Politik

Sembari Menangis, Kader PKS Lepas Seragam Pilih Mundur karena Tidak Sejalan Lagi

JAKARTA, SENAYANPOST.com – Pengurus dan kader dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Kota Binjai ramai-ramai menyatakan mundur dari jabatan struktural dan kader partai.

Secara simbolis pengunduran diri mereka lakukan dengan membuka baju partai kebanggaan, dan meletakkan Kartu Tanda Anggota di kafe Kutaraja, Kebun Lada, Binjai Utara, Sabtu (20/10/2018).

Ketua DPD PKS Kota Binjai, Fitra Syamsurizal menegaskan dirinya dan 50-an pengurus inti PKS mengundurkan diri berjamaah.

Sikap ini dengan berat hati dipilih, setelah mencermati dinamika internal yang terjadi dalam setahun terakhir di PKS dan memuncak saat pencopotan delapan dari sembilan Dewan Pimpinan Tingkat Wilayah PKS Sumut.

“Saya, Ketua DPD PKS Kota Binjai beserta kader dan jajaran pengurus menyampaikan respon menyikapi konflik yang terjadi. Terjadi pembelahan yang sangat serius di internal PKS dan kebijakan yang diambil DPP justru mempertajam pembelahan. Konflik sudah berbahaya dan kekhawatiran kami malah menjurus ke personal dan merusak Ukhwah Islamiyah sesama kader PKS,” katanya.

“Pemecatan 8 dari 9 Pimpinan Wilayah PKS Sumut adalah puncak pembelahan dan memperkeruh konflik di internal PKS,” ucapnya menyampaikan poin ketiga sebagai respon kekisruhan internak mereka.

Lanjut, pada poin keempat disampaikan, bahwa pemecatan yang terjadi patut diduga sebagai upaya bersih-bersih dan sikap tegas menyingkirkan kelompok tertentu, dan tidak memcerminkan karakter PKS dalam menyelesaikan persoalan yang terjadi.

Poin terakhir, diharapkan persaudaraan sesama Muslim dan sesama anak bangsa menjadi prioritas dari apapun termasuk dalam kegiatan berpolitik.

“Mencermati yang terjadi tersebut, kami melihat tidak ada harapan lagi bagi kami untuk memperjuangkan kepentingan umat melalui PKS, mulai hari, Sabtu 20 Oktober 2018 kami kader dan pengurus PKS Kota Binjai menyatakan mundur sebagai pengurus dan anggota Partai Keadilan Sejahtera,” tegasnya.

“Kami berterima kasih kepada semua pihak, para guru, para sahabat mau pun berbagai tokoh yang sudah sangat banyak membantu kami berjuang dan membesarkan PKS selama ini. Sikap ini kami tempuh sebagai bentuk proses atas kebijakan-kebijakan yang keliru yang diambil oleh DPP PKS. Semoga Allah SWT meridhoi apa yang sudah kami putuskan,” ujarnya.

Pengunduran diri berjamaah ini ditandai simbolis dengan melepas baju partai kebanggaan mereka yang semula mereka kenakan, selanjutnya, meletakkan Kartu Tanda Anggota PKS di atas meja sebagai bukti melepas status kader.

Bahkan ada kader yang meneteskan air mata saat mengucapkan pengunduran diri.

Sikap DPD PKS Binjai ini menyusul kebijakan Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Keadilan Sejahrera (PKS) membekukan kepengurusan DPW Sumut.

Sebelumnya Kepala Bidang Hubungan Masyarakat, (Kabid Humas) DPW PKS Sumut, Juanda Sukma mengatakan Ketua DPD PKS Tapanuli Selatan, Edi Hasan Nasution, menyatakan mengundurkan diri sebagai Ketua umum DPD PKS Tapanuli Selatan.

Pengunduran diri ini, kata Juanda, juga diikuti pengurus lainnya baik di Dewan Pimpinan Daerah (DPD) dan Dewan Pimpinan Cabang (DPC).

“Seperti Ketua Bidang Pemilu dan Pilkada, Murda Ningrat dan Ketua Bidang Perempuan dan Ketahanan Keluarga, Ikhwani Batubara,” katanya, Jumat (19/10).

Sementara itu dalam sikap resminya, Ketua DPD PKS Tapsel, Edi Hasan menyatakan jika keputusan ini diambil sebagai bentuk protes terhadap tindakan semena-mena DPP PKS.

“Saya dan jajaran pengurus menyatakan mundur sebagai bentuk protes terhadap kebijakan DPP yang semena-mena dan tidak mementingkan nasib daerah jelang Pemilu,” katanya.

Menurut Edy, hal ini juga sangat bertentangan dengan sistem yang biasa dibangun di internal PKS. Ia menduga tindakan tersebut seperti operasi bersih-bersih terhadap kelompok tertentu dan tidak menggunakan mekanisme organisasi dalam proses pergantian tersebut.

Sejumlah politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Sumut mempertanyakan alasan penggantian jajaran pemimpin di wilayah Sumut oleh Dewan Pimpinan Pusat PKS.

Kepala Bidang Hubungan Masyarakat, (Kabid Humas) DPW PKS Sumut, Juanda Sukma mengatakan sebagian besar pengurus yang diganti belum mendapatkan alasan yang jelas dari pihak DPP.

“Memang sudah ada pemberitahuan. Hanya saja Pak Hafez dan lainnya mempertanyakan alasan terkait pergantian tersebut. Menurutnya harus ada penjelasan yang lebih mendalam,” kata Hafez, Kamis (18/10).

Juanda menilai tidak tepat jika Pimpinan Pusat mengganti para pengurus DPW PKS Sumut yang diwakili oleh Tifatul Sembiring dengan alasan penyegaran menjelang Pemilihan presiden dan Pemilihan legislatif tahun 2019.

“Era kepemimpinan Pak Havez sudah menjalani kepemimpinan dua periode termasuk pemenangan Pilgub kemarin. Jadi jika ditanyakan tentang kesiapan, justru kepengurusan Pak Hafez yang paling siap,” katanya.

Menurut Juanda, gelagat dari DPP tentang bersih-bersih di tubuh PKS Sunatera Utara sudah tercium sejak pendaftaran caleg dari partai tersebut.

“Banyak nama caleg yang diajukan dari dapil Sumut dicoret maupun dipindahkan dapilnya. Namun belum menimbulkan gejolak seperti sekarang ini,” katanya.

Akibatnya, menurut Juanda di akar rumput terus bergejolak dan mempertanyakan alasan pergantian tersebut.

Puluhan Pengurus Wilayah dan pimpinan DPD PKS Kab/Kota menyatakan mundur serta ratusan kader inti PKS keluar dari keanggotaan partai.

“Banyak kader di Medan Utara mengundurkan diri. Kami juga mendapatkan sinyal kuat ketidakpuasan dari kabupaten dan kota lain,” ungkapnya.

Juanda menjelaskan, melihat dari kepengurusan yang diubah, ada dugaan kuat pembersihan loyalis Anis Matta dari kepengurusan partai tersebut.

Menurut Juanda, pihaknya Kamis (18/10/2018) belum mendapat penjelasan yang lebih mendalam terkait pergantian itu.

Ketika ditanyakan, apakah kejadian pengurus partai mundur massal di Bali akan terulang di DPW PKS Sumut, Juanda membantah.

“Saya yakin, Sumut tidak akan reaksioner seperti di Bali. Namun terkait kader yang tidak puas, bila mereka mengambil sikap untuk mundur kami tidak melarang dan tidak juga mendorongnya,” katanya.

Juanda mengaku belum mengetahui langkah ke depan yang akan diambil Hafez dan para rekannya terkait perombakan tersebut.

Sebelumnya, Ketua Umum DPW PKS Sumut demisioner, H.M. Hafez ketika dikonfirmasi terkait alasan pencopotan dirinya dan pimpinan lainnya mengaku tidak mengetahui alasan pencopotan tersebut.

Hafez menjelaskan kepengurusan PKS selama ini sudah berusaha maksimal dalam menjalankan keputusan Partai, termasuk menyelesaikan semua tahapan pemilu legislatif seperti verifikasi partai dan pemberkasan caleg dan tahapan pemilu lainnya.

“Kami juga sudah berikhtiar maksimal memenangkan Eramas bersama mitra koalisi pada Pilgubsu 2018 lalu,” katanya.

Diketahui, Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Keadilan Sejahtera (PKS) mengubah susunan pengurus DPW Sumut.

Ketua DPP PKS Wilayah Daerah Sumatera, Tifatul Sembiring, menegaskan perombakan pengurus tersebut tidak terkait isu pecahnya PKS yang gencar di media sosial.

“Kebijakan ini diambil untuk penyegaran pengurus jelang Pemilu 2019 agar lebih dinamis dalam menghadapi kompetitor. Tidak ada yang meninggalkan dan ditinggalkan, tidak ada yang digusur dan menggusur, tidak ada yg diturunkan dan menurunkan. Para kader, anggap biasa sajalah, ” ujar Tifatul, Rabu (17/10/2018) lalu.

Menurut Tifatul, pelaksanaan perombakan pengurus tersebut, meski tidak dilakukan dalam Munaslub, namun sesuai anggaran dasar anggaran rumah tangga (AD/ART). Baginya, pergantian pengurus bisa dilakukan setiap saat oleh DPP jika dinilai perlu.

Tifatul mengatakan perombakan tersebut dilakukan sebagai penyegaran mengingat Pilpres dan Pileg akan segera berlangsung.

Tifatul menjelaskan, DPP PKS melalui surat keputusan yang ditandatangani oleh Presiden Partai M Sohibul Iman dan Sekjend Mustafa Kamal menetapkan sususan pengurus baru.

Hariyanto sebagai Ketua Umum, Misno Adiansyahputra sebagai Wakil Ketua Umum Dewan Pengurus Wilayah, Ivantra Padang menjadi Sekretaris Umum Dewan Pengurus Wilayah.

Herman Nafil didaulat sebagai Bendahara Umum Pengurus Wilayah, Dariantini MA menjadi Ketua Bidang Kaderisasi Dewan Pengurus Wilayah), Salman Alfarisi sebagai Ketua Majelis Pertimbangan Wilayah, Cecep Wiwaha menjadi Sekretaris Majelis Pertimbangan Wilayah.

Usman Jakfar sebagai Ketua Dewan Syariah Wilayah, Kasman Marasakti Lubis,menjadi Sekretaris Dewan Syariah Wilayah.

“Dengan diumumkannya Surat Keputusan ini, maka posisi ketua DPW PKS Sumut M Hafez yang menjabat hampir dua periode diserahkan kepada Hariyanto, yang sebelumnya adalah sebagai Ketua DPD PKS Kabupaten Deliserdang,” ujar Tifatul.

Namun isu tersebut dibantah oleh Ketua DPP PKS Wilayah Daerah Sumut, Tifatul Sembiring.

Ia menegaskan perombakan pengurus tersebut tidak terkait isu pecahnya PKS yang gencar di media sosial.

“Kebijakan ini diambil untuk penyegaran pengurus jelang Pemilu 2019 agar lebih dinamis dalam menghadapi kompetitor. Tidak ada yang meninggalkan dan ditinggalkan, tidak ada yang digusur dan menggusur, tidak ada yg diturunkan dan menurunkan. Para kader, anggap biasa sajalah, ” katanya, Rabu (17/10).

Menurut Tifatul, pelaksanaan perombakan pengurus tersebut, meski tidak dilakukan dalam Munaslub, namun sesuai anggaran dasar anggaran rumah tangga (AD/ART).

Baginya, pergantian pengurus bisa dilakukan setiap saat oleh DPP jika dinilai perlu.

Tifatul menjelaskan, DPP PKS melalui surat keputusan yang ditandatangani oleh Presiden Partai M Sohibul Iman dan Sekjend Mustafa Kamal menetapkan susunan pengurus baru.

Hariyanto sebagai Ketua Umum, Misno Adiansyahputra sebagai Wakil Ketua Umum Dewan Pengurus Wilayah, Ivantra Padang menjadi Sekretaris Umum Dewan Pengurus Wilayah, Herman Nafil didaulat sebagai Bendahara Umum Pengurus Wilayah, Dariantini MA menjadi Ketua Bidang Kaderisasi Dewan Pengurus Wilayah).

Selanjutnya, Salman Alfarisi sebagai Ketua Majelis Pertimbangan Wilayah, Cecep Wiwaha menjadi Sekretaris Majelis Pertimbangan Wilayah. Usman Jakfar sebagai Ketua Dewan Syariah Wilayah, Kasman Marasakti Lubis,menjadi Sekretaris Dewan Syariah Wilayah.

“Dengan diumumkannya Surat Keputusan ini, maka posisi ketua DPW PKS Sumut M Hafez yang menjabat hampir dua periode diserahkan kepada Hariyanto, yang sebelumnya adalah sebagai Ketua DPD PKS Kabupaten Deliserdang,” katanya.

Ia juga menekankan pengurus pusat yang sah dan resmi terdaftar di Kemenkumham hanyalah PKS di bawah kepemimpinan Ketua Majelis Syuro PKS Salim Segaff Al-Jufri dan Presiden PKS yang dinakhodai, Mohammad Sohibul Iman. (MU)

KOMENTAR
Tags
Show More
Close