Catatan dari Senayan

Setelah Papa, Giliran Mama Minta Saham?

DUA model rekaman pembicaraan yang sama-sama bikin heboh. Rekaman pertama berlangsung antara Ketua DPR waktu itu Setya Novanto dengan Presdir PT Freeport Indonesia Ma’ruf Syamsudin dan pengusaha Riza Khalid. Dalam rekaman itu Setnov menyebut nama-nama pejabat penting negara, termasuk Presiden Jokowi, Menko Polkam (waktu itu) Luhut Panjaitan serta nama-nama lain. Juga ada minta berbagi saham. Maka mencuatlah istilah populer “Papa Minta Saham.” Rekaman itu diyakini asli. Setnov pun mundur dari jabatan Ketua DPR.

DPR menurunkan Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) untuk mengusut kasus Papa Minta Saham tersebut. Tak jelas kesimpulan akhir MKD, kasus rekaman itu pun lenyap ditelan bumi. Aparat penegak hukum dan DPR sama-sama membiarkan semuanya berlalu. Setnov kembali mengambil jabatannya sebagai Ketua DPR. Publik hanya bisa mlongo. Ribut di awal senyap di akhir.

Pekan lalu kembali mencuat rekaman yang bikin heboh hingga saat ini. Rekaman pembicaraan antara Menteri Negara BUMN Rini Suwandi dengan Direktur Utama PLN Sofyan Basir. Dalam rekaman juga menyebut nama, antara lain Ari Sumarno yang notabene adalah kakak kandung Rini. Juga soal pembagian saham.

Sudah barang tentu di tahun politik begini sontak beragam reaksi segera bermunculan, petinggi parpol, kalangan DPR pengamat, LSM, hampir semuanya menuding Rini tengah menyalahgunakan kekuasaannya. Konon rekaman itu diedit sedemikian rupa sehingga ada nuansa rekayasa. Bahkan mengarah pada tudingan buruknya manajemen pemerintahan Jokowi. Rini mencak-mencak dan melapor ke Bareskrim Polri.

Kalau dari substansi isi rekaman, kasus Setnov-Freeport sebetulnya lebih signifikan untuk dipersoalkan, karena jelas-jelas dicatut nama orang nomor satu di negeri ini, tapi karena waktu itu Setnov dianggap “orang baik” oleh banyak pihak, maka persoalannya begitu saja dikubur tanpa jejak. Lain hanya dengan rekaman perbicangan Rini dengan Sofyan Basir agaknya akan berlarut, karena “musuh” Rini terlalu banyak.

Rini hampir sepanjang pemerintahan Jokowi dianggap “bukan orang baik” oleh banyak pihak, termasuk oleh orang-orang yang ada di the ruling party, PDI Perjuangan, maka persoalan bocornya rekaman lantas dianggap gawat dan dimanfaatkan oleh banyak pihak, termasuk pihak yang ingin mendiskreditkan Presiden Jokowi.

Sebaiknya kalau memang ada implikasi hukumnya, baik kasus Setnov-Freeport maupun Rini-Sofyan semuanya diselesaikan melalui penyelesaian hukum, bukan hanya penyelesaian politis. Keduanya mesti diperlakukan secara equal. Jangan sampai satu dianggap biasa-biasa saja, lainnya dianggap gawat atau luar biasa.

Kita sudah terlalu sering disuguhi penyelesaian persoalan-persoalan bangsa dengan pendekatan nonhukum yang kadang terkesan kompromistis. Kalau demikian terus tersaji di depan kita istilah equality before the law hanya indah didengar tapi sulit diimplementasikan. Negara hukum pun hanya seolah-olah dan hanya ada dalam teks-teks di buku bukan dalam kenyataan.

Agaknya kita sudah terlalu lelah untuk terus concern dan konsisten dalam menggunakan kaidah hukum sebagai pemandu dalam menjaga ketertiban sosial. Kita masih terbiasa dengan pragmatisme dan sikap apriori dalam menyelesaikan persoalan. Kita juga masih terbiasa melihat persoalan dengan hitam-putih, melupakan proporsionalitas.

Tapi transparansi itu tetap penting untuk menghindari fitnah dan sak wasangka. Dibuka saja semuanya benar dan tidaknya isi rekaman itu menyangkut permintaan mama Rini kepada Sofyan Basir untuk berbagi saham. Agar getahnya pun tidak kemana mana.

Salam.

KOMENTAR
Tags
Lihat selanjutnya
Close