Sengkarut Boeing 737 MAX: Mantan Chief Technical Pilotnya Didakwa Penipuan

Sengkarut Boeing 737 MAX: Mantan Chief Technical Pilotnya Didakwa Penipuan
Chappy Hakim (merdeka.com)

Oleh: Chappy Hakim

MENURUT dokumen pengadilan, Capt. Mark A. Forkner, diduga kuat telah menipu FAA AEG selama evaluasi berlangsung, khususnya dalam proses sertifikasi pesawat Boeing 737 MAX. Mark A. Forkner memberi informasi yang salah, tidak akurat, dan tidak lengkap tentang bagian baru dari kontrol penerbangan untuk Boeing 737 MAX yang disebut dan kini populer dikenal dengan nama MCAS atau Maneuvering Characteristic Augmentation System.

Dugaan penipuannya, telah menyebabkan dokumen penting yang diterbitkan oleh FAA AEG tidak memiliki referensi ke MCAS. Pada gilirannya, hal itu mengakibatkan Aircraft Manual (manual pesawat terbang) dan materi pelatihan pilot untuk maskapai penerbangan tidak memiliki referensi ke MCAS.

Demikian pula para pelanggan maskapai Boeing menjadi kehilangan informasi penting ketika membuat dan menyelesaikan keputusan yang berkait dengan pengoperasian pesawat B-737 MAX. Apabila keputusan pengadilan nantinya menyetujui tuduhan jaksa, dalam arti tuduhan tersebut terbukti benar maka akan berdampak besar terhadap Pabrik Boeing yang memproduksi pesawat terbang B-737 MAX.

Keputusan pengadilan tersebut akan memberikan pembenaran bahwa telah terjadi kesalahan fatal dari pabrik Boeing yang mengakibatkan kecelakaan pesawat terbang Lion Air dan Ethiopian Airlines pada 2 tahun yang lalu. Dalam kasus yang semacam ini, menurut penjelasan almarhum Prof Dr Priyatna Abdurrasyid SH.MH beberapa tahun lalu, maka pihak korban dapat menuntut pabrik pesawat terbang dengan “unlimited liability”, tuntutan ganti rugi yang tidak terbatas.

Pihak Lion Air dan Ethiopian Airlines, terutama para ahli waris korban kecelakaan dalam hal ini akan mendapatkan keuntungan pada proses tuntutan ganti rugi terhadap kecelakaan yang dialaminya. Apabila benar keputusan pengadilan AS dalam kasus B-737 MAX akhirnya memutuskan pihak Pabrik Boeing bersalah dalam kecelakaan tersebut, maka sekali lagi hal itu akan berdampak luas. Lion Air dan keluarga korban dapat menuntut ganti rugi yang tidak terbatas.

Tentu saja persoalan ini tidak sederhana, karena hasil penyelidikan KNKT terhadap kecelakaan Lion Air JT-610 akan menjadi salah satu barometer atau standar ukuran bagi penuntutan tersebut. Demikian pula peran dari Kementerian Perhubungan sebagai regulator dalam hal pemegang otoritas terhadap pengawasan teknis penerbangan berkait dengan Aviation Safety atau keselamatan penerbangan pasti akan diuji.

Kesemua itu masih akan menunggu hasil akhir dari keputusan pengadilan AS terhadap kasus ini. Di sisi lain tantangan kedepan adalah Lion Air dan otoritas penerbangan nasional harus memiliki tim hukum yang kuat dan menguasai kasus semacam ini apabila ingin melakukan tuntutan ganti rugi. Persoalannya, yang akan membayar ganti rugi adalah pihak asuransi. Biasanya mekanisme yang digunakan pihak asuransi cukup pelik dan detil.

Mereka akan memeriksa terlebih dahulu apakah semua prosedur penggunaan pesawat terbang telah sesuai dengan ketentuan standar yang berlaku. Dengan itu, akan terungkap sampai sejauh mana prosedur pengawasan dilakukan apabila ada dugaan kuat telah terjadi kelalaian. Demikian pula kualifikasi para personil yang menangani operasi penerbangan di lapangan (Pilot dan Teknisi) serta staf yang menyiapkan di Flight Line maupun di Flight operation office telah sesuai ketentuan yang berlaku, dan lain sebagainya.

Pada titik ini, maka kredibilitas maskapai penerbangan Lion Air dan juga pihak KNKT serta otoritas penerbangan nasional pada aspek penyelenggaraan keselamatan penerbangan tidak akan terlepas dari sorotan tajam dalam proses klaim ganti rugi tersebut nantinya. Dalam proses investigasi yang jujur dan terpercaya, maka pada akhirnya selalu saja profesionalitas, kompetensi dan kredibiltas pasti akan menjadi taruhannya. 

*Marsekal TNI (Purn) Chappy Hakim, pengamat kedirgantaraan, mantan KSAU.