Konsultasi Hukum

Sengketa PHPU Anggota DPD di Mahkamah Konstitusi

Pemilihan umum yang akan diselenggarakan pada tahun 2019, dilakasanakan secara serentak untuk mengisi jabatan publik, mulai dari Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, DPD DPR,DRD Propinsi dan DPR Kabupaten/Kota.

Khusus mengenai Dewan Perwakilan Daerah (DPD) di daerah salah satu propinsi terdapat banyak calon-calon yang berkeinginan menjadi anggota DPD yang melebihi dari kebutuhan daerahnya.

Para calon saat ini mulai sering turun ke masyarakat dengan cara memasang baliho, foto-foto dan juga janji-janji agar dapat memilihnya di saat pemungutan suara nanti.

Permasalahannya adalah dalam persaingan ketat antar calon DPD dengan merasa mendapat perolehan suara yang lebih banyak dibandingkan calon lainnya yang telah ditetapkan oleh KPU, lalu juga bagaimana calon DPD yang memperoleh suara lebih banyak merasa terusik. Pertanyaannya bagaimana untuk dapat menyelesaikan perbedaan perhitungan dari hitungan calon DPD dengan yang ditetapkan oleh KPU lalu apa sikap peroleh suara lebih yang lebih banyak ?

Darman, Bandung

Jawaban

Dewan Perwakilan Daerah yang disingkat DPD adalah perwakilan daerah yang diamanatkan dalam UUD 1945 yang pengisiannya dipilih secara langsung dari setiap provinsi melalui pemilihan umum.

Apabila para calon anggota DPD yang tidak puas dengan perhitungan perolehan hasil suara yang ditetapkan oleh KPU dan merasa perolehan yang benar adalah atas perhitungan sendiri, maka jalan yang harus ditempuh adalah upaya hukum ke Mahkamah Konstitusi RI dengan mengajukan permohonan PHPU (Perselisihan Hasil Pemilihan Umum) sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tentang Tata beracara dalam perkera Perselisihan Hasil Pemilihan Umum anggota DPD.

Obyek sengketanya adalah perselisihan hasil pemilihan umum akibat penetapan perolehan suara hasil pemilu yang di tetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum selaku penyelenggara pemilu, sedangkan bagi calon DPD yang ditetapkan memperoleh suara terbanyak yang disinggung dalam permohonan harus ikut melibatkan diri untuk melakukan pembelaan atau mempertahakan kebenaran suara yang diperolehnya.

Untuk lebih jelasnya para pihak yang terlibat dalam PHPU calon anggota DPD terdapat perbedaan dengan calon yang diusung partai politik, yakni ;

Pemohon, adalah perseorangan calon anggota DPD peserta pemilu yang merasa penetapan perolehan suara oleh KPU tidak benar dan merugikan pemohon.

Termohon, KPU selaku penyelenggara pemilihan umum. Pihak terkait adalah perseorangan calon anggota DPD peserta pemilu yang berkepentingan terhadap permohonan lemohon lebih-lebih perolehan suaranya di permasalahkan dalam permohonan pemohon.

Pemberi keterangan, Bawaslu selaku pengawas jalannya pemilihan umum harus memberi keterangan tentang jalannya proses pemilu termasuk dalam pemungutan suara, penghitungan suara dan sampai ditetapkan.

Apabila semua proses persidangan di Mahkamah Konstitusi sudah dilalui dan Pemohon dapat membuktikan atas dalil-dalil permohonan dan mematahkan dalil termohon dan pihak terkait, maka Mahkamah Konstitusi dapat membatalkan penetapan perolehan suara oleh KPU dan memerintahkan KPU untuk menetapkan perolehan suara yang baru.

Demikian jawaban ini semoga bermanfaat

Supriyadi Adi, S.H,M.H / Pengacara Konstitusi

KOMENTAR
Tags
Show More
Close