Hukum

Setara: Pelaporan Rocky Gerung Pasung Kebebasan Berpendapat

JAKARTA, SENAYANPOST.com – Hendardi, Ketua Setara Institute, menilai pelaporan atas Rocky Gerung, akademisi UI dan salah satu pendiri SETARA Institute, ke Polda Metro Jaya, itu menunjukkan tidak adanya kejelasan delik-delik yang bisa menjerat seseorang yang diduga melakukan penistaan agama.

“Pelaporan itu mempertegas bahwa delik penyebaran kebencian atas dasar SARA dalam Pasal 28 ayat (2) UU ITE dan juga delik penodaan agama dalam Pasal 156a KUHP adalah pasal karet yang tidak memiliki batasan presisi pada jenis-jenis tindakan seperti apa delik itu bisa diterapkan itu tidak jelas,” demikian keterangan Hendardi, Kamis (12/4/2018).

BACA JUGA: Sebut Kitab Suci Fiksi, Rocky Gerung Dilaporkan ke Polisi

Menurut Hendardi, dengan rumusan yang sumir delik-delik semacam itu maka siapapun bisa dijerat.

Sejak awal Setara Institute menganggap bahwa ketentuan-ketentuan di atas kata Hendardi, adalah bermasalah dan memasung kebebasan dan hak asasi manusia.

“Kasus Rocky dan Ade Armando adalah contoh nyata terbaru bagaimana kebebasan berpendapat dipasung dan bisa dikriminalisasi,” ujarnya.

Padahal menurut Hendardi, apa yang dikatakan Rocky tentang diksi fiksi adalah bagian dari pengetahuan ilmiah yang bisa diuji secara logis dalam Ilmu Logika.

Sebagai pengetahuan, maka Rocky bebas menyampaikannya dan bahkan justru memberikan pencerahan banyak orang yang selama ini melekatkan keburukan dan sifat negatif pada diksi yang netral itu.

“Sebagai pengetahuan pula, maka seyogyanya pandangan Rocky cukup dijawab dengan pandangan yang membantahnya bukan dengan pelaporan pidana. Apalagi pernyataan itu disampaikan dalam forum diskusi dan tegas sekali tidak ada pretensi dan niat jahat merendahkan agama, kelompok, dan lain-lain,” ungkapnya.

Karena itu dia meminta kepolisian semestinya tidak gegabah memproses laporan-laporan kasus seperti itu karena kebabasan sesungguhnya hak setiap warga negara yang bisa dinikmati dan bukan dipasung.

“Pembatasan kebebasan berpendapat akan mematikan nalar kritis warga yang justru dibutuhkan untuk memperkuat dan mendewasakan kita berdemokrasi,” ungkapnya.

Dengan demikian, agar tidak menjadi keranjang sampah laporan-laporan kasus seperti ini, apalagi banyak didasari oleh motif-motif politik, maka Polri harus memiliki pedoman kerja yang rigid dan akuntabel dalam menangani laporan warga.

“Karena Polri itu bukan alat konstestasi politik, maka kecermatan menangkap motif pelaporan adalah bagian kunci yang harus menjadi pertimbangan Polri dalam bertindak. Jika tidak peka dan presisi dalam bertindak, trial by the mob akan menjadi pola penegakan hukum di negara ini,” pungkasnya. (AF)

KOMENTAR
Tags
Lihat selanjutnya
Close