Serahkan 13 Ribu Hektare SK Hutan Sosial, Presiden: Harus Produktif

Serahkan 13 Ribu Hektare SK Hutan Sosial, Presiden: Harus Produktif

CIANJUR, SENAYANPOST.com – Dalam kunjungannya ke Cianjur, Presiden Joko Widodo (Jokowi) bertemu langsung dengan petani dan masyarakat guna menyerahkan 13.900 hektare Surat Keputusan (SK) pemanfaatan hutan sosial.

“Hari ini dibagikan 13.900 hektare untuk 8.900 KK artinya satu KK mendapatkan 1,5 hektare. Dulu-dulu lahan-lahan ini banyak dibagikan kepada yang gede-gede, sekarang kita memberikan kepada rakyat dalam bentuk SK seperti ini untuk 35 tahun, tetapi status hukumnya jelas,” kata Jokowi ketika tiba di Wana Lestari Wisata Pokland, Kecamatan Haurwangi, Cianjur, Jum’at (8/2/2019).

Di kemudian hari ia mengatakan akan melakukan cek dan kontrol terhadap lahan yang diserahkan. “Harus produktif, mau dipakai untuk nanam kopi silakan, cengkeh silakan, buah-buahan silakan, pala silakan, duren juga silakan,” tuturnya.

SK Izin Pemanfaatan Hutan Perhutanan Sosial (IPHPS) dan Pengakuan dan Perlindungan Kemitraan Kehutanan (KULIN KK), ujar Jokowi, diberikan kepada rakyat untuk memberikan status hukum yang jelas.

Ditambah, dirinya tidak akan segan untuk menarik izin pengelolaan, terutama dari perusahaan besar, yang tidak lagi produktif dan memberikannya kepada rakyat.

Jumlah SK yang diserahkan oleh Presiden kepada masyarakat sebanyak 38 unit SK Kulin KK seluas 12.559,28 Ha untuk 7.786 KK dan empat unit SK IPHPS seluas 1.417 ha untuk 1.155 KK. Dengan demikian jumlah keseluruhan SK yang diserahkan sebanyak 42 unit SK seluas 13.976,28 ha bagi 8.941 KK.

Program Hutan Sosial merupakan program prioritas pemerintah yang memiliki tujuan utama untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang tinggal di sekitar kawasan hutan, mengurangi konflik permasalahan lahan di masyarakat, dan ke depan diharapkan bisa membantu mengatasi kemiskinan.

Pemerintah pada periode 2014-2019 mengalokasikan kawasan hutan melalui program Hutan Sosial seluas 12,7 juta hektar.

Target tersebut telah dipenuhi seluas 13,638 juta hektare melalui Peta Indikatif Areal Perhutanan Sosial (PIAPS) sesuai SK Menteri LHK Nomor SK.3511/MENLHK-PKTL/SETDIT/KUM.1/5/2018.

Diharapkan program hutan sosial dapat mewujudkan keadilan sosial bagi masyarakat yang tinggal di dalam dan di sekitar hutan, serta menimbulkan kesadaran masyarakat dalam menjaga kelestarian sumber daya hutan. (JS)