Konsultasi Hukum

Sengketa Pemilu Anggota DPR dan DPRD di MK

Pada tahun 2019 akan diadakan pesta demokrasi pemilihan umum serentak secara nasional yakni Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, Anggota DPR, DPRD dan DPD.

Untuk memenangkan pemilihan atau agar dapat menjadi anggota parlemen maka para peserta berlomba-lomba cari dukungan untuk mendapatkan suara yang kemudian setelah diadakan pemungutan suara pada akhirnya suara-suara yang diperoleh di tetapkan secara nasional oleh Komisi PemilihanUmum (KPU).

Atas penetapan suara oleh KPU, ada saja peserta pemilu tidak puas lalu cari-cari kesalahan pihak lain dengan menduga perolehan suara terbanyak yang ditetapkan oleh KPU diperoleh dengan cara-cara yang bertentangan dengan undang-undang atau melanggar asas-asas Pemilu Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil.

Pertanyaan: khusus mengenai calon DPR dan DPRD yang tidak puas dengan penetapan perolehan suara oleh KPU, ke mana harus mengajukan sengketa hasil pemilihan umum dan siapa-siapa yang akan terlibat dalam penyelesaian sengketa?

Lamanto, Jawa Tengah

Jawaban:

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, perselisihan yang terjadi pada pemilu antara peserta pemilu dengan Penyelenggara Pemilu dibagi dalam dua tahap yakni yang dikenal dengan sengketa proses atau sengketa sebelum pemungutan suara dan sengketa hasil atau sengketa setelah pemungutansuara yang penyelesaiannya ditangani oleh lembaga yang berbeda, dalam sengketa proses yang berwenang menangani adalah Bawaslu dan Pengadilan Tata Usaha Negara sedangkan dalam sengketa hasil yang berwenang menangani adalah Mahkamah Konstitusi.

Sesuai pertanyaan, yang disengketakan adalah hasil perolehan suara pemilihan umum yang telah ditetapkan oleh KPU, maka permohonan harus diajukan ke Mahkamah Konstitusi RI. Bahkan terkait perselisihan untuk hasil pemilihan anggota DPR dan DPRD Mahkamah Konstitusi telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Tata cara beracara dalam perkara perselisihan hasil pemilihan umum anggota DPR dan DPRD.

Pada dasarnya pangkal pokok dalam sengketa ini adalah perselisihan antara Partai Politik (Peserta Pemilu) dengan PenyelenggaraPemilu KPU terhadap penetapan perolehan suara hasil pemilu secara nasional oleh KPU yang mempengaruhi perolehan kursi yang dirugikan (Pemohon) dan/atau terpilihnya calon anggota DPR dan/atau DPRD di suatu daerah pemilihan.

Para pihak yang terkait dalam Perselisihan Hasil PemilihanUmum (PHPU) tidak saja peserta partai politik nasional bisa juga partai politik lokal (Daerah Aceh) sebagaimanadiakuiolehUndang-Undang, dengan demikian pihak-pihak yang bersengketa terdiri:

Pemohon di antaranya Partai Politik Peserta Pemilu dalam pengisian anggota DPR dan DPRD, Perseorangan calon anggota DPR dan DPRD, Partai Politik Lokal Peserta Pemilu, Perseorangan calon anggota DPRA dan DPRK.

Pihak Terkait (Pihak yang berkepentingan terhadap Permohonan) di antaranyaPartai Politik Peserta Pemilu, Perseorangan calon anggota DPR dan DPRD, Partai Politik Lokal Peserta Pemilu, Perseorangan calon anggota DPRA dan DPRK.

Termohon, Komisi PemiluhanUmum
PemberiKeterangan; Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu)
Khusus terhadap anggota DPR, DPRD, DPRA, DPRK mengingat peserta pemilu sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Pemilu adalah partai politik maka bagi nggota DPR, DPRD, DPRA dan DPRK yang akan mengajukan sebagai Pemohon maupun masuk sebagai Pihak Terkait dari partai politik yang sama harus memeroleh persetujuan secara tertulis dari ketua umum dan sekretaris jenderal atau sebutan lainnya dari Partai Politik dan hal ini berlaku juga sama dengan Partai Politik Lokal.

Demikian jawaban ini semoga bermanfaat

Hormat kami,
Supriyadi Adi, SH,MH/Pengacara Konstitusi

KOMENTAR
Tags
Show More
Close