Setelah Ditetapkan sebagai Peserta Pilkada, Pejabat Publik Harus Undurkan Diri

Setelah Ditetapkan sebagai Peserta Pilkada, Pejabat Publik Harus Undurkan Diri

BABEL, SENAYANPOST.com – Setelah ditetapkan sebagai peserta pemilihan kepala daerah tahun 2020, pilkada, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mengingatkan pejabat publik yang menjadi peserta pilkada untuk mengundurkan diri dari jabatannya.

“Kalau tidak dilaksanakan, itu bisa masuk pelanggaran administratif yang berkaitan tata cara yang harus dijalankan KPU,” ujar Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kepulauan Bangka Belitung, Edi Irawan, di Pangkalpinang, Jumat (14/8/2020).

Ia mengatakan, pernyataan pengunduran diri harus sudah disampaikan ketika pejabat publik tersebut mendaftarkan diri ke KPU sebagai peserta pilkada.

Kemudian, saat ditetapkan sebagai peserta pilkada, pejabat publik tersebut harus menyerahkan surat keterangan (SK) pemberhentian dari instansi yang berwenang.

Dalam pelaksanaannya, Bawaslu Babel akan mengawasi seluruh tahapan pilkada yang dijalankan KPU, termasuk mengenai aturan pejabat publik yang mengundurkan diri dari posisi awal.

Dijelaskannya, ketentuan itu tercantum dalam Peraturan KPU (PKPU) Nomor 1 tahun 2020 yang merupakan perubahan PKPU Nomor 3 tahun 2017. Melalui aturan tersebut, pejabat publik yang menjadi peserta pilkada harus mengundurkan diri dari posisi atau jabatan yang sedang diemban.

Dia mencontohkan calon yang harus mengundurkan diri dari posisi atau jabatan itu, di antaranya berprofesi sebagai aparatur sipil negara (ASN), pegawai BUMN dan BUMD, prajurit TNI dan Polri, termasuk calon yang menduduki jabatan politik seperti anggota legislatif. (Jo)