum Prabowo Subianto-Sandiaga Uno melakukan perbaikan gugatan sengketa pilpres. Namun sebaliknya, pihaknya hanya diberi waktu perbaikan yang terbilang singkat.

“Ada ketidakseimbangan mengenai waktu ya,” kata Taufik saat ditemui di d’Consulate, Jakarta, Sabtu (15/6/2019).

Ia menambahkan, kalau dari pihak pemohon itu punya waktu 20 hari, 3 hari dari pendaftaran ditambah 17 hari lagi untuk melakukan perbaikan. Sedangkan waktu yang diberikan bagi Jokowi-Ma’ruf, KPU, dan Bawaslu hanya pendek, yakni sejak perbaikan dilakukan pada Senin (10/6) hingga sidang berikutnya pada Selasa (18/6).

Meski begitu, Jokowi-Ma’ruf akan tetap menyampaikan jawaban terhadap gugatan versi revisi untuk menghormati keputusan MK. Mereka tetap konsisten menolak MK mengacu pada gugatan perbaikan kubu Prabowo-Sandi.

“Kita tetap konsisten menolak adanya perbaikan permohonan, tapi kita akan tetap menanggapi hal-hal baru yang akab disampaikan dalam persidangan sebagai tanggapan tersendiri di luar dari keterangan yang sudah kita susun,” tuturnya.

Sebelumnya, tim kuasa hukum Prabowo-Sandi membacakan gugatan versi perbaikan di sidang pendahuluan sengketa Pilpres 2019 di MK, Jumat (14/6).

Padahal Ketua Majelis Hakim Anwar Usman memerintahkan untuk membaca gugatan awal yang diajukan tanggal 24 Mei 2019.

Setelah memicu protes dari KPU, Jokowi-Ma’ruf, dan Bawaslu, MK memutuskan untuk memberi kesempatan bagi pihak lain mempersiapkan jawaban hingga Selasa (18/6). (JS)

KOMENTAR
Tags
Show More
Close