Konsultasi Hukum

Siapa Sih Pembuat Undang-undang Itu?

PEMBUAT UNDANG-UNDANG, SIAPA ?

Masyarakat di kagetkan di media social dimana ada salah satu lembaga Negara yang meminta di libatkan dalam pembetukan undang-undang dan atau melakukan revisi sebuah undang-undang padahal di ketahui lembaga tersebut berdiri dibentuk berdasarkan undang-undang. Pertanyaan, sebenarnya siapa yang berwenang membuat sebuah Undang-Undang, merevisi undang-undang dan mengeluarkan sebuah Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PERPPU).

Mohon penjelasan ;

Zuliha, Bandarlampung.

Untuk menjawab pertanyaan ini, siapa yang berhak membuat undang-undang dapat di baca dalam Undang-Undang Dasar RI Tahun 1945.

Undang-undang berisi norma hukum yang berfungsi untuk mengatur / membatasi dan menghukum terhadap seseorang/masyarakat , badan hukum (lembaga Negara) dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Sebelum dikeluarkan sebuah Undang-undang (UU) maka dibuatlah Rancangan Undang-Undang (RUU), inisiatif yang membuat RUU bisa dari presiden diatur dalam pasal 5 ayat 1 “menyatakan Presiden berhak mengajukan rancangan undang-undang kepada Dewan Perwakilan Rakyat” dan inisiatif bisa dari anggota DPR yang diatur dalam Pasal 21 Anggota Dewan Perwakilan Rakyat berhak mengajukan usul rancangan undang-undang.

Bahwa walaupun Presiden berhak mengajukan RUU tetapi kekuasaan pembentuk UU ada ditangan para anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI), sebagaimana diatur dalam pasal 20 ayat (1) “Dewan Perwakilan Rakyat memegang kekuasaan membentuk undang-undang”,

Sebelum RUU disahkan menjadi undang-undang, RUU harus dibahas bersama antara Presiden dan DPR sampai tercapai persetujuan bersama. Dan setelah dibahas bersama dan telah mendapat persetujuan bersama, langkah berikutnya Presiden mengesahkan RUU menjadi Undang-Undang yang dimasukan dalam lembaran Negara.

Sedangkan terkait UU yang sudah diberlakukan lalu dalam perjalanan perlu adanya perbaikan atau revisi karena sudah tidak sesuai dengan dinamika kehidupan bernegara atau pengaruh politik hukum tetap harus dibahas bersama-sama antara Presiden dengan DPR.

Lalu apabila ada kekosongan hukum atau sebuah undang-undang yang sudah berlaku tetapi tidak dapat mengakomdir permasalahan yang dihadapi atau terjadi keadaan kegentingan yang memaksa, maka Presiden di beri kewenangan oleh UUD pasal 22 ayat (1)  untuk menyesuaikan dengan kebutuhan negara dapat mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PERPPU) tanpa harus menunggu persetujuan DPR. Karena PERPPU tingkatnya disamakan dengan UU maka pada persidangan berikutnya harus mendapat persetujuan dari DPR dan apabila tidak mendapat persetujuan maka PERPPU tersebut harus dicabut.

Dengan demikian  mendasarkan pada UUD RI Tahun 1945 tidak ada lembaga lain, selain Presiden dan DPR yang dapat dilibatkan untuk membuat sebuah Undang-Undang.

Demikian jawaban ini, semoga bermanfaat.

Supriyadi Adi,S.H,M.H /Konsultan Hukum LKBH Intan

KOMENTAR
Tags
Show More
Back to top button
Close
Close